Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Memutuskan : I. Mencabut:Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No. 2/R.I./1952; II. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang menyusun Koordinasi Pemerintahan Sipil. BAB I. UMUM Pasal 1.
Pasal 2.
BAB II. Pasal 3.
Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Perdana Menteri, ttd. ALI SOSTROAMIDJOJO Menteri Dalam Negeri, ttd. SOENARJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MOELJATNO PENJELASAN UMUM : Mengingat, bahwa pada dewasa ini, kerjasama antara Jawatan- jawatan satu sama lain dan di antara Jawatan-jawatan dengan Pamong-Praja, masih dirasakan merupakan suatu keadaan yang belum dapat memenuhi harapan, maka dianggap perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi pula pernyataan Pemerintah dalam Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak ke-II D.P.R pada tanggal 20 April 1956. Diakui bahwa dibeberapa daerah kini sudah dapat digalang koordinasi yang baik, atau kerjasama yang erat antara Pamong- Praja dan Jawatan dinas-dinas vertikal, akan tetapi kebanyakan hasil ini semata-mata berkah perhubungan pribadi, saling pengertian dan penghargaan, kesadaran dan/atau pengaruh baik dari pihak peserta. Langkah pertama dari Pemerintah guna menyempurnakan usaha- usaha Koordinasi, dilain lapangan misalnya untuk menjamin/ memulihkan keamanan di daerah khusus ialah dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Koordinasi Keamanan Daerah (Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1955), usaha mana sudah dirasakan hasil-hasilnya. Jika langkah pertama itu ditujukan ke arah penyempurnaan Koordinasi di lapangan keamanan di daerah khusus, maka dapat pula sebagai langkah selanjutnya diadakan usaha koordinasi seluruh pemerintahan sipil, soal mana sudah dirasakan oleh Pemerintah dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 31-5-1952 No.2/R.I./1952. Yang perlu dikoordinasi adalah jawatan dan dinas-dinas yang bersifat vertikal di daerah. Adapun Pamong-Praja yang memimpin satu Daerah pemerintahan, sebagai dirumuskan di pasal 1 adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah, dan karena itu beliau ditunjuk sebagai pemimpin Koordinasi Pemerintah Sipil di daerahnya. Soal Koordinasi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengenai koordinasi dinas-dinas dari Pemerintah Daerah Otonom sendiri, oleh karena daerah Otonom bebas untuk mengaturnya hal-hal dalam rumah tangganya sendiri. Diduga bahwa Kepala Daerah sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, mempunyai pengaruh juga untuk memelihara kerjasama dalam rumahtangga daerah otonom. Koordinasi yang dimaksudkan dalam peraturan ini selanjutnya tidaklah mengurangi berlakunya ketentuan dalam sesuatu Undang- undang yang menetapkan kedudukan Pamong-Praja terhadap sesuatu dinas di daerah yang isinya mengatur adanya hubungan yang lebih dalam daripada koordinasi belaka. Pasal demi pasal
Pasal ini sudah cukup terang. Dalam arti dinas-dinas di daerah termasuk juga Organisasi- organisasi yang berdiri sendiri di daerah tetapi langsung di bawah Pemerintah Pusat, seperti Lembaga-lembaga (misalnya : Lembaga Pasteur di Bandung, Lembaga Eykman di Jakarta, cagar-alam-cagar-alam yang ada di daerah).
Maksud pasal ini ialah bahwa dengan adanya Koordinasi ini tidaklah berarti bahwa ada suatu campur tangan secara tekhnis administratief dalam penyelenggaraan tugas dari Jawatan/dinas-dinas itu sendiri dan pula tidak membawa perubahan atas tanggung-jawab Jawatan itu terhadap atasannya. Juga ketentuan tentang rahasia jabatan tetap tidak berubah.
Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara No. 49 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 49 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1063
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)