DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1958

Nomor: 52
Tahun: 1958
Ditetapkan: 15 September 1958
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran Negara tahun 1958 No. 6), menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. UMUM. Pasal 1.

(1)Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:
1. a.Menteri ialah Menteri Pertahanan;
2. b.Kepala Staf Angkatan, ialah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia;
3. c.Pangkat, ialah pangkat militer;
4. d.Hakim, ialah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tentara;
5. e.Hakim disiplin, ialah penjabat militer yang berhak untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
6. f.Pendidikan militer, ialah pendidikan yang diadakan dan diselenggarakan oleh Angkatan Perang; baik didalam maupun diluar negeri;
7. g.Pendidikan khusus, ialah pendidikan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang;
8. h.Pendidikan pertama, ialah pendidikan militer/khusus bagi mereka yang akan diangkat menjadi Militer Sukarela;
9. i.Pendidikan lanjutan, ialah pendidikan militer/khusus tambahan yang diperuntukan bagi Militer Sukarela yang berada didalam dinas tentara;
10. j.Calon Militer Sukarela, ialah seorang yang sedang mengikuti pendidikan pertama sebelum diangkat menjadi Militer Sukarela;
11. k.Sumpah prajurit, ialah sumpah militer;
(2)Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Prajurit adalah rangkaian penggolongan pangkat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang pangkat-pangkat militer. PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA. Pasal 2.
(1)Seorang yang berhasrat untuk menjadi Militer Sukarela harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya menurut contoh model A terlampir.
(2)Syarat-syarat umum untuk dapat diterima menjadi Militer Sukarela adalah:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
3. c.berbadan sehat;
4. d.serendah-rendahnya tammat sekolah rakyat atau sederajat dengan itu;
5. e.tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
6. f.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
7. g.tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun;
8. h.sedapat-dapatnya belum pernah kawin;
9. i.tidak kehilangan hak untuk ikut serta dalam pertahanan Negara;
10. j.memenuhi syarat kejasmanian/kerokhanian yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;
11. k.berkelakuan baik;
  1. 1.tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas maupun ikatan kerja dengan instansi lain;
12. m.harus ada persetujuan/izin orang tua atau wali kalau belum mencapai usia 21 tahun;
(3)Seseorang yang diterima sebagai Militer Sukarela, sebelum diangkat dalam sesuatu pangkat, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk golongan pangkat mana ia diterima. Pasal 3.
(1)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Perwira adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 25 tahun.
(2)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Bintara adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 22 tahun.
(3)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Prajurit adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya tammat sekolah rakyat atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 22 tahun. Pasal 4.
(1)Dimana perlu Menteri dapat mengadakan peraturan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d dan ayat (3) untuk:
1. a.penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keakhlian dan/atau kejuruan khusus;
2. b.memenuhi kebutuhan organisasi Angkatan Perang.
(2)Militer Sukarela yang diterima dalam dinas tentara tanpa melalui pendidikan militer pertama harus mengikuti latihan dasar kemiliteran kecuali, jika ia sebelumnya pernah memperoleh latihan kemiliteran tersebut. Pasal 5. Untuk penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keakhlian dan/atau kejuruan khusus, dapat diadakan pendidikan khusus pertama diluar atau didalam negeri yang diatur dengan peraturan Menteri, apabila untuk keperluan tersebut oleh Angkatan Perang belum/tidak diadakan pendidikan militer pertama. Pasal 6.
(1)Penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 serta hak, kewajiban dan kedudukan maupun penghasilan Calon Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut, diatur dengan peraturan Menteri.
(2)Calon Militer Sukarela yang tidak menyelesaikan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan/atau 5 karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri, diharuskan mengganti semua beaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut. IKATAN DINAS PERTAMA. Pasal 7.
(1)Masa ikatan dinas pertama berlaku mulai pada saat Calon Militer Sukarela yang bersangkutan lulus dari pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 dan diangkat menjadi Perwira, Bintara atau Prajurit.
(2)Masa ikatan dinas pertama untuk masa Perwira adalah sekurang- kurangnya 6 tahun dan selama-lamanya 10 tahun.
(3)Masa ikatan dinas pertama untuk Bintara dan Prajurit sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 6 tahun.
(4)Ketentuan tentang lamanya masa ikatan dinas pertama yang temaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan, berdasarkan sifat dan beaya dari pendidikan yang menjadi persyaratan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan. Pasal 8.
(1)Sebagai bukti adanya perjanjian ikatan dinas pertama, Calon Militer Sukarela yang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama menurut contoh model B terlampir.
(2)Penanda-tanganan naskah ikatan dinas pertama dilakukan sebelum Calon Militer Sukarela yang bersangkutan masuk pendidikan yang termaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 5.
(3)Ikatan dinas pertama dapat diperpanjang menurut ketentuan dalam Bab VI. SUMPAH/JANJI. Pasal 9. Seorang Militer Sukarela setelah menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama, diharuskan mengucapkan sumpah/janji Prajurit. Pasal 10. Sumpah/Janji Prajurit berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ...... (nama) bersumpah/berjanji: - Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh; - Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun bathin dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan; - Bahwa saya akan setia kepada Negara; - Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara; - Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentara; - Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras- kerasnya. Pasal 11.
(1)Pengucapan sumpah/janji dilakukan dihadapan Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya dengan tata-upacara militer yang berlaku di masing-masing Angkatan.
(2)Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama/kepercayaannya masing-masing dan Militer Sukarela yang bersangkutan tidak boleh mewakilkannya kepada lain orang.
