DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Nomor: 6
Tahun: 1988
Ditetapkan: 3 Juni 1988
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Koordinasi Pemerintahan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berhubung dengan keadaan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, koordinasi kegiatan Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya;
2.Kepala Wilayah adalah pejabat yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, Walikotamadya, Walikota dan Camat,
3.Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;
4.Pejabat Atasan adalah pejabat yang berhak mengangkat, memberhentikan dan/atau memindahkan Kepala Instansi Vertikal;
5.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah;
6.Petunjuk Umum adalah petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah Propinsi kepada Kepala Instansi Vertikal dalam rangka melaksanakan koordinasi;
7.Petunjuk Pelaksanaan adalah petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah lainnya kepada Kepala Instansi Vertikal dalam rangka melaksanakan koordinasi sesuai dengan Petunjuk Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
8.Dinas Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KEPALA WILAYAH

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum Kepala Wilayah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan semua Instansi Vertikal, antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah dan antara Instansi Vertikal dengan Instansi Vertikal lainnya.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan koordinasi, Kepala Wilayah mempunyai fungsi
1. a.Mengidentifikasikan kaitan dan kepentingan antara Instalasi baik fungsional, sektoral maupun regional.
2. b.Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan.
3. c.Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lnstansi.
4. d.Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas lnstansi Vertikal.
5. e.Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.
6. f.Meminta keterangan pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi, Kepala Wilayah Propinsi berkewajiban memberikan petunjuk umum kepada para Kepala Instansi Vertikal dengan memperhatikan prinsip fungsionalisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3)Kepala Wilayah lainnya berkewajiban memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Kepala Instansi Vertikal.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 4

(1)Kepala Instansi Vertikal mempunyai tugas memimpin Instansi Vertikal sebagai penyelenggara sebagian tugas dan fungsi Departemen, atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Wilayah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut.
(3)Dalam hubungan dengan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, Kepala Instansi Vertikal melakukan bimbingan teknis pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Vertikal secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah.

Pasal 5

Kepala Instansi Vertikal berkewajiban :

a.Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Instansi atasannya kepada Kepala Wilayah.
b.Mematuhi petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah dan melaporkan kepada Instansi atasannya.
c.Melaporkan hasil koordinasi oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan atas rencana kegiatan sektoral kepada Instansi atasannya.
d.Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Wilayah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
e.Memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Wilayah.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DINAS DAERAH

Pasal 6

(1)Kepala Dinas Daerah mempunyai tugas memimpin Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Daerah yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Daerah yang bersangkutan berpedoman kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 sesuai dengan kebijaksanaan Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Daerah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
(4)Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Kepala Instansi Vertikal saling memberikan informasi.

Pasal 7

Dalam rangka koordinasi, Kepala Dinas Daerah berkewajiban:

a.Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh instansi Teknis kepada Kepala Wilayah.
b.Mematuhi petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah.
c.Menyampaikan usul rencana kegiatan kepada Kepala Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
d.Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan mengenai perkembangan pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

BAB V

HUBUNGAN ANTARA KEPALA WILAYAH DENGAN KEPALA DINAS DAERAH DAN KEPALA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 8

(1)Kepala Dinas Daerah dalam menjalankan tugasnya, baik teknis administratip maupun taktis operational berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Daerah.
(2)Kepala Instansi Vertikal dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah kecuali Kepala Instansi Vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) data melaksanakan tugas pengawasannya.

Pasal 9

(1)Apabila suatu Instansi Vertikal mempunyai wilayah kerja yang meliputi lebih dari satu wilayah administratip pemerintahan yang setingkat, Kepala Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugasnya di wilayah tersebut berada di bawah koordinasi masing-masing Kepala Wilayah yang bersangkutan.
(2)Dalam hal tidak terdapat instansi Vertikal pada tingkat wilayah yang lebih rendah, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Wilayah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dapat saling berkonsultasi langsung.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956

Peraturan turunan (42)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1990

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956

Peraturan turunan (42)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992