Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1958
- Nomor
- 52
- Tahun
- 1958
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
Memutuskan : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran Negara tahun 1958 No. 6), menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. BAB I. UMUM. Pasal 1.
BAB II. PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA. Pasal 2.
Pasal 3.
(2);
(2);
(2);
Pasal 4.
Pasal 5. Untuk penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keakhlian dan/atau kejuruan khusus, dapat diadakan pendidikan khusus pertama diluar atau didalam negeri yang diatur dengan peraturan Menteri, apabila untuk keperluan tersebut oleh Angkatan Perang belum/tidak diadakan pendidikan militer pertama. Pasal 6.
BAB III. IKATAN DINAS PERTAMA. Pasal 7.
Pasal 8.
BAB IV. SUMPAH/JANJI. Pasal 9. Seorang Militer Sukarela setelah menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama, diharuskan mengucapkan sumpah/janji Prajurit. Pasal 10. Sumpah/Janji Prajurit berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ...... (nama) bersumpah/berjanji: - Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh; - Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun bathin dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan; - Bahwa saya akan setia kepada Negara; - Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara; - Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentara; - Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras- kerasnya. Pasal 11.
BAB V. PENGANGKATAN, PENAIKAN DAN PENURUNAN PANGKAT. Pasal 12.
Demi Allah/Demi Tuhan, "Saya ................bersumpah/berjanji: - bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit; - bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menuruti sifat- sifat Perwira sejati; - bahwa saya senantiasa sadar akan dan memegang teguh sifat- sifat Perwira dalam menjalankan tugas saya sebagai Perwira; - bahwa saya demi kehormatan Negara umumnya, Angkatan Perang khususnya, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat Perwira.
Pasal 13.
Pasal 14.
BAB VI. IKATAN DINAS LANJUTAN. Pasal 15.
Pasal 16.
Pasal 17.
BAB VII. IKATAN DINAS KHUSUS. Pasal 18.
BAB VIII
Mereka yang sesudah 31 Desember 1952 diterima dalam dinas tentara dan pda saat berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih ada dalam dinas tentara, dipandang sebagai Militer Sukarela yang sedang melaksanakan ikatan dinas pertama, yang berlaku mulai saat diterimanya sebagai anggota tentara dan berakhir pada saat yang ditentuan oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Pasal 31. Mereka yang sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1958 diterima sebagai anggota tentara melalui suatu pendidikan tertentu dan pda saat berlakunya Undang-undang tersebut masih ada dalam dinas tentara, dianggap sebagai Militer Sukarela, yang sedudah menyelesaikannya terikat oleh ikatan dinas pertama untuk waktu yang ditetapkan khusus untuk penerimaannya sebagai anggota tentara, dengan ketentuan bahwa masa ikatan dinas tersebut tidak boleh kurang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan 3). Pasal 32.
Pasal 33.
BAB XII. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 34. Segala tindakan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sebelum saat pengundangan peraturan Pemerintah ini mengenai hal- hal yang diatur dalam peraturan ini, dianggap terhitung mulai saat tersebut sebagai tindakan berdasarkan peraturan ini. BAB XIII. PENUTUP. Pasal 35. Peraturan ini disebut: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 29 September 1958. Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 1958 TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA. UMUM.
19 tahun 1958. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, maka perundang- undangan yang tersebut dalam titik ini sepanjang materienya telah diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah ini, berdasaran Undang-undang Nol 19 tahun 1958 pasal 20 ayat (4) tidak berlaku lagi mulai tanggal berlakunya peraturan tersebut.
Pendidikan khusus dibagi lagi atas pendidikan khusus pertama dan pendidikan khusus lanjutan. Pendidikan khusus pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi Militer Sukarela untuk tugas keakhlian/kejuruan khusus. Mereka yang mengalami pendidikan khusus pertama harus mengalami pendidikan atau latihan dasar kemiliteran sebelum atau pada permulaan diangkat menjadi Militer Sukarela. Pendidikan khusus lanjutan peruntukkan Militer Sukarela yang dalam rangka penguasa karier perlu mendapatkan pendidikan keakhlian/kejuruan khusus.