(3)Penjabat yang mengambil sumpah/janji harus membuat proses- perbal menurut contoh model C terlampir tentang sumpah/janji itu, proses-perbal mana ditanda-tangani oleh penjabat yang mengambil sumpah dan Militer Sukarela yang bersangkutan. PENGANGKATAN, PENAIKAN DAN PENURUNAN PANGKAT. Pasal 12.
(1)Militer Sukarela diangkat dalam sesuatu pangkat setelah lulus dari salah satu pendidikan yang dimaksud dalam pasal 3 atau Pasal 5.
(2)Seseorang yang diperlukan tenaganya karena memiliki sesuatu keakhlian atau kejuruan khusus, dapat diangkat langsung dalam suatu pangkat dengan mengingat ketentuan tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Terhadap seseorang yang dimaksud dalam ayat (2) diatas berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 7 s/d 11.
(4)Pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penjabat seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 6.
(5)Pengangkatan Militer Sukarela dilakukan menurut tata-upacara Militer yang berlaku di masing-masing Angkatan.
(6)Militer Sukarela yang diangkat menjadi Perwira harus mengucapkan sumpah/janji Perwira yang berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ................bersumpah/berjanji: - bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit; - bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menuruti sifat- sifat Perwira sejati; - bahwa saya senantiasa sadar akan dan memegang teguh sifat- sifat Perwira dalam menjalankan tugas saya sebagai Perwira; - bahwa saya demi kehormatan Negara umumnya, Angkatan Perang khususnya, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat Perwira.
(7)Pengucapan sumpah/janji tersebut ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 11 dengan mempergunakan formulir proses-perbal menurut contoh model D terlampir. Pasal 13.
(1)Militer sukarela yang memenuhi syarat berhak dinaikkan pangkatnya.
(2)Syarat-syarat untuk kenaikkan pangkat ialah:
1. a.menunjukkan kecakapan dan kelakuan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi;
2. b.syarat-syarat khusus lainnya yang ditentukan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi dan Perwira Menenengah dilakukan oleh Presiden:
(4)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Perwira Pertama dilakukan oleh Menteri, atas nama Presiden.
(5)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Bintara dan Prajurit dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan atas nama Menteri.
(6)Penjabat termaksud dalam ayat (5) dapat menyerahkan pelaksanaan wewenangnya kepada penjabat-penjabat bawahannya. Pasal 14.
(1)Militer Sukarela yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya baik sebagai hukuman maupun sebagai tindakan administratip.
(2)Militer Sukarela yang berpangkat Bintara dan Prajurit dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan pangkatnya berdasarkan keputusan Hakim atau berdasarkan keputusan Hakim Disiplin.
(3)Penurunan pangkat Militer Sukarela berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) dilakukan oleh penjabat menurut ketentuan dalam ayat (5) dan (6) pasal 13. IKATAN DINAS LANJUTAN. Pasal 15.
(1)Ikatan dinas pertama, setelah berakhir dengan mengingat ketentuan yang tersebut dalam pasal 16, dapat diperpanjang atas permintaan Militer Sukarela yang bersangkutan dengan ikatan dinas lanjutan untuk masa sekurang-kurangnya 3 tahun untuk Perwira dan sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama- lamanya 6 tahun untuk Bintara dan Prajurit.
(2)Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku pula pada tiap-tiap kali suatu ikatan dinas berakhir.
(3)Penetapan lamanya tiap-tiap masa ikatan dinas lanjutan ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri.
(4)Sebagai bukti adanya perjanjian ikatan dinas lanjutan, Militer Sukarela yang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas lanjutan menurut contoh model E terlampir. Pasal 16.
(1)Ikatan dinas Militer Sukarela dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mempunyai konduite baik selama dalam dinas tentara;
2. b.memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhanian yang ditentukan untuk tetap dalam dinas tentara yang diatur dengan peraturan Menteri;
3. c.berusia tidak lebih dari: 35 tahun untuk prajurit; 40 tahun untuk bintara; 40 tahun untuk perwira pertama; 45 tahun untuk perwira menengah; dan 50 tahun untuk perwira tinggi;
4. d.keadaan formasi mengizinkan.
(2)Bagi Militer Sukarela yang mencapai umur seperti tersebut dalam ayat (1) huruf c dapat diadakan ketentuan khusus untuk memperpanjang ikatan dinasnya sehingga ikatan dinas tersebut berakhir pada waktu ia mencapai umur termaksud dalam ayat (1) ditambah dengan sekali masa ikatan dinas lanjutan.
(3)Terhadap ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) huruf C, jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Pasal 17.
(1)Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa ikatan dinas selesai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menyatakan keinginannya dengan mengajukan permohonan tertulis:
1. a.untuk memperpanjang ikatan dinas menurut contoh model F terlampir, atau
2. b.untuk mengakhiri ikatan dinas menurut contoh model G terlampir.
(2)Permohonan tersebut dalam ayat (1), dikirimkan kepada Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya menurut saluran hierarchie. IKATAN DINAS KHUSUS. Pasal 18.
(1)Militer Sukarela yang mendapat tugas belajar untuk pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus, baik didalam maupun diluar negeri, diharuskan mengadakan ikatan dinas khusus, dengan ketentuan:
1. a.bahwa bila pada saat selesainya pendidikan tersebut masa ikatan dinas khusus termaksud lebih pendek dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku, ia diharuskan menyelesaikan ikatan dinas semula;
2. b.bahwa bila pada saat selesainya pendidikan tersebut ternyata masa ikatan dinas khusus termaksud lebih panjang dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku ia diharuskan menjalankan masa ikatan dinas khusus;
3. c.bahwa bila pendidikan tersebut selesai sesudah berakhirnya ikatan dinas yang berlaku, maka ia harus menyelesaikan ikatan dinas khusus dengan ketentuan, bahwa jangka waktu antara berakhirnya ikatan dinas semula dan saat selesainya pendidikan, dianggap sebagai lanjutan khusus dari ikatan dinas semula.
(2)Pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus dan ketentuan mengenai lamanya ikatan dinas khusus serta hak, kewajiban, kedudukan dan penghasilan Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3)Sebagai bukti adanya ikatan dinas khusus, sebelum pendidikan termaksud dalam ayat (1) dimulai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas khusus menurut contoh model H terlampir.
(4)Militer Sukarela yang tidak menyelesaikan pendidikan termaksud dalam ayat (2), karena disengaja atau kesalahan sendiri, diharuskan mengganti semua beaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI DINAS TENTARA Pasal 19.

