Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1955
- Nomor
- 31
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
Pasal 98 ayat I Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1954. Pasal 1.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi:
Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.
Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1955. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 13 Desember 1955. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA' ttd. MOHAMMAD HATTA MENTERI KEHAMIKAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SUNARJO Diundangkan pada tanggal 14 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA PENJELASAN Menurut ketentuan pasal 67 lama, setelah menerima bungkusan-bungkusan surat-surat suara dan sampul surat-surat Panitia Pemungutan Suara membubuhi cap Panitia Pemungutan Suara dan sesudah ini menyampaikan bungkusan-bungkusan dan sampul- sampul itu kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Sekarang kenyataan pemeriksaan surat-surat catatan dan jika perlu surat-surat suara oleh Panitia Pemilihan sangat banyak sekali menghendaki tenaga dan waktu bagi Panitia Pemilihan. Untuk mempercepat pemeriksaan tersebut Pemerintah merasa perlu memberi tugas baru kepada Panitia Pemungutan Suara untuk membantu pekerjaan Panitia Pemilihan; Berhubung dengan itu diadakan ayat-ayat baru dalam pasal 67, yang memberi tugas kepada Panitia Pemungutan Suara membantu Panitia Pemilihan dalam memeriksa surat-surat catatan dan dimana perlu membetulkannya. Demikian juga Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat- surat suara jika dianggap perlu. Kemudian Panitia Pemungutan Suara menghitung jumlah suara menurut ketentuan pasal 75 Undang-undang. Selanjutnya Panitia Pemungutan Suara membuat Surat catatan menurut ketentuan pasal 77 Undang-undang buat daerahnya dan sesudahnya mengirim bungkusan-bungkusan dan surat catatan yang diperbuat itu kepada Panitia Pemilihan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 72 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 904
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)