(1)Penyandang disabilitas memiliki hak:
a.hidup;
b.bebas dari stigma;
c.privasi;
d.keadilan dan perlindungan hukum;
e.pendidikan;
f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g.kesehatan;
h.politik;
i.keagamaan;
j.keolahragaan;
k.kebudayaan dan pariwisata;
l.kesejahteraan sosial;
m.aksesibilitas;
n.pelayanan publik;
o.perlindungan dari bencana;
p.habilitasi dan rehabilitasi;
q.konsesi;
r.pendataan;
s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
7
t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
a.atas kesehatan reproduksi;
b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c.mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
d.untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
a.mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e.pemenuhan kebutuhan khusus;
f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g.mendapatkan pendampingan sosial.
(4)Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.