DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957

Nomor: 29
Tahun: 1957
Ditetapkan: 6 Agustus 1957
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak kekuasaan Mahkamah Syariyah itu telah ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja dari Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35,
c.bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah Syariyah tersebut, berdasarkan atas Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, perlu diadakan Peraturan Pemerintah, Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 24 Juli 1957,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan menghapuskan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan, PERATURAN TENTANG PENGADILAN AGAMA DI PROPINSI ACEH SEBAGAI BERIKUT,

Pasal 1

Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh ada sebuah Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 3

Formasi, uang sidang dan ongkos perkara Pengadilan Agama ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 4

(1)Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talaq rujuk, fasach, hadhanah, perkara waris-malwaris, waqaf, hibah, sadaqah, baitalmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik sudah berlaku.
(2)Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat (1), kalau untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Syara' Islam.
(3)Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau oleh Pengadilan Agama Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkara yang tersebut dalam keputusan itu, yang berkepentingan dapat menyerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Agama itu.
(4)Setelah ternyata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi dijalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa, keputusan itu sudah dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya di sebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda-tangan.
(5)Sesudah itu, keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

Pasal 5

(1)Barangsiapa yang hendak memajukan perkaranya pada Pengadilan Agama membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2)Perkaranya tidak diperiksa apabila biaya-biaya perkaranya itu belum dipenuhi.
(3)Mereka yang tidak mampu, atas keterangan dari Kepala Desa/ Mukimnya yang dikuatkan oleh Camat, dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut.
(4)Biaya perkara itu pada tiap-tiap akhir bulan disetorkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Kas Negeri (Kantor Pos) yang terdekat.

Pasal 6

Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan, kalau kurang dari tiga orang yang hadir, terhitung ketuanya. Apabila terjadi suara perimbangan maka suara Ketua-lah yang memutuskan.

Pasal 7

Keputusan Pengadilan Agama harus ditulis dengan diterangkan sebab-sebabnya dengan pendek, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh anggota yang turut bersidang. Dalam keputusan itu diterangkan juga banyaknya biaya perkara yang harus dibayar oleh yang berkepentingan dan lagi keterangan pendek tentang pengakuan tiap-tiap pihak serta saksi-saksi.

Pasal 8

(1)Yang berkepentingan diberi salinan keputusan lengkap, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Agama, kecuali apabila yang berkepentingan itu menurut Kepala Daerah di tempat kediamannya tidak dapat dicari.
(2)Apabila yang berkepentingan itu sebulan sesudah keputusan itu dijatuhkan tidak dapat dicari, maka keputusan itu diberitahukan, dengan jalan menempelkan salinan surat keputusan itu pada tempat Pengadilan Agama.
(3)Di bagian atas tiap-tiap salinan diterangkan, bahwa keputusan itu dapat diminta untuk dibanding buat sementara sampai ada ketentuan lain kepada Ketua Pengadilan Agama Propinsi.
(4)Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 7b Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa Madura Staatsblad 1882 Nomor 152, setelah ditambah dan diubah oleh Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, berlaku pula bagi perkara-perkara bandingan ini.

Pasal 9

Keputusan Pengadilan Agama dicatat dalam daftar, yang pada tiap-tiap tiga bulan dikirimkan kepada Kepala Daerah Propinsi tersebut dalam Pasal 8 ayat (3), supaya diperiksa serta ditandatangani. Selanjutnya salinan surat-keputusan itu harus pula dikirimkan pada tiap-tiap bulan kepada Biro Peradilan Agama di Jakarta.

Pasal 10

Apabila Pengadilan Agama melewati batas kekuasaannya atau bila Pasal 2, 6 dan 7 dari Peraturan ini tidak diturut, maka keputusannya tidak dapat dijalankan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak kekuasaan Mahkamah Syariyah itu telah ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja dari Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35,
c.bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah Syariyah tersebut, berdasarkan atas Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, perlu diadakan Peraturan Pemerintah, Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 24 Juli 1957,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan menghapuskan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan, PERATURAN TENTANG PENGADILAN AGAMA DI PROPINSI ACEH SEBAGAI BERIKUT,

Pasal 1

Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh ada sebuah Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 3

Formasi, uang sidang dan ongkos perkara Pengadilan Agama ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 4

(1)Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talaq rujuk, fasach, hadhanah, perkara waris-malwaris, waqaf, hibah, sadaqah, baitalmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik sudah berlaku.
(2)Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat (1), kalau untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Syara' Islam.
(3)Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau oleh Pengadilan Agama Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkara yang tersebut dalam keputusan itu, yang berkepentingan dapat menyerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Agama itu.
(4)Setelah ternyata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi dijalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa, keputusan itu sudah dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya di sebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda-tangan.
(5)Sesudah itu, keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

Pasal 5

(1)Barangsiapa yang hendak memajukan perkaranya pada Pengadilan Agama membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2)Perkaranya tidak diperiksa apabila biaya-biaya perkaranya itu belum dipenuhi.
(3)Mereka yang tidak mampu, atas keterangan dari Kepala Desa/ Mukimnya yang dikuatkan oleh Camat, dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut.
(4)Biaya perkara itu pada tiap-tiap akhir bulan disetorkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Kas Negeri (Kantor Pos) yang terdekat.

Pasal 6

Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan, kalau kurang dari tiga orang yang hadir, terhitung ketuanya. Apabila terjadi suara perimbangan maka suara Ketua-lah yang memutuskan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Yang berkepentingan diberi salinan keputusan lengkap, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Agama, kecuali apabila yang berkepentingan itu menurut Kepala Daerah di tempat kediamannya tidak dapat dicari.
(2)Apabila yang berkepentingan itu sebulan sesudah keputusan itu dijatuhkan tidak dapat dicari, maka keputusan itu diberitahukan, dengan jalan menempelkan salinan surat keputusan itu pada tempat Pengadilan Agama.
(3)Di bagian atas tiap-tiap salinan diterangkan, bahwa keputusan itu dapat diminta untuk dibanding buat sementara sampai ada ketentuan lain kepada Ketua Pengadilan Agama Propinsi.
(4)Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 7b Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa Madura Staatsblad 1882 Nomor 152, setelah ditambah dan diubah oleh Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, berlaku pula bagi perkara-perkara bandingan ini.

Pasal 9

Pasal 10

Apabila Pengadilan Agama melewati batas kekuasaannya atau bila Pasal 2, 6 dan 7 dari Peraturan ini tidak diturut, maka keputusannya tidak dapat dijalankan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951