Ikatan dinas pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali diterima menjadi Militer Sukarela. Ikatan dinas lanjutan dipergunakan Militer Sukarela yang memperpanjang ikatan dinas pada waktu sesuatu ikatan dinas berakhir. Ikatan dinas khusus diperuntukkan Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus. Penetapan lamanya ikatan dinas pertama dan khusus ditentukan berdasarkan perhitungan faktor rendemen, ialah agar terdapat keseimbangan antara waktu pengunaan tenaga-tenaga yang terdidik dengan beaya-beaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan tersebut. Dalam menetapkan lamanya ikatan dinas lanjutan, Pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan Militer Sukarela yang bersangkutan agar jangan sampai merasa terlalu lama terikat oleh ikatan dinas tentara. Sebaliknya masih harus diingat, bahwa ikatan dinas merupakan unsur untuk mendapatkan rencana penggantian tenaga yang tepat. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ikatan dinas tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pada titik 2.
Teranglah bahwa karena itu diletakkan tugas yang sangat penting kepadanya. Pada Perwiralah terletak baik buruknya Angkatan Perang dan terlaksananya pembelaan Negara. Karena sumpah/janji Perwira ini, maka ia lebih-lebih menginsyafi dan sadar akan apa yang diharapkan dari padanya. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Ayat 1 Penentuan model A hanya untuk memudahkan penjabat yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan Militer Sukarela. Surat-surat permohonan yang tidak sesuai dengan model ini dapat diperbaharui diwaktu penerimaan. Ayat 2 Syarat-syarat tersebut dalam huruf sampai dengan g adalah syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat
29 tahun 1954 - Lembaran Negara 1954 No. 84). Syarat-syarat tersebut pada huruf h adalah syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Militer Sukarela (Undang-Undang No. 19 tahun 1958 Lembaran Negara tahun 1958 No. 60). Huruf i Seorang kehilangan hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara apabila:
Huruf j. Mengenai syarat kejasmanian dan kerokhanian ditentukan untuk tiap-tiap korps dan kejuruan dari tiap Angkatan. Misalnya:
Syarat kerokhanian misalnya: Untuk para Perwira antara lain diperlukan bakat dan watak yang sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan. Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Untuk menjamin kepentingan kekeluargaan, diambil batas umur 21 tahun, karena pada umumnya seorang yang berumur kurang dari 21 tahun masih dalam tanggungan orang tua/walinya. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pendidikan pertama untuk Perwira sebenarnya memerlukan pelajar-pelajar yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Yang dimaksudkan "dengan pengetahuan yang sederajat dengan itu" ialah, bahwa pengetahuan yang sederajat harus dicapai dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing Angkatan dan yang mencapai mata pelajaran dan pengetahuan yang senilai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Huruf c Dalam prinsipnya, sedapat mungkin diambil para calon yang semuda-mudanya. Batas usia 25 tahun diambil, untuk memungkinkan mendapatkan calon dalam jumlah yang cukup. Ayat 2 dan (3) Batas umur 22 tahun diambil, untuk mendapatkan calon yang semuda-mudanya guna pendidikan bintara dan prajurit, agar tenaga mereka dapat dipergunakan seefektip-efektipnya, mengingat tenaga mereka merupakan tenaga pelaksana. Pasal 4. Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan keakhlian/kejuruan khusus adalah keakhlian/kejuruan yang memerlukan pendidikan khusus dalam waktu yang lama, misalnya,kedokteran, kimia, pharmasi, hehakiman dan kejuruan-kejuruan lainnya yang pendidikannya tidak/belum dapat diselenggarakan oleh Angkatan yang bersangkutan atau Kementerian Pertahanan. Untuk penerimaan Militer Sukarela guna keperluan tersebut diatas, Menteri dapat mengadakan dispensasi terhadap syarat-syarat mengenai: belum pernah kawin dan syarat kejasmanian. Dimana perlu, untuk tenaga keakhlian/kejuruan dapat diterima mereka yang sudah kawin, tinggi badan kurang, berat badan kurang, platvoet dan dispensasi- dispensasi lainnya terhadap syarat kejasmanian. Huruf b Dalam mencukupi kebutuhan personal yang mendadak, terutama untuk tugas keahlian dan kejuruan dapat diadakan penerimaan langsung dari masyarakat umum, tenaga-tenaga yang mempunyai kecakapan dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang diperlukan untuk tugas dalam kesatuan yang dimasukinya. Penerimaan secara ini berlaku juga terhadap wajib- militer. Ayat (2) Latihan dasar kemiliteran yang dimaksud dalam ayat ini meliputi pengetahuan dan tata-cara kemiliteran elements
Pendidikan khusus pertama yang dimaksud dalam pasal ini khusus diperuntukkan penerimaan anggauta baru untuk sesuatu keakhlian/kejuruan khusus yang pendidikannya belum atau tidak dapat diselenggarakan oleh Angkatan Perang. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan mengirimkan pelajar-pelajar atas beaya Angkatan Perang ke pelbagai sekolah atau universitasnya yang setelah selesai pendidikannya diangkat dalam pangkat militer sukarela dengan terlebih dahulu mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Ayat (1) Hal-hal yang dinyatakan dalam ayat ini masih perlu ditetapkan dengan peraturan Menteri, antara lain bahwa:
Ayat (2) Dalam pengertian "karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri" tidak termasuk ketidak mampuan mengikuti pendidikan tersebut. Mereka yang nyata-nyata memang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, sehingga tidak dapat menyelesaikannya, tidak terkena ketentuan dalam ayat ini. Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat ini, Komandan/Kepala pendidikan yang bersangkutan dapat membentuk suatu komisi untuk meneliti sebab-sebabnya yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan untuk membuat perhitungan (kalkulasi) beaya yang harus diganti oleh yang bersangkutan. Berdasarkan risalah hasil dari komisi ini yang disahkan oleh Komandan/Kepala pendidikan tersebut, kepada yang bersangkutan jika ternyata salah, dikenakan hutang Negara yang harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
Dengan demikian maka untuk tiap-tiap golongan, perhitungan lamanya ikatan dinas akan berlainan karena didasarkan atas rendemen dengan mengingat pula, perlu terjaminnya kelangsungan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada korps/kejuruan dan menghindarkan kekurangan tenaga dalam korps/kejuruan tadi. Maka dalam ayat (4) dinyatakan, bahwa lamanya ikatan dinas ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan.
Penanda tanganan naskah perjanjian ikatan dinas pertama dilakukan sebelum pendidikan dimulai, dan mulai saat penanda tanganan naskah tersebut yang bersangkutan diperlakukan seperti Militer Sukarela meskipun belum dimulai masa ikatan dinasnya. Dalam perjanjian ikatan dinas tersebut, antara lain ditentukan kewajiban-kewajiban selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) masa ikatan dinas berlaku mulai saat selesainya pendidikan untuk waktu yang lamanya ditentukan dalam perjanjian ttersebut.
Cukup jelas.
Sumpah prajurit ini sesuai dengan naskah yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1953. Pasal 11. Menurut pasal 9, setelah menanda tangani naskah ikatan dinas, yang bersangkutan yarus mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan sumpah/janji ini sebaiknya dilakukan sebelum dimulainya pendidikan dalam upacara yang khidmad menurut tata upacara militer. Dengan demikian maka pada saat mulai menginjak masyarakat tentara, yang bersangkutan seolah-olah dinobatkan sebagai prajurit; dan pada saat itu juga sesuai dengan kebiasaan militer, padanya diberitahukan bahwa ia harus tunduk pada hukum disiplin dan pidana tentara. Kepadanya diberikan sekedar pengertian tentang azas disiplin tentara dan hukuman bagi seorang militer yang tidak tunduk pada peraturan tentara.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Menurut pasal 6 Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 pengangkatan menjadi perwira dilakukan oleh Presiden dan pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnya dilakukan oleh atau atas nama Menteri. Ayat (5) Pengangkatan perwira pada umumnya dilaksanakan dengan suatu upacara militer. Dalam upacara ini dilakukan pula pengucapan sumpah/janji Perwira. Pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnya dilakukan dalam upacara dihadapan kesatuannya. Tata-cara upacara pengangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata-upacara militer yang diadakan dimasing-masing Angkatan. Pasal (6) Baru mulai sekarang diadakan sumpah/janji khusus untuk Perwira. Sumpah Perwira harus dilakukan dengan segala kekhidmatan. Sumpah Perwira merupakan dasar bagi setiap Perwira untuk menjalankan semua kode Perwira, baik didalam maupun diluar kedinasan. Dengan demikian maka kode perwira mempunyai dasar hukum, karena dasarnya termuat dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (7) Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)