Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1955
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN Dan PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No.44). Pasal I. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44), dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut : Pasal 1.
Pasal 2. Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6.
(1).
Pasal 7. Kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut pasal 5 atau pasal 6 dapat diberikan bonus-demobilisasi atau paket-demobilisasi yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8. Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini dalam keadaan non-aktif menurut Undang-undang No. 14 tahun 1953 dianggap sebagai di non-aktifkan menurut peraturan ni. Pasal II. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI. Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN
Kita melihat saja antara lain kepada Pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1953 di samping pasal 9 Undang-undang No. 16 tahun 1953. Selanjutnya kepada pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang mempunyai hubungan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953, ternyata bahwa perumusan pasal 2 tersebut belum dapat dikatakan telah memenuhi maksud Pemerintah sebagai yang diuraikan dalam penjelasan pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. (Dicatat di sini bahwa penjelasan yang dimaksud itu tidak pernah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara). Lagipula akibat daripada ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953 belum juga diatur secara jelas dengan Undang-undang No. 17 tahun 1953. Selanjutnya dapat dicatat bahwa Undang-undang No. 15 tahun 1953 sungguh "menggantung". (Menurut sistemnya maka sejak tahun 1953 tidak mungkin lagi diadakan penerimaannya anggota Angkatan Perang berdasarkan Undang- undang No. 12 tahun 1953, melainkan atas dasar Undang-undang No. 15 itu, sedangkan pelaksanaan undang-undang tersebut belakangan tadi membutuhkan berbagai peraturan-peraturan lagi yang hingga kini belum dikeluarkan. Peraturan- peraturan ini mengenai kedudukan hukum anggota sukarela yang perlu diatur dalam hubungan dengan rangkaian undang-undang yang dimaksud di atas pun pula dalam hubungan dengan Undang-undang Pertahanan Negara). Maka mengingat hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh perlu meninjau kembali rangkaian undang-undang tersebut secara integraal (untuk seluruhnya), lebih-lebih setelah berlakunya Undang-undang Pertahanan yang memuat juga beberapa ketentuan mengenai kedudukan hukum anggota Angkatan Perang.
Di antaranya ialah materie (ketentuan-ketentuan) mengenai perlakuan anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga ("overcompleet"). Materie tersebut berhubungan dengan urusan penampungan dan pemulihan bekas anggota Angkatan Perang ke masyarakat yang memerlukan perhatian istimewa dari Pemerintah. Maka untuk sementara, mendahului peninjauan secara integraal atas rangkaian peraturan-peraturan dalam Undang-undang No. 12 sampai dengan No. 17 tahun 1953, perlu segera dikeluarkan sebuah Undang-undang Darurat yang menggantikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953. Dalam pada itu perlu diperhatikan juga perumusan daripada ketentuan pada pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953. Untuk ini, lihat Undang-undang Darurat No. tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.) tentang perubahan Pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42).
Lagi pula perlakuan tersebut hanya ditujukan kepada anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan akan diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatan atau karena kelebihan tenaga ("overcompleet"). Maka dikecualikan mereka yang atas permintaan sendiri (atas tanggung jawab sendiri) mengundurkan diri dari Angkatan Perang, pun mereka yang diberhentikan karena sudah waktunya mendapat pensiun (baik penuh maupun sebagian) dan mereka yang pindah dari dinas ketentaraan kejabatan pemerintah lainnya. Tidak perlu disebut di sini mereka yang (akan) diberhentikan karena dikenakan suatu hukuman pidana (Menurut Undang-undang Darurat No.tahun 1955, hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara tiga bulan), atau karena ternyata mempunyai tabiat yang nyata tidak sesuai dengan disiplin tentara. Perlu diperhatikan pula bahwa perlakuan menurut peraturan ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah diterima sebagai anggota Angkatan Perang sebelum 1 Januari 1953 (Menurut istilah Undang-undang No. 14 tahun 1953 "mereka dengan ikatan dinas tahun 1950").
