DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang d aksud dengan

1.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahtlan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
2.Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENERIMA MANFAAT FASILITASI AKSES

Pasal 2

(1)Manfaat Fasilitasi Akses diperuntukan bagi penyandang disabilitas. (21 Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penyandang disabilitas netra; dan
2. b.penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
(3)Penyandang
(3)Penyandang disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.penyandang kebutaan total; dan
2. b.penyandang kerusakan penglihatan.

BAB III

PENERIMA FASILITASI AKSES

Pasal 3

(1)Fasilitasi Akses diberikan oleh Menteri.
(2)Fasilitasi Akses hanya diberikan kepada:
1. a.perpustakaan yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas;
2. b.lembaga pemerintah dan instansi daerah yang tugas dan fungsinya memfasilitasi penyandang disabilitas; dan
3. c.organisasi kemasyarakatan dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 4

Selain penerima Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang perseorangan yang secara sukarela membantu penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu Ciptaan baik keseluruhan maupun sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, sepanjang tidak bersifat komersial.

Pasal 5

(1)Fasilitasi Akses diberikan dalam bentuk:
1. a.pemerolehan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
2. b.penggunaan
3. b.penggunaan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
4. c.pengubahan format salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kebutuhan penerima manfaat;
5. d.penggandaan format sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
6. e.pengumuman Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;
7. f.pendistribusian format sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada penerima manfaat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
8. g.pengomunikasian kepada publik atas Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.
(2)Dalam hal Fasilitasi Akses dilakukan antarnegara, Fasilitasi Akses diberikan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak moral dari pencipta. (21 Fasilitasi Akses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI AKSES

Pasal 7

(1)Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan. . .
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.maksud dan tujuan permohonan; dan
3. c.pernyataan penggunaan Fasilitasi Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (41 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
4. a.bukti legalitas pemohon yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. b.surat pernyataan penggunaan Fasilitasi Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas di atas kertas bermeterai.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan benar, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitasi Akses paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon disertai dengan alasan.

(1)Untuk mendapatkan salinan digital, penerima Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Perpustakaan Nasional. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.maksud dan tujuan permohonan; dan
3. c.judul karya cetak yang diminta.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus dilampiri bukti salinan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitasi Akses. (41 Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan lengkap dan benar, Perpustakaan Nasional mengajukan permintaan salinan digital kepada penerbit paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Perpustakaan Nasional mengembalikan berkas permohonan disertai dengan alasan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SALINAN DIGITAL Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Penerbit menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4)diterima.
(2)Perpustakaan...
(2)Perpustakaan Nasional menyerahkan salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Fasilitasi Akses paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya salinan digital dari penerbit.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian salinan digital diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang d aksud dengan

1.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahtlan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
2.Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENERIMA MANFAAT FASILITASI AKSES

Pasal 2

(1)Manfaat Fasilitasi Akses diperuntukan bagi penyandang disabilitas. (21 Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penyandang disabilitas netra; dan
2. b.penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
(3)Penyandang
(3)Penyandang disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.penyandang kebutaan total; dan
2. b.penyandang kerusakan penglihatan.

BAB III

PENERIMA FASILITASI AKSES

Pasal 3

(1)Fasilitasi Akses diberikan oleh Menteri.
(2)Fasilitasi Akses hanya diberikan kepada:
1. a.perpustakaan yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas;
2. b.lembaga pemerintah dan instansi daerah yang tugas dan fungsinya memfasilitasi penyandang disabilitas; dan
3. c.organisasi kemasyarakatan dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Fasilitasi Akses diberikan dalam bentuk:
1. a.pemerolehan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
2. b.penggunaan
3. b.penggunaan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
4. c.pengubahan format salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kebutuhan penerima manfaat;
5. d.penggandaan format sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
6. e.pengumuman Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;
7. f.pendistribusian format sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada penerima manfaat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
8. g.pengomunikasian kepada publik atas Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.
(2)Dalam hal Fasilitasi Akses dilakukan antarnegara, Fasilitasi Akses diberikan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak moral dari pencipta. (21 Fasilitasi Akses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI AKSES

Pasal 7

(1)Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan. . .
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.maksud dan tujuan permohonan; dan
3. c.pernyataan penggunaan Fasilitasi Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (41 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
4. a.bukti legalitas pemohon yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. b.surat pernyataan penggunaan Fasilitasi Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas di atas kertas bermeterai.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan benar, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitasi Akses paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon disertai dengan alasan.

(1)Untuk mendapatkan salinan digital, penerima Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Perpustakaan Nasional. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.maksud dan tujuan permohonan; dan
3. c.judul karya cetak yang diminta.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus dilampiri bukti salinan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitasi Akses. (41 Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan lengkap dan benar, Perpustakaan Nasional mengajukan permintaan salinan digital kepada penerbit paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Perpustakaan Nasional mengembalikan berkas permohonan disertai dengan alasan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SALINAN DIGITAL Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Penerbit menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4)diterima.
(2)Perpustakaan...
(2)Perpustakaan Nasional menyerahkan salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Fasilitasi Akses paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya salinan digital dari penerbit.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian salinan digital diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023