Pasal 30

Mereka yang sesudah 31 Desember 1952 diterima dalam dinas tentara dan pda saat berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih ada dalam dinas tentara, dipandang sebagai Militer Sukarela yang sedang melaksanakan ikatan dinas pertama, yang berlaku mulai saat diterimanya sebagai anggota tentara dan berakhir pada saat yang ditentuan oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Pasal 31. Mereka yang sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 diterima sebagai anggota tentara melalui suatu pendidikan tertentu dan pda saat berlakunya Undang-undang tersebut masih ada dalam dinas tentara, dianggap sebagai Militer Sukarela, yang sedudah menyelesaikannya terikat oleh ikatan dinas pertama untuk waktu yang ditetapkan khusus untuk penerimaannya sebagai anggota tentara, dengan ketentuan bahwa masa ikatan dinas tersebut tidak boleh kurang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan 3). Pasal 32.

(1)Bagi mereka yang pada saat berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih mengikuti sesuatu pendidikan termaksud dalam Pasal 3, 5 atau 18, dipandang sebagai Militer Sukarela untuk siapa tetap berlaku perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut peraturan yang berlaku.
(2)Bagi mereka termaksud dalam ayat (1), yang belum membuat perjanjian ikatan dinas diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas menurut ketentuan dalam pasal 7 atau 18.
(3)Bagi mereka termaksud dalam ayat (1) dan (2) juga berlaku ketentuan dalam apsal 6 ayat (2) atau pasal 18 ayat (4). Pasal 33.
(1)Menyimpang dari ketentuan tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mereka yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mencapai batas usia termaksud dalam Pasal 16 tersebut, dapat memperpanjang masa ikatan dinasnya untuk masa selama-lamanya sampai batas usia untuk pensiun tercapai menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun.
(2)Terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (1), jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
(3)Terhadap mereka yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mencapai batas usia untuk pensiun menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun, jika keadaan memerlukan dapat memperpanjang ikatan dinasnya untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 34. Segala tindakan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sebelum saat pengundangan peraturan Pemerintah ini mengenai hal- hal yang diatur dalam peraturan ini, dianggap terhitung mulai saat tersebut sebagai tindakan berdasarkan peraturan ini. PENUTUP. Pasal 35. Peraturan ini disebut: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 29 September 1958. Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 1958 TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA. UMUM.

1.Apabila ditinjau semua perundang-undangan yang berlaku mengenai ikatan dinas dan kedudukan hukum para anggota tentara, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1953 yo Undang- undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 13 tahun 1953, Undang-undang No. 15 tahun 1953, Undang-undang No. 16 tahun 1953, Undang-undang No. 17 tahun 1953, Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang No. 55 tahun 1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dapatlah disimpulkan, bahwa semua peraturan-peraturan tersebut diatas satu persatu semata-mata berdasarkan atas kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, dan tidak timbul sebagai suatu rangkaian perundang-undangan yang selaras maupun berdasarkan sistim atau perencanaan tertentu. Barulah setelah keluarnya Undang-undang No. 29 tahun 1954 terdapat suatu landasan untuk menyusun perundang-undangan mengenai anggota tentara tetap.
2.Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 29 tahun 1954, keluarlah Undang-undang No. 19 tahun 1958 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kedudukan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara atas dasar sukarela yang selanjutnya disebut Militer Sukarela. Selanjutnya dengan dasar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 akan dikeluarkan segala macam peraturan pelaksanaannya mengenai masalah Militer Sukarela bekas Militer Sukarela.
3.Peraturan ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ikatan dinas dan status Militer Sukarela, dan mengolah bahan- bahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1953 yo Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 15 tahun 1953 dan Undang-undang No. 16 tahun 1953 satu dan lain disesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, maka perundang- undangan yang tersebut dalam titik ini sepanjang materienya telah diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah ini, berdasaran Undang-undang Nol 19 tahun 1958 pasal 20 ayat (4) tidak berlaku lagi mulai tanggal berlakunya peraturan tersebut.
4.Dalam peraturan ini ditentukan adanya pendidikan militer dan pendidikan khusus. Pendidikan militer adalah pendidikan mengenai ilmu kemiliteran yang diselenggarakan atau diusahakan oleh tiap-tiap Angkaran atau Kementerian Pertahanan dalam rangka penguasaan karier. Pendidikan militer dibagi lagi atas pendidikan militer pertama dan pendidikan militer lanjutan. Pendidikan militer pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi Militer Sukarela. Pendidikan militer lanjutan diperuntukkan Militer Sukarela untuk mendapatkan dasar guna lapangan karier yang lebih tinggi. Pendidikan khusus adalah pendidikan mengenai ilmu keahlian/kejuruan atas usaha Kementerian Pertahanan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang untuk mendapatkan personil guna tugas keahlian/kejuruan khusus. Pendidikan khusus dibagi lagi atas pendidikan khusus pertama dan pendidikan khusus lanjutan. Pendidikan khusus pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi Militer Sukarela untuk tugas keakhlian/kejuruan khusus. Mereka yang mengalami pendidikan khusus pertama harus mengalami pendidikan atau latihan dasar kemiliteran sebelum atau pada permulaan diangkat menjadi Militer Sukarela. Pendidikan khusus lanjutan peruntukkan Militer Sukarela yang dalam rangka penguasa karier perlu mendapatkan pendidikan keakhlian/kejuruan khusus.
5.Dalam peraturan ini ditentukan adanya 3 macam ikatan dinas, ialah ikatan dinas pertama, ikatan dinas lanjutan dan ikatan dinas khusus. Ikatan dinas pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali diterima menjadi Militer Sukarela. Ikatan dinas lanjutan dipergunakan Militer Sukarela yang memperpanjang ikatan dinas pada waktu sesuatu ikatan dinas berakhir. Ikatan dinas khusus diperuntukkan Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus. Penetapan lamanya ikatan dinas pertama dan khusus ditentukan berdasarkan perhitungan faktor rendemen, ialah agar terdapat keseimbangan antara waktu pengunaan tenaga-tenaga yang terdidik dengan beaya-beaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan tersebut. Dalam menetapkan lamanya ikatan dinas lanjutan, Pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan Militer Sukarela yang bersangkutan agar jangan sampai merasa terlalu lama terikat oleh ikatan dinas tentara. Sebaliknya masih harus diingat, bahwa ikatan dinas merupakan unsur untuk mendapatkan rencana penggantian tenaga yang tepat. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ikatan dinas tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pada titik 2.
6.Diadakannya sumpah tersendiri bagi Perwira, ialah karena Perwira merupakan pimpinan dalam Angkatan Perang yang menjadi inti dalam pembelaan Negara. Teranglah bahwa karena itu diletakkan tugas yang sangat penting kepadanya. Pada Perwiralah terletak baik buruknya Angkatan Perang dan terlaksananya pembelaan Negara. Karena sumpah/janji Perwira ini, maka ia lebih-lebih menginsyafi dan sadar akan apa yang diharapkan dari padanya. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1 Penentuan model A hanya untuk memudahkan penjabat yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan Militer Sukarela. Surat-surat permohonan yang tidak sesuai dengan model ini dapat diperbaharui diwaktu penerimaan. Ayat 2 Syarat-syarat tersebut dalam huruf sampai dengan g adalah syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat

