Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1950
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1950
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN, PENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN PERNYATAAN NON-AKTIF DAN SEBAGAINYA ANGGOTA ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. BAB I. Pengengkatan dan Pemberhentian Pasal 1. Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pernyataan non-aktif Anggauta Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat dijalankan dengan mengingat peraturan-peraturan sebagai berikut. Pasal 2.
Perwira Menengah ialah Mayor s/d Kolonel. Perwira Pertama ialah Letnan II s/d Kapten.
.
Pasal 4. Ranglijst dibagi dalam Senjata dan Jawatan.
Pasal 5. Yang dimaksudkan dengan penaikan pangkat sebagai Anggauta Angkatan Darat ialah pengangkatan anggauta tersebut dalam pangkat yang lebih tinggi dari pada pangkatnya terakhir. Pasal 6. Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggauta Angkatan Darat pada umumnya harus memenuhi syarat : baik budinya, rajin dan cakap menunaikan tugas kewajibannya hingga layak diberi pangkat yang lebih tinggi. BAB II. HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT, MEMBERHENTIKAN DAN SEBAGAINYA ANGGAUTA ANGKATAN DARAT. Pasal 7. Yang dapat diterima sebagai anggota Angkatan Darat ialah Warga Negara Indonesia yang berumur sedikit-dikitnya 17 tahun. Pasal 8. Pada azasnya anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan/ diturunkan pangkatnya, diperhentikan untuk sementara, waktu dan diberhentikan dari jabatannya dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat oleh Presiden. Pasal 9. Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 10, maka anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan, diturunkan pangkatnya, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari jabatannya/keanggautaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat, dinyatakan non-aktief dan dipindahkan dari satu ke lain bagian (jawatan) Staf dan kesatuan oleh Menteri Pertahanan. Pasal 10. Dalam arti anggauta Angkatan Darat sebagai dimaksudkan dalam pasal 9 dikecualikan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Letnan Kolonel ke atas. Pasal 11. Pelaksanaan tersebut dalam pasal 8 dan 9 dikerjakan oleh Staf Bagian Personalia. BAB III. SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT. Pasal 12.
Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15. Menyimpang dari pasal-pasal tersebut di atas, anggauta Angkatan Darat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai anugerah dalam soal- soal:
Di dalam penetapan harus diterangkan dengan jelas maksud dan tujuan kenaikan-kenaikan itu. BAB IV. PERNYATAAN NON-AKTIF. Pasal 16. Berhubung dengan adanya pembaharuan susunan dan perobahan banyaknya, anggauta Angkatan Darat dapat dinyatakan non-aktief, apabila :
Pasal 17. Dalam hal pasal 16 sub 3 tidak dapat dinyatakan non-aktief apabila tidak ada keterangan yang sah dari dokter yang menyatakan tidak dapat menjalankan tugas ketentaraan. Pasal 18. Gaji bagi mereka yang dinyatakan non-aktif dan diangkat kembali aktif diatur dalam peraturan khusus. Pasal 19. Anggota Angkatan Darat dinyatakan non-aktif dan diangkat kembali oleh instansi yang berhak mengangkatnya. Pasal 20. Pemberhentian. Selain akibat pelanggaran Undang-undang Umum, anggota Angkatan Darat dapat kehilangan pangkat/keanggautaannya serta hak dan sebutan "tidak dengan hormat" apabila :
Pasal 21. Diperhentikan dengan sebutan "dengan hormat" dari keanggotaannya dalam Angkatan Darat dalam soal:
Pasal 22. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Pebruari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, (SOEKARNO). MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1950. MENTERI KEHAKIMAN, (SOEPOMO). -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1950/14
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang