Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penrbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang Wakaf; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 159, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4591; Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2Ol2 tentang Pengadaan Tanatr Bag Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL2 Nomor 22, Tarrbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 2. 3.
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMEzuNTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG NOMOR 4i TAHUN 2OO4 TENTANG WAKAF. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peratural Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan L€mbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4668) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA
L2. Kepala Kantor Unrsan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Isl,am di tingkat kecamatan. l2A. Kepala Kantor Wilayatr Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalatr pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi. L2B.Kepala... PRES IDEN L2B. Kepala Kantor Kementerian Agama I(abupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota. L2C. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Ttrkar Menukar Harta Benda Wal€f, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalatr tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor. 12D. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melalrukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat i^n praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telatr mendapat lisensi dari Badan Pertanatran Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. l2E. Penilai hlblik adalah penilai yang telatr memperoleh izin dari Menteri Keuangan unttrk memberikan jasa penilaian.
(21 lzin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
PRESIOEN REPUELIK IN OO N ESIA
Nilai dan manfaat harta benda penukar sebFgaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
REPIJBLIK IN OO N ESIA
14) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21
lztn tertulis dari Kepala sebagaimana *r"a",r4 dalam diperoleh dengan mekanisme: Kantor Wilayah Pasal 49 ayat (5)
,-l!} -.\ _ts(l*r^\, $.Xy +a{sp? PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
dan
l2l Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertilikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(21 BWI mempertanggungiawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pernrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . R E P u J ;ii,l'',',ii'i].J,', u r,., - 10. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintatr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2OL8 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A TAHUN 2OL8 NOMOR 93 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA undangan, - k Djaman PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PEI"AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG WAKAF UMUM Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
dan
3. 4. * = " u J.Tnt t,',iSf; *.., o Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan dan untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertiEkat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti. il. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Ang)<a2 Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)