(1)Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-Undang No. 29 tahun 1954 - Lembaran Negara 1954 No. 84). Syarat-syarat tersebut pada huruf h adalah syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Militer Sukarela (Undang-Undang No. 19 tahun 1958 Lembaran Negara tahun 1958 No. 60). Huruf i Seorang kehilangan hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara apabila:

1.menurut keputusan hakim dihukum karena melakukan kejahatan terhadap Negara (Undang- undang No. 29 tahun 1954 pasal 3);
2.dengan keputusan hakim dicabut haknya untuk masuk dalam dinas kesatuan bersenjata (K.U.H.P.T. pasal 6 ayat b; K.U.H.P. pasal 35 dan 36). Huruf j. Mengenai syarat kejasmanian dan kerokhanian ditentukan untuk tiap-tiap korps dan kejuruan dari tiap Angkatan. Misalnya:
1.Untuk keperluan dinas administrasi berlainan daripada untuk kepentingan kesejahteraan;
2.Untuk para penerbang diperlukan syarat-syarat khusus;
3.Untuk keperluan pelayan-pelayan meriam diperlukan badan yang kuat dan sebagainya. Syarat kerokhanian misalnya: Untuk para Perwira antara lain diperlukan bakat dan watak yang sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan. Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Untuk menjamin kepentingan kekeluargaan, diambil batas umur 21 tahun, karena pada umumnya seorang yang berumur kurang dari 21 tahun masih dalam tanggungan orang tua/walinya. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pendidikan pertama untuk Perwira sebenarnya memerlukan pelajar-pelajar yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Yang dimaksudkan "dengan pengetahuan yang sederajat dengan itu" ialah, bahwa pengetahuan yang sederajat harus dicapai dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing Angkatan dan yang mencapai mata pelajaran dan pengetahuan yang senilai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Huruf c Dalam prinsipnya, sedapat mungkin diambil para calon yang semuda-mudanya. Batas usia 25 tahun diambil, untuk memungkinkan mendapatkan calon dalam jumlah yang cukup. Ayat 2 dan (3) Batas umur 22 tahun diambil, untuk mendapatkan calon yang semuda-mudanya guna pendidikan bintara dan prajurit, agar tenaga mereka dapat dipergunakan seefektip-efektipnya, mengingat tenaga mereka merupakan tenaga pelaksana. Pasal 4. Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan keakhlian/kejuruan khusus adalah keakhlian/kejuruan yang memerlukan pendidikan khusus dalam waktu yang lama, misalnya,kedokteran, kimia, pharmasi, hehakiman dan kejuruan-kejuruan lainnya yang pendidikannya tidak/belum dapat diselenggarakan oleh Angkatan yang bersangkutan atau Kementerian Pertahanan. Untuk penerimaan Militer Sukarela guna keperluan tersebut diatas, Menteri dapat mengadakan dispensasi terhadap syarat-syarat mengenai: belum pernah kawin dan syarat kejasmanian. Dimana perlu, untuk tenaga keakhlian/kejuruan dapat diterima mereka yang sudah kawin, tinggi badan kurang, berat badan kurang, platvoet dan dispensasi- dispensasi lainnya terhadap syarat kejasmanian. Huruf b Dalam mencukupi kebutuhan personal yang mendadak, terutama untuk tugas keahlian dan kejuruan dapat diadakan penerimaan langsung dari masyarakat umum, tenaga-tenaga yang mempunyai kecakapan dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang diperlukan untuk tugas dalam kesatuan yang dimasukinya. Penerimaan secara ini berlaku juga terhadap wajib- militer. Ayat (2) Latihan dasar kemiliteran yang dimaksud dalam ayat ini meliputi pengetahuan dan tata-cara kemiliteran elements

Pasal 5

Pendidikan khusus pertama yang dimaksud dalam pasal ini khusus diperuntukkan penerimaan anggauta baru untuk sesuatu keakhlian/kejuruan khusus yang pendidikannya belum atau tidak dapat diselenggarakan oleh Angkatan Perang. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan mengirimkan pelajar-pelajar atas beaya Angkatan Perang ke pelbagai sekolah atau universitasnya yang setelah selesai pendidikannya diangkat dalam pangkat militer sukarela dengan terlebih dahulu mengikuti latihan dasar kemiliteran.

Pasal 6

Ayat (1) Hal-hal yang dinyatakan dalam ayat ini masih perlu ditetapkan dengan peraturan Menteri, antara lain bahwa:

1.pelajar selama dalam pendidikan mendapat pangkat pelajar dan diberi uang saku;
2.jikalau ia selama pendidikan mendapat kecelakaan atau meninggal dunia didalam oleh karena dinas, ia akan diperlakukan sebagai Militer Sukarela lainnya;
3.baginya akan berlaku peraturan cuti menurut ketentuan-ketenttuan dalam pendidikan. Ayat (2) Dalam pengertian "karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri" tidak termasuk ketidak mampuan mengikuti pendidikan tersebut. Mereka yang nyata-nyata memang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, sehingga tidak dapat menyelesaikannya, tidak terkena ketentuan dalam ayat ini. Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat ini, Komandan/Kepala pendidikan yang bersangkutan dapat membentuk suatu komisi untuk meneliti sebab-sebabnya yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan untuk membuat perhitungan (kalkulasi) beaya yang harus diganti oleh yang bersangkutan. Berdasarkan risalah hasil dari komisi ini yang disahkan oleh Komandan/Kepala pendidikan tersebut, kepada yang bersangkutan jika ternyata salah, dikenakan hutang Negara yang harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 7

a.Lamanya masa ikatan dinas pertama tidak ditentukan dalam peraturan ini, karena dalam Angkatan Perang terdapat banyak sekali golongan-golongan personil yang masing-masing memerlukan pendidikan dengan syarat- syarat khusus. Dengan demikian maka untuk tiap-tiap golongan, perhitungan lamanya ikatan dinas akan berlainan karena didasarkan atas rendemen dengan mengingat pula, perlu terjaminnya kelangsungan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada korps/kejuruan dan menghindarkan kekurangan tenaga dalam korps/kejuruan tadi. Maka dalam ayat (4) dinyatakan, bahwa lamanya ikatan dinas ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan.
b.Yang dimaksud dengan korps adalah segolongan personil yang berpangkat perwira yang mempunyai keakhlian dan lapangan tugas yang serupa.
c.Yang dimaksud dengan kejuruan adalah segolongan personil yang berpangkat bintara dan prajurit yang mempunyai vak dan lapangan tugas yang serupa.

Pasal 8

Penanda tanganan naskah perjanjian ikatan dinas pertama dilakukan sebelum pendidikan dimulai, dan mulai saat penanda tanganan naskah tersebut yang bersangkutan diperlakukan seperti Militer Sukarela meskipun belum dimulai masa ikatan dinasnya. Dalam perjanjian ikatan dinas tersebut, antara lain ditentukan kewajiban-kewajiban selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) masa ikatan dinas berlaku mulai saat selesainya pendidikan untuk waktu yang lamanya ditentukan dalam perjanjian ttersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Sumpah prajurit ini sesuai dengan naskah yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1953. Pasal 11. Menurut pasal 9, setelah menanda tangani naskah ikatan dinas, yang bersangkutan yarus mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan sumpah/janji ini sebaiknya dilakukan sebelum dimulainya pendidikan dalam upacara yang khidmad menurut tata upacara militer. Dengan demikian maka pada saat mulai menginjak masyarakat tentara, yang bersangkutan seolah-olah dinobatkan sebagai prajurit; dan pada saat itu juga sesuai dengan kebiasaan militer, padanya diberitahukan bahwa ia harus tunduk pada hukum disiplin dan pidana tentara. Kepadanya diberikan sekedar pengertian tentang azas disiplin tentara dan hukuman bagi seorang militer yang tidak tunduk pada peraturan tentara.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Menurut pasal 6 Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 pengangkatan menjadi perwira dilakukan oleh Presiden dan pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnya dilakukan oleh atau atas nama Menteri. Ayat (5) Pengangkatan perwira pada umumnya dilaksanakan dengan suatu upacara militer. Dalam upacara ini dilakukan pula pengucapan sumpah/janji Perwira. Pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnya dilakukan dalam upacara dihadapan kesatuannya. Tata-cara upacara pengangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata-upacara militer yang diadakan dimasing-masing Angkatan. Pasal (6) Baru mulai sekarang diadakan sumpah/janji khusus untuk Perwira. Sumpah Perwira harus dilakukan dengan segala kekhidmatan. Sumpah Perwira merupakan dasar bagi setiap Perwira untuk menjalankan semua kode Perwira, baik didalam maupun diluar kedinasan. Dengan demikian maka kode perwira mempunyai dasar hukum, karena dasarnya termuat dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (7) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:
1. a.Menteri ialah Menteri Pertahanan;
2. b.Kepala Staf Angkatan, ialah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia;
3. c.Pangkat, ialah pangkat militer;
4. d.Hakim, ialah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tentara;
5. e.Hakim disiplin, ialah penjabat militer yang berhak untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
6. f.Pendidikan militer, ialah pendidikan yang diadakan dan diselenggarakan oleh Angkatan Perang; baik didalam maupun diluar negeri;
7. g.Pendidikan khusus, ialah pendidikan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang;
8. h.Pendidikan pertama, ialah pendidikan militer/khusus bagi mereka yang akan diangkat menjadi Militer Sukarela;
9. i.Pendidikan lanjutan, ialah pendidikan militer/khusus tambahan yang diperuntukan bagi Militer Sukarela yang berada didalam dinas tentara;
10. j.Calon Militer Sukarela, ialah seorang yang sedang mengikuti pendidikan pertama sebelum diangkat menjadi Militer Sukarela;
11. k.Sumpah prajurit, ialah sumpah militer;
(2)Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Prajurit adalah rangkaian penggolongan pangkat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang pangkat-pangkat militer. PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA. Pasal 2.
(1)Seorang yang berhasrat untuk menjadi Militer Sukarela harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya menurut contoh model A terlampir.
(2)Syarat-syarat umum untuk dapat diterima menjadi Militer Sukarela adalah:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
3. c.berbadan sehat;
4. d.serendah-rendahnya tammat sekolah rakyat atau sederajat dengan itu;
5. e.tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
6. f.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
7. g.tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun;
8. h.sedapat-dapatnya belum pernah kawin;
9. i.tidak kehilangan hak untuk ikut serta dalam pertahanan Negara;
10. j.memenuhi syarat kejasmanian/kerokhanian yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;
11. k.berkelakuan baik;
  1. 1.tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas maupun ikatan kerja dengan instansi lain;
12. m.harus ada persetujuan/izin orang tua atau wali kalau belum mencapai usia 21 tahun;
(3)Seseorang yang diterima sebagai Militer Sukarela, sebelum diangkat dalam sesuatu pangkat, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk golongan pangkat mana ia diterima. Pasal 3.
(1)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Perwira adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 25 tahun.
(2)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Bintara adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 22 tahun.
(3)Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Prajurit adalah:
1. a.Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat
(2);
1. b.Sekurang-kurangnya tammat sekolah rakyat atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
2. c.Berusia tidak lebih dari 22 tahun. Pasal 4.
(1)Dimana perlu Menteri dapat mengadakan peraturan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d dan ayat (3) untuk:
1. a.penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keakhlian dan/atau kejuruan khusus;
2. b.memenuhi kebutuhan organisasi Angkatan Perang.
(2)Militer Sukarela yang diterima dalam dinas tentara tanpa melalui pendidikan militer pertama harus mengikuti latihan dasar kemiliteran kecuali, jika ia sebelumnya pernah memperoleh latihan kemiliteran tersebut. Pasal 5. Untuk penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keakhlian dan/atau kejuruan khusus, dapat diadakan pendidikan khusus pertama diluar atau didalam negeri yang diatur dengan peraturan Menteri, apabila untuk keperluan tersebut oleh Angkatan Perang belum/tidak diadakan pendidikan militer pertama. Pasal 6.
(1)Penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 serta hak, kewajiban dan kedudukan maupun penghasilan Calon Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut, diatur dengan peraturan Menteri.
(2)Calon Militer Sukarela yang tidak menyelesaikan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan/atau 5 karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri, diharuskan mengganti semua beaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut. IKATAN DINAS PERTAMA. Pasal 7.
(1)Masa ikatan dinas pertama berlaku mulai pada saat Calon Militer Sukarela yang bersangkutan lulus dari pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 dan diangkat menjadi Perwira, Bintara atau Prajurit.
(2)Masa ikatan dinas pertama untuk masa Perwira adalah sekurang- kurangnya 6 tahun dan selama-lamanya 10 tahun.
(3)Masa ikatan dinas pertama untuk Bintara dan Prajurit sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 6 tahun.
(4)Ketentuan tentang lamanya masa ikatan dinas pertama yang temaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan, berdasarkan sifat dan beaya dari pendidikan yang menjadi persyaratan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan. Pasal 8.
(1)Sebagai bukti adanya perjanjian ikatan dinas pertama, Calon Militer Sukarela yang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama menurut contoh model B terlampir.
(2)Penanda-tanganan naskah ikatan dinas pertama dilakukan sebelum Calon Militer Sukarela yang bersangkutan masuk pendidikan yang termaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 5.
(3)Ikatan dinas pertama dapat diperpanjang menurut ketentuan dalam Bab VI. SUMPAH/JANJI. Pasal 9. Seorang Militer Sukarela setelah menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama, diharuskan mengucapkan sumpah/janji Prajurit. Pasal 10. Sumpah/Janji Prajurit berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ...... (nama) bersumpah/berjanji: - Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh; - Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun bathin dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan; - Bahwa saya akan setia kepada Negara; - Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara; - Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentara; - Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras- kerasnya. Pasal 11.
(1)Pengucapan sumpah/janji dilakukan dihadapan Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya dengan tata-upacara militer yang berlaku di masing-masing Angkatan.
(2)Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama/kepercayaannya masing-masing dan Militer Sukarela yang bersangkutan tidak boleh mewakilkannya kepada lain orang.
(3)Penjabat yang mengambil sumpah/janji harus membuat proses- perbal menurut contoh model C terlampir tentang sumpah/janji itu, proses-perbal mana ditanda-tangani oleh penjabat yang mengambil sumpah dan Militer Sukarela yang bersangkutan. PENGANGKATAN, PENAIKAN DAN PENURUNAN PANGKAT. Pasal 12.
(1)Militer Sukarela diangkat dalam sesuatu pangkat setelah lulus dari salah satu pendidikan yang dimaksud dalam pasal 3 atau Pasal 5.
(2)Seseorang yang diperlukan tenaganya karena memiliki sesuatu keakhlian atau kejuruan khusus, dapat diangkat langsung dalam suatu pangkat dengan mengingat ketentuan tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Terhadap seseorang yang dimaksud dalam ayat (2) diatas berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 7 s/d 11.
(4)Pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penjabat seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 6.
(5)Pengangkatan Militer Sukarela dilakukan menurut tata-upacara Militer yang berlaku di masing-masing Angkatan.
(6)Militer Sukarela yang diangkat menjadi Perwira harus mengucapkan sumpah/janji Perwira yang berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ................bersumpah/berjanji: - bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit; - bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menuruti sifat- sifat Perwira sejati; - bahwa saya senantiasa sadar akan dan memegang teguh sifat- sifat Perwira dalam menjalankan tugas saya sebagai Perwira; - bahwa saya demi kehormatan Negara umumnya, Angkatan Perang khususnya, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat Perwira.
(7)Pengucapan sumpah/janji tersebut ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 11 dengan mempergunakan formulir proses-perbal menurut contoh model D terlampir. Pasal 13.
(1)Militer sukarela yang memenuhi syarat berhak dinaikkan pangkatnya.
(2)Syarat-syarat untuk kenaikkan pangkat ialah:
1. a.menunjukkan kecakapan dan kelakuan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi;
2. b.syarat-syarat khusus lainnya yang ditentukan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi dan Perwira Menenengah dilakukan oleh Presiden:
(4)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Perwira Pertama dilakukan oleh Menteri, atas nama Presiden.
(5)Penaikan ke suatu pangkat dalam golongan Bintara dan Prajurit dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan atas nama Menteri.
(6)Penjabat termaksud dalam ayat (5) dapat menyerahkan pelaksanaan wewenangnya kepada penjabat-penjabat bawahannya. Pasal 14.
(1)Militer Sukarela yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya baik sebagai hukuman maupun sebagai tindakan administratip.
(2)Militer Sukarela yang berpangkat Bintara dan Prajurit dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan pangkatnya berdasarkan keputusan Hakim atau berdasarkan keputusan Hakim Disiplin.
(3)Penurunan pangkat Militer Sukarela berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) dilakukan oleh penjabat menurut ketentuan dalam ayat (5) dan (6) pasal 13. IKATAN DINAS LANJUTAN. Pasal 15.
(1)Ikatan dinas pertama, setelah berakhir dengan mengingat ketentuan yang tersebut dalam pasal 16, dapat diperpanjang atas permintaan Militer Sukarela yang bersangkutan dengan ikatan dinas lanjutan untuk masa sekurang-kurangnya 3 tahun untuk Perwira dan sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama- lamanya 6 tahun untuk Bintara dan Prajurit.
(2)Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku pula pada tiap-tiap kali suatu ikatan dinas berakhir.
(3)Penetapan lamanya tiap-tiap masa ikatan dinas lanjutan ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri.
(4)Sebagai bukti adanya perjanjian ikatan dinas lanjutan, Militer Sukarela yang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas lanjutan menurut contoh model E terlampir. Pasal 16.
(1)Ikatan dinas Militer Sukarela dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mempunyai konduite baik selama dalam dinas tentara;
2. b.memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhanian yang ditentukan untuk tetap dalam dinas tentara yang diatur dengan peraturan Menteri;
3. c.berusia tidak lebih dari: 35 tahun untuk prajurit; 40 tahun untuk bintara; 40 tahun untuk perwira pertama; 45 tahun untuk perwira menengah; dan 50 tahun untuk perwira tinggi;
4. d.keadaan formasi mengizinkan.
(2)Bagi Militer Sukarela yang mencapai umur seperti tersebut dalam ayat (1) huruf c dapat diadakan ketentuan khusus untuk memperpanjang ikatan dinasnya sehingga ikatan dinas tersebut berakhir pada waktu ia mencapai umur termaksud dalam ayat (1) ditambah dengan sekali masa ikatan dinas lanjutan.
(3)Terhadap ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) huruf C, jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Pasal 17.
(1)Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa ikatan dinas selesai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menyatakan keinginannya dengan mengajukan permohonan tertulis:
1. a.untuk memperpanjang ikatan dinas menurut contoh model F terlampir, atau
2. b.untuk mengakhiri ikatan dinas menurut contoh model G terlampir.
(2)Permohonan tersebut dalam ayat (1), dikirimkan kepada Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya menurut saluran hierarchie. IKATAN DINAS KHUSUS. Pasal 18.
(1)Militer Sukarela yang mendapat tugas belajar untuk pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus, baik didalam maupun diluar negeri, diharuskan mengadakan ikatan dinas khusus, dengan ketentuan:
1. a.bahwa bila pada saat selesainya pendidikan tersebut masa ikatan dinas khusus termaksud lebih pendek dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku, ia diharuskan menyelesaikan ikatan dinas semula;
2. b.bahwa bila pada saat selesainya pendidikan tersebut ternyata masa ikatan dinas khusus termaksud lebih panjang dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku ia diharuskan menjalankan masa ikatan dinas khusus;
3. c.bahwa bila pendidikan tersebut selesai sesudah berakhirnya ikatan dinas yang berlaku, maka ia harus menyelesaikan ikatan dinas khusus dengan ketentuan, bahwa jangka waktu antara berakhirnya ikatan dinas semula dan saat selesainya pendidikan, dianggap sebagai lanjutan khusus dari ikatan dinas semula.
(2)Pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus dan ketentuan mengenai lamanya ikatan dinas khusus serta hak, kewajiban, kedudukan dan penghasilan Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3)Sebagai bukti adanya ikatan dinas khusus, sebelum pendidikan termaksud dalam ayat (1) dimulai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas khusus menurut contoh model H terlampir.
(4)Militer Sukarela yang tidak menyelesaikan pendidikan termaksud dalam ayat (2), karena disengaja atau kesalahan sendiri, diharuskan mengganti semua beaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI DINAS TENTARA Pasal 19.

Pasal 30

(1)Bagi mereka yang pada saat berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih mengikuti sesuatu pendidikan termaksud dalam Pasal 3, 5 atau 18, dipandang sebagai Militer Sukarela untuk siapa tetap berlaku perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut peraturan yang berlaku.
(2)Bagi mereka termaksud dalam ayat (1), yang belum membuat perjanjian ikatan dinas diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas menurut ketentuan dalam pasal 7 atau 18.
(3)Bagi mereka termaksud dalam ayat (1) dan (2) juga berlaku ketentuan dalam apsal 6 ayat (2) atau pasal 18 ayat (4). Pasal 33.
(1)Menyimpang dari ketentuan tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mereka yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mencapai batas usia termaksud dalam Pasal 16 tersebut, dapat memperpanjang masa ikatan dinasnya untuk masa selama-lamanya sampai batas usia untuk pensiun tercapai menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun.
(2)Terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (1), jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
(3)Terhadap mereka yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mencapai batas usia untuk pensiun menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun, jika keadaan memerlukan dapat memperpanjang ikatan dinasnya untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 34. Segala tindakan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sebelum saat pengundangan peraturan Pemerintah ini mengenai hal- hal yang diatur dalam peraturan ini, dianggap terhitung mulai saat tersebut sebagai tindakan berdasarkan peraturan ini. PENUTUP. Pasal 35. Peraturan ini disebut: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 29 September 1958. Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 1958 TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA. UMUM.