memberatkan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Adalah sepantasnya - misalnya - bahwa anggota Angkatan Perang yang, mengingat kedudukannya atau pangkatnya, dengan sedikit goodwillnya mudah sekali mendapat pekerjaan dan mata pencaharian dalam masyarakat di luar Angkatan Perang tidak sepantasnya mendapat perlakuan tersebut, maka diadakan suatu prosedur melalui sebuah panitia. Menurut Undang-undang Darurat ini maka panitia tersebut berwenang juga untuk setiap waktu meninjau kembali penonaktipan seorang anggota Angkatan Perang yang mengakibatkan perlakuan istimewa itu, sehingga tidak perlu ditunggu berakhirnya jangka waktu 3 tahun yang dimaksud dalam peraturan tersebut (Vide pasal 1, 4, 5 dan 6 untuk dapat memberhentikan anggota tersebut dari dinas ketentaraan, hal ini adalah sesuai dengan maksud untuk hanya membantu mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan/perlakuan tadi. Dengan perkataan lain, tidak perlu menunggu sampai berakhirnya jangka-waktu 3 tahun (setelah diadakan penonaktipan) untuk memberhentikan anggota Angkatan Perang yang bersangkutan kalau - misalnya saja - anggota tersebut setelah mendapat perlakuan buat beberapa waktu memperoleh pekerjaan yang layak dan mencukupi penghidupannya sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah dapat hidup secara normal dalam masyarakat umum. Demikian itu adalah mendidik ("opvoedend"). lagipula tidak memberatkan keuangan Negara yang bukan-bukan.
tersebut bunyinya sebagai berikut, "(1) Pemutusan tentang sengketa yang mengenai tata-usaha dalam soal-soal urusan ketentaraan, diserahkan kepada Pengadilan Tata-Usaha Tentara.
tersebut sebagai berikut, "Selama Pengadilan Tata-Usaha Tentara tersebut dalam pasal 16 belum diatur, segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengadilan Tata-Usaha Tentara diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam pasal 2 ". (Pada waktu sekarang ini Pengadilan Tata-Usaha Tentara termaksud belum ada). Maka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kelak kemudian hari sekitar putusan panitia tersebut di atas, diadakan penegasan bahwa panitia itu memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Jadi, atas keputusan panitia yang tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan tidak ada kemungkinan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh instansi lain. Pasal demi pasal Pasal I Pasal 1 dan pasal 2. Perlakuan istimewa yang diuraikan dalam pasal 3 dan seterusnya hanya ditujukan kepada mereka yang akan diberhentikan karena.
Pemberhentian yang dimaksud di sini ialah dengan sebutan "dengan hormat". Tidak semua/setiap anggota Angkatan Perang yang dimaksud di atas mendapat perlakuan istimewa itu. Lihat selanjutnya Penjelasan Umum. Yang dimaksud dengan "pensiun tidak penuh" ialah sedikit-dikitnya pensiun minimal. Tentang pensiun ini, Perhatikanlah Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 28). Pasal d s/d pasal 5 Maknanya sama dengan pasal 3 sampai dengan 5 dari pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. Perlu selanjutnya ditegaskan di sini bahwa penghasilan anggota Angkatan Perang dalam keadaan non-aktip itu tidak berupa gaji akan tetapi suatu tunjangan biasa. Pasal 5, ayat 1 Jika seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat- syaratnya, antaranya belum mencapai masa kerja minimal atau belum mencapai usia minimal (sebagai yang disyaratkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku), maka ia tidak berhak atas tunjangan yang dimaksud di sini. ayat 2 Untuk menolong yang bersangkutan maka pada masa kerjanya dapat ditambahkan masa kerja fictief. Tidak dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran seperti yang diuraikan dalam ayat ini kepada mereka yang (bagaimanapun juga tidak memenuhi syarat usia minimal. Kepada mereka hanya diperlakukan ayat 1, sehingga tidak akan dapat menerima tunjangan yang dimaksud dalam pasal ini.
Perhatikan Penjelasan Umum. Selanjutnya cukup jelas.
Perlu diadakan peninjauan kembali tentang bonus-demobilisasi dan paket-demobilisasi sebagai yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1953. Satu sama lain diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.
Ketentuan peralihan yang cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. LN 1955/38; TLN NO. 818
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang