Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1955
- Nomor
- 29
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
bahwa perlu, berhubung dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 yang mencabut dan mengganti Undang- undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas, untuk mengadakan perubahan pada pasal 22 dan pasal 23 ayat 1 dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 sepanjang pasal-pasal tersebut berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dari Undang- undang tersebut belakangan itu;
Mengingat :
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-27 pada tanggal 6 Desember 1955;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1954 SEPANJANG MENGENAI BAB IV TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN BAB V TENTANG PERNYATAAN NON-AKTIF DARI JABATAN. Pasal I. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53) diubah sebagai berikut: 1..Pasal 13 ayat 1 diubah menjadi sebagai berikut: "1. Pemberhentian sementara dari jabatan dapat dikenakan kepada anggota tetap:
"1. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, menerima penghasilan penuh, yaitu: gaji, tunjangan kemahalan tempat dan/atau tunjangan anak menurut peraturan yang berlaku"; sedangkan ayat- ayat 1, 2, 3 dan 4 lama berturut-turut menjadi ayat- ayat 2, 3, 4 dan 5 baru.
"5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, ayat 3 ayat 4 berlaku hingga surat kekeputusan pemberhentian atau pembatalan pemberhentian sementara dikeluarkan".
"1. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, segera dengan selesainya tugas tersebut, ditempatkan kembali oleh yang melakukan pemberhentian sementara itu dalam jabatannya semula"; sedangkan ayat 1 dan ayat 2 lama beturut-turut menjadi ayat 2 dan ayat 3 baru.
"2. Hal-hal yang menyebabkan suatu pemberhentian untuk sementara waktu dari jabatan menurut bab ini, kecuali dalam hal pemberhentian sementara semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, harus diselidiki dan diperiksa selekas-lekasnya untuk menetapkan tindakan yang perlu diambil terhadap yang bersangkutan, kecuali jika soalnya itu menjadi urusan Pengadilan".
"d. Jika ia dimaksudkan untuk diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 37)".
"2.a. Selama dalam keadaan non-aktif seperti tersebut dalam ayat 1 huruf c yang bersangkutan mendapat penghasilan sebesar dua pertiga dari jumlah gaji pokok dengan tambahan menurut perhitungan sebagai yang diuraikan dalam ayat 2 pasal 14.
"3. Penempatan kembali anggota tetap tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a dalam dinas aktif dilakukan terhitung mulai hari sesudah berakhirnya pemungutan suara". Pasal II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa:
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 12 Desember 1955. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA MENTERI PERTAHANAN, ttd. BOERHANOEDIN HARAHAP MENTERI KEUANGAN, ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO Diundangkan pada tanggal 13 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA PENJELASAN UMUM. Pemberhentian sementara terhadap anggota tetap Angkatan Perang sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 33 memberikan kesan seolah-olah hanya ditujukan kepada mereka yang "bersalah" (dicurigai, disangka dan lain sebagainya). Ternyata bahwa praktek membutuhkan pemberhentian sementara dari jabatan semata-mata untuk kepentingan jabatan, sedang para anggota Angkatan Perang yang diberhentikan sementara itu tidak kesalahan apapun, melainkan karena ia diberi tugas lain. Misalnya saja: pemberhentian sementara yang dilakukan terhadap seorang anggota Angkatan Perang dari jabatan yang sedang dipangkunya, disebabkan ia mendapat tugas lain yang tidak mengizinkan bahwa jabatan tersebut tetap dipangkunya, karena penyelenggaraan tugas tersebut memakan waktu yang agak panjang. Maka sifat pemberhentian sementara tersebut adalah berlainan dengan "schorsing". Karena itu, tidak ada alasan untuk mengurangi penghasilannya selama diberhentikan sementara itu, sebagai halnya pada "schorsing" yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 13 dan seterusnya dari Peraturan Pemerintah 1954 No. 33. Pun tidak pada tempatnya untuk mengadakan penyelidikan sebagai yang dimaksud pada pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Ayat 1: Dengan perumusan baru ini maka jelaslah bahwa pemberhentian sementara dapat dikenakan kepada anggota Angkatan Perang sekali-kali tidak karena kesalahannya, melainkan karena pemberian tugas lain untuk sementara waktu; jadi semata-mata untuk kepentingan jabatan. Ayat 2: Sudah jelas dengan penjelasan Umum di atas. Ditekan di sini kepada Perkataan "semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain" untuk menjauhkan segala pikiran tentang "schorsing" dan lain sebagainya. Ayat 3 dan ayat 4: Perubahan yang bersifat teknis belaka; perobahan termaksud tidak merubah makna semula; selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan. Ayat 5: Berhubung dengan perubahan ayat 1 pasal 13, maka dirasa perlu untuk melunakkan perkataan "menjatuhkan" dengan menggantikannya dengan perkataan "melakukan". Ayat 6: Mengingat sifat daripada pemberhentian sementara yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 baru, maka ditetapkan bahwa penempatannya kembali dalam jabatan semula dilakukan oleh instansi yang mengadakan pemberhentiannya sementara. Dengan perkataan lain: kita perlu memikirkan kepada Bab tentang penempatan dalam jabatan. Ayat 7: Vide Penjelasan Umum. Ayat 8, 9 dan 10: Perubahan-perubahan termaksud perlu, berhubung dengan telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38) yang mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas. Ayat 11: Maksud perobahan ini ialah supaya masa non-aktif itu tidak begitu panjang. Pasal II. Mulai berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Pasal I disesuaikan dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Darurat yang bersangkutan, yaitu:
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 70 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 902
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)