1.Apabila ditinjau semua perundang-undangan yang berlaku mengenai ikatan dinas dan kedudukan hukum para anggota tentara, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1953 yo Undang- undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 13 tahun 1953, Undang-undang No. 15 tahun 1953, Undang-undang No. 16 tahun 1953, Undang-undang No. 17 tahun 1953, Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang No. 55 tahun 1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dapatlah disimpulkan, bahwa semua peraturan-peraturan tersebut diatas satu persatu semata-mata berdasarkan atas kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, dan tidak timbul sebagai suatu rangkaian perundang-undangan yang selaras maupun berdasarkan sistim atau perencanaan tertentu. Barulah setelah keluarnya Undang-undang No. 29 tahun 1954 terdapat suatu landasan untuk menyusun perundang-undangan mengenai anggota tentara tetap.
2.Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 29 tahun 1954, keluarlah Undang-undang No. 19 tahun 1958 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kedudukan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara atas dasar sukarela yang selanjutnya disebut Militer Sukarela. Selanjutnya dengan dasar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 akan dikeluarkan segala macam peraturan pelaksanaannya mengenai masalah Militer Sukarela bekas Militer Sukarela.
3.Peraturan ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ikatan dinas dan status Militer Sukarela, dan mengolah bahan- bahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1953 yo Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 15 tahun 1953 dan Undang-undang No. 16 tahun 1953 satu dan lain disesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, maka perundang- undangan yang tersebut dalam titik ini sepanjang materienya telah diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah ini, berdasaran Undang-undang Nol 19 tahun 1958 pasal 20 ayat (4) tidak berlaku lagi mulai tanggal berlakunya peraturan tersebut.
4.Dalam peraturan ini ditentukan adanya pendidikan militer dan pendidikan khusus. Pendidikan militer adalah pendidikan mengenai ilmu kemiliteran yang diselenggarakan atau diusahakan oleh tiap-tiap Angkaran atau Kementerian Pertahanan dalam rangka penguasaan karier. Pendidikan militer dibagi lagi atas pendidikan militer pertama dan pendidikan militer lanjutan. Pendidikan militer pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi Militer Sukarela. Pendidikan militer lanjutan diperuntukkan Militer Sukarela untuk mendapatkan dasar guna lapangan karier yang lebih tinggi. Pendidikan khusus adalah pendidikan mengenai ilmu keahlian/kejuruan atas usaha Kementerian Pertahanan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang untuk mendapatkan personil guna tugas keahlian/kejuruan khusus. Pendidikan khusus dibagi lagi atas pendidikan khusus pertama dan pendidikan khusus lanjutan. Pendidikan khusus pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi Militer Sukarela untuk tugas keakhlian/kejuruan khusus. Mereka yang mengalami pendidikan khusus pertama harus mengalami pendidikan atau latihan dasar kemiliteran sebelum atau pada permulaan diangkat menjadi Militer Sukarela. Pendidikan khusus lanjutan peruntukkan Militer Sukarela yang dalam rangka penguasa karier perlu mendapatkan pendidikan keakhlian/kejuruan khusus.
5.Dalam peraturan ini ditentukan adanya 3 macam ikatan dinas, ialah ikatan dinas pertama, ikatan dinas lanjutan dan ikatan dinas khusus. Ikatan dinas pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali diterima menjadi Militer Sukarela. Ikatan dinas lanjutan dipergunakan Militer Sukarela yang memperpanjang ikatan dinas pada waktu sesuatu ikatan dinas berakhir. Ikatan dinas khusus diperuntukkan Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus. Penetapan lamanya ikatan dinas pertama dan khusus ditentukan berdasarkan perhitungan faktor rendemen, ialah agar terdapat keseimbangan antara waktu pengunaan tenaga-tenaga yang terdidik dengan beaya-beaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan tersebut. Dalam menetapkan lamanya ikatan dinas lanjutan, Pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan Militer Sukarela yang bersangkutan agar jangan sampai merasa terlalu lama terikat oleh ikatan dinas tentara. Sebaliknya masih harus diingat, bahwa ikatan dinas merupakan unsur untuk mendapatkan rencana penggantian tenaga yang tepat. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ikatan dinas tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pada titik 2.
6.Diadakannya sumpah tersendiri bagi Perwira, ialah karena Perwira merupakan pimpinan dalam Angkatan Perang yang menjadi inti dalam pembelaan Negara. Teranglah bahwa karena itu diletakkan tugas yang sangat penting kepadanya. Pada Perwiralah terletak baik buruknya Angkatan Perang dan terlaksananya pembelaan Negara. Karena sumpah/janji Perwira ini, maka ia lebih-lebih menginsyafi dan sadar akan apa yang diharapkan dari padanya. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

(1)Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-Undang No. 29 tahun 1954 - Lembaran Negara 1954 No. 84). Syarat-syarat tersebut pada huruf h adalah syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Militer Sukarela (Undang-Undang No. 19 tahun 1958 Lembaran Negara tahun 1958 No. 60). Huruf i Seorang kehilangan hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara apabila:

1.menurut keputusan hakim dihukum karena melakukan kejahatan terhadap Negara (Undang- undang No. 29 tahun 1954 pasal 3);
2.dengan keputusan hakim dicabut haknya untuk masuk dalam dinas kesatuan bersenjata (K.U.H.P.T. pasal 6 ayat b; K.U.H.P. pasal 35 dan 36). Huruf j. Mengenai syarat kejasmanian dan kerokhanian ditentukan untuk tiap-tiap korps dan kejuruan dari tiap Angkatan. Misalnya:
1.Untuk keperluan dinas administrasi berlainan daripada untuk kepentingan kesejahteraan;
2.Untuk para penerbang diperlukan syarat-syarat khusus;
3.Untuk keperluan pelayan-pelayan meriam diperlukan badan yang kuat dan sebagainya. Syarat kerokhanian misalnya: Untuk para Perwira antara lain diperlukan bakat dan watak yang sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan. Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Untuk menjamin kepentingan kekeluargaan, diambil batas umur 21 tahun, karena pada umumnya seorang yang berumur kurang dari 21 tahun masih dalam tanggungan orang tua/walinya. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1) Hal-hal yang dinyatakan dalam ayat ini masih perlu ditetapkan dengan peraturan Menteri, antara lain bahwa:

1.pelajar selama dalam pendidikan mendapat pangkat pelajar dan diberi uang saku;
2.jikalau ia selama pendidikan mendapat kecelakaan atau meninggal dunia didalam oleh karena dinas, ia akan diperlakukan sebagai Militer Sukarela lainnya;
3.baginya akan berlaku peraturan cuti menurut ketentuan-ketenttuan dalam pendidikan. Ayat (2) Dalam pengertian "karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri" tidak termasuk ketidak mampuan mengikuti pendidikan tersebut. Mereka yang nyata-nyata memang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, sehingga tidak dapat menyelesaikannya, tidak terkena ketentuan dalam ayat ini. Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat ini, Komandan/Kepala pendidikan yang bersangkutan dapat membentuk suatu komisi untuk meneliti sebab-sebabnya yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan untuk membuat perhitungan (kalkulasi) beaya yang harus diganti oleh yang bersangkutan. Berdasarkan risalah hasil dari komisi ini yang disahkan oleh Komandan/Kepala pendidikan tersebut, kepada yang bersangkutan jika ternyata salah, dikenakan hutang Negara yang harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 7

a.Lamanya masa ikatan dinas pertama tidak ditentukan dalam peraturan ini, karena dalam Angkatan Perang terdapat banyak sekali golongan-golongan personil yang masing-masing memerlukan pendidikan dengan syarat- syarat khusus. Dengan demikian maka untuk tiap-tiap golongan, perhitungan lamanya ikatan dinas akan berlainan karena didasarkan atas rendemen dengan mengingat pula, perlu terjaminnya kelangsungan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada korps/kejuruan dan menghindarkan kekurangan tenaga dalam korps/kejuruan tadi. Maka dalam ayat (4) dinyatakan, bahwa lamanya ikatan dinas ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan.
b.Yang dimaksud dengan korps adalah segolongan personil yang berpangkat perwira yang mempunyai keakhlian dan lapangan tugas yang serupa.
c.Yang dimaksud dengan kejuruan adalah segolongan personil yang berpangkat bintara dan prajurit yang mempunyai vak dan lapangan tugas yang serupa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1958

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBERHENTIAN DARI DINAS TENTARA Pasal 19.

Pasal 30

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBERHENTIAN DARI DINAS TENTARA Pasal 19.

Pasal 30

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 1964