DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953

Nomor: 16
Tahun: 1953
Ditetapkan: 20 Mei 1953
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1950 beserta perubahan- perubahannya;
2.Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA ANGKATAN PERANG.

BAB II

PENGANGKATAN, PENAIKAN, DAN PENURUNAN PANGKAT

Pasal 2

(1)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Presiden.
(2)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Menteri atas nama Presiden.
(3)Anggota tetap yang diangkat, dinaikkan dan diturunkan pangkatnya oleh atau atas nama Menteri.

Pasal 3

(1)Pada pengangkatan pertama tiap-tiap anggota tetap diwajibkan mengucapkan sumpah (janji) menurut cara-cara dan di hadapan pembesar tentara, yang akan ditentukan oleh Menteri.
(2)Sumpah (janji) yang dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. "Saya, bersumpah (berjanji). Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh. Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih ... lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan, Bahwa saya akan setia kepada Negara Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara, Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan tentara, Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras- kerasnya".

Pasal 4

Anggota tetap mempunyai pangkat sebagaimana yang sebelum keluarnya Undang-undang ini telah ditetapkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang beserta perubahan- perubahannya.

Pasal 5

(1)a. Tiap-tiap anggota tetap yang memenuhi syarat-syaratnya berhak untuk dinaikkan pangkatnya.
1. b.Mereka yang merasa dirugikan haknya tersebut pada huruf a, berhak mengajukan pengaduan kepada Pembesar-pembesar yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 2.
(2)Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggota tetap harus menunjukkan keberanian, kerajinan, kegiatan bekerja dan keperwiraan yang disertai dengan kelakuan yang baik, mempunyai kecakapan dan kesanggupan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
(3)Dalam ...
(3)Dalam hal-hal yang khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam Pasal 2, dapat memberikan pangkat secara luar biasa dengan menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut ayat 2.

Pasal 6

Anggota tetap yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya, baik sebagai hukuman tata-tertib tentara, maupun sebagai tindakan tata-usaha.

Pasal 7

(1)Anggota tetap yang berpangkat Bintara dan Prajurit tidak dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya, sebagai tindakan tata-usaha.
(2)Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, jika tidak ada alasan-alasan yang tertentu untuk diperhentikan, mereka yang tersebut dalam ayat 1 dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya sebagai tindakan tata-usaha, atas pernyataan kesediannya sendiri.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Presiden.
(2)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Menteri atas nama Presiden.
(3)Anggota tetap lainnya diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh atau atas nama Menteri.

Pasal 9

Anggota tetap dapat diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan, karena:

a.hal-hal yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.tahun 1953 tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang;
b.sudah waktunya mendapat pensiun;
c.permintaannya sendiri;
d.pemindahan dari dinas ketentaraan ke dinas Pemerintah lainnya.

Pasal 10

(1)Pada umumnya pemberhentian dari pangkat dalam dinas ketentaraan diberikan dengan sebutan "dengan hormat".
(2)Pemberhentian dari pangkat dalam dinas ketentaraan dengan sebutan "tidak dengan hormat" dapat diberikan, apabila pemberhentian itu didasarkan pada hal-hal yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b dan c dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang.

Pasal 11

…

Pasal 11

(1)Dengan pemberhentian dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan, anggota tetap yang diperhentikan, kehilangan pangkat dan jabatannya.
(2)Anggota tetap yang diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan dengan sebutan "dengan hormat", dapat tetap memegang pangkatnya untuk selama ia menjalankan dinas wajib-militer.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1950 beserta perubahan- perubahannya;
2.Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA ANGKATAN PERANG.

BAB II

PENGANGKATAN, PENAIKAN, DAN PENURUNAN PANGKAT

Pasal 2

(1)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Presiden.
(2)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Menteri atas nama Presiden.
(3)Anggota tetap yang diangkat, dinaikkan dan diturunkan pangkatnya oleh atau atas nama Menteri.

Pasal 3

(1)Pada pengangkatan pertama tiap-tiap anggota tetap diwajibkan mengucapkan sumpah (janji) menurut cara-cara dan di hadapan pembesar tentara, yang akan ditentukan oleh Menteri.
(2)Sumpah (janji) yang dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. "Saya, bersumpah (berjanji). Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh. Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih ... lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan, Bahwa saya akan setia kepada Negara Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara, Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan tentara, Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras- kerasnya".

Pasal 4

Pasal 5

(1)a. Tiap-tiap anggota tetap yang memenuhi syarat-syaratnya berhak untuk dinaikkan pangkatnya.
1. b.Mereka yang merasa dirugikan haknya tersebut pada huruf a, berhak mengajukan pengaduan kepada Pembesar-pembesar yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 2.
(2)Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggota tetap harus menunjukkan keberanian, kerajinan, kegiatan bekerja dan keperwiraan yang disertai dengan kelakuan yang baik, mempunyai kecakapan dan kesanggupan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
(3)Dalam ...
(3)Dalam hal-hal yang khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam Pasal 2, dapat memberikan pangkat secara luar biasa dengan menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut ayat 2.

Pasal 6

Anggota tetap yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya, baik sebagai hukuman tata-tertib tentara, maupun sebagai tindakan tata-usaha.

Pasal 7

(1)Anggota tetap yang berpangkat Bintara dan Prajurit tidak dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya, sebagai tindakan tata-usaha.
(2)Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, jika tidak ada alasan-alasan yang tertentu untuk diperhentikan, mereka yang tersebut dalam ayat 1 dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya sebagai tindakan tata-usaha, atas pernyataan kesediannya sendiri.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Presiden.
(2)Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Menteri atas nama Presiden.
(3)Anggota tetap lainnya diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh atau atas nama Menteri.

Pasal 9

Anggota tetap dapat diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan, karena:

a.hal-hal yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.tahun 1953 tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang;
b.sudah waktunya mendapat pensiun;
c.permintaannya sendiri;
d.pemindahan dari dinas ketentaraan ke dinas Pemerintah lainnya.

Pasal 10

(1)Pada umumnya pemberhentian dari pangkat dalam dinas ketentaraan diberikan dengan sebutan "dengan hormat".
(2)Pemberhentian dari pangkat dalam dinas ketentaraan dengan sebutan "tidak dengan hormat" dapat diberikan, apabila pemberhentian itu didasarkan pada hal-hal yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b dan c dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang.

Pasal 11

…

Pasal 11

(1)Dengan pemberhentian dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan, anggota tetap yang diperhentikan, kehilangan pangkat dan jabatannya.
(2)Anggota tetap yang diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan dengan sebutan "dengan hormat", dapat tetap memegang pangkatnya untuk selama ia menjalankan dinas wajib-militer.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENGANGKATAN, PENAIKAN, DAN PENURUNAN PANGKAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGANGKATAN, PENAIKAN, DAN PENURUNAN PANGKAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955