Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1958
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1958
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari Dinas Tentara Pasal 1.
a Tidak memperpanjang ikatan dinas
Pasal 2. Pemberhentian seorang Perwira karena hal-hal tersebut pada pasal 1 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan atas pertimbangan Dewan Kehormatan Militer. Pasal 3. Terhadap putusan termaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf c, yang bersangkutan dapat meminta peninjauan kembali, berdasarkan Undang-undang Darurat NO.26 tahun 1957 Pasal 14. Pasal 4.
Pasal 5. Militer Sukarela yang diberhentikan dari dinas tentara tidak dengan hormat kehilangan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pangkat dan jabatannya sebagai Militer Sukarela terhitung mulai saat berlakunya pemberhentian. Pasal 6. Kedudukan, hak dan kewajiban Militer Sukarela yang diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7. Mendahului putusan atas pengusulan pemberhentian dari dinas tentara seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, maka pejabat yang berhak untuk menentukan penempatan dalam dan pemberhentian dari jabatan yang dipegang oleh Militer Sukarela yang bersangkutan dapat mengeluarkan surat keputusan sementara tentang pemberhentian dari dinas tentara, terhadap Militer Sukarela yang bersangkutan. Pasal 8. Bagi Militer Sukarela yang sambil menunggu putusan atas pengusulan pemberhentian dengan hormat dari dinas tentara, telah menerima surat keputusan sementara seperti dimaksud dalam pasal 7 berlaku pula ketentuan tersebut di pasal 6. Pasal 9. Peraturan ini disebut : "Peraturan Pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia ttd. SARTONO Menteri Pertahanan, ttd. DJUANDA Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1958 Menteri Kehakiman ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1958 tentang PEMBERHENTIAN MILITER SUKARELA DARI DINAS TENTARA UMUM.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat 1. sub a. Cukup jelas. sub b. Cukup jelas. sub c. Cukup jelas. sub d. Permohonan berhenti selama masa ikatan dinas dalam prinsipnya tidak dapat diizinkan. kecuali dalam keadaan memaksa menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan. sub e. Pemindahan ke dinas Pemerintah lainnya hanya dapat dilaksanakan apabila menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan, tenaga yang bersangkutan lebih bermanfaat untuk dipergunakan dalam dinas tersebut. sub f. Cukup jelas. sub g. Cukup jelas. Ayat 2 sub a. Ketentuan tersebut disini ialah sesuai dengan ketentuan tersebut dalam K.U.H.P.T. pasal 71 dan Peraturan Disiplin Tentara (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949) pasal 29. Ketentuan dalam sub a ini berlaku pula bagi Militer Sukarela yang telah mendapat hukuman dari hakim dengan tidak disertai hukuman tambahan pemberhentian dari dinas tentara, tetapi tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap dalam dinas tentara. Penyelesaian perkara-perkara tersebut di atas, khusus mengenai para perwira disalurkan kepada pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Militer (vide Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1952). sub b. Wewenang hakim tersebut di sini ialah berdasarkan pasal 6 huruf sub 1 e atau sub 3 e jo pasal-pasal 26 dan seterusnya dan pasal 39 K.U.H.P.T. dan pasal 10 huruf b sub 1e jo pasal 35 dan seterusnya K.U.H.P. sub c. Untuk pemberhentian dari dinas tentara dengan alasan tertera dalam sub c ini, akan dipertimbangkan: berat-ringannya tindakan dari Militer Sukarela yang bersangkutan : sebab-sebab dari pada keadaan-keadaan sekitar perbuatan tersebut; bahaya yang timbul dari tindakannya terhadap keamanan dan keselamatan negara atau bagi disiplin seluruh Angkatan Perang. Sementara itu diperlukan dengan segera diambilnya suatu tindakan preventip untuk menghindarkan hal-hal yang lebih memburukkan keadaan, bilamana anggota militer yang bersangkutan tetap berkedudukan selaku Militer Sukarela. Satu-satunya tindakan yang efektip terhadap militer sukarela tersebut ialah pemecatannya dari dinas tentara ("pemberhentian dari dinas tentara tidak dengan hormat"). Pasal 2. Mengenai Dewan Kehormatan Militer, vide Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1952. Pasal 3. Untuk lebih menjamin kepastian hukum seorang Militer Sukarela yang telah diberhentikan dari dinas tentara oleh fihak administrasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub c, maka diberikan kelonggaran kepadanya untuk meminta putusan hakim tentang kedudukan pemberhentian/pemecatannya; dalam hal ini menurut pasal 14 Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 disediakan prosedure melalui Pengadilan tata Usaha Tentara. Selama Pengadilan Tata Usaha yang dimaksud belum diatur, segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengadilan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden atau Menteri Pertahanan, masing-masing sebagai pejabat yang berhak mengangkat c.q. memberhentikan Militer Sukarela yang bersangkutan. Pasal 4, 5 dan 6: Cukup jelas. Pasal 7. Mengingat bahwa keputusan atas pengusulan pemberhentian dari dinas ketentaraan akan memakan waktu lama, maka dapat dikeluarkan surat keputusan sementara tentang pemberhentian dari dinas tentara sambil menunggu keluarnya surat keputusan resmi termaksud di atas. Adapun pejabat-pejabat yang dapat mengeluarkan surat keputusan sementara ini ialah pejabat-pejabat yang berhak untuk menentukan penempatan dalam dan pemberhentian dari jabatan seorang anggota tentara (anggota tetap), sebagai telah ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab II dan III dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1955. Pejabat-pejabat tersebut pada umumnya tidaklah sama dengan pejabat-pejabat yang berhak untuk memberhentikan seorang Militer Sukarela dari dinas tentara. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara No. 6 tahun 1958. Diketahui: Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 6 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1520
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)