DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai 5 hal, yaitu: 1) penyelenggaraan PKBN; 2) pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi; 3) pengelolaan Komponen Pendukung; 4) pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan; dan 5) Mobilisasi dan Demobilisasi. Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, dan kepala daerah melaksanakan PKBN sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (21 Pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8. . .

Pasal 8

(1)sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan secara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung. (21 Pelaksanaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
3. a.seminar;
4. b.lokakarya;
5. c.penyuluhan;
6. d.diskusi interaktif; dan/atau
7. e.bentuk tatap muka lainnya.
(3)Pelaksanaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media sosial; dan/atau
4. d.media lainnya.
(4)Dalam melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), menteri yang menyelen urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat bekerl'a sarna dengan Menteri dan dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya.
(5)sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud da-lam pasal g ditujukan pada satuan pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 10

PRES IDEN -7

Pasal 10

(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(1)Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (21 Dalam penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyusunan pedoman PKBN;
2. b.sosialisasi dan diseminasi;
3. c.Diklat; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi. (41 Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada: a.tokoh... PRES!DEN
5. a.tokoh agama;
6. b.tokoh masyarakat;
7. c.tokoh adat;
8. d.kader organisasi masyarakat;
9. e.kader organisasi komunitas;
10. f.kader organisasi profesi;
11. g.kader partai politik; dan
12. h.kelompok masyarakat lainnya

Pasal 12

(1)Menteri menyusun pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, dan dapat melibatkan pemangku kepentingan. (21 Menteri menetapkan pedoman PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1)Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung. (21 Pelaksanaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
3. a.rembuk warga;
4. b.sarasehan budaya;
5. c.pergelaran kebangsaan;
6. d.kongres nasional;
7. e.aksi nyata; dan/atau
8. f.bentuk tatap muka lainnya.
(3)Pelaksanaan
(3)Pelaksanaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan melalui:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media sosial; dan/atau
4. d.media lainnya.
(4)Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan dapat bekerja sama dengan Menteri.
(5)Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

(1)Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan dapat bekerja sama dengan Menteri.
(2)Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Bagian

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (21 Dalam penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah;
3. c.Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah;
6. f.badan usaha swasta; dan
7. g.badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penyelenggaraan PKBN bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan pimpinan lembaga negara.
(5)Penyelenggaraan
(5)Penyelenggaraan PKBN bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui:

a.pen1rusunan pedoman PKBN;
b.sosialisasi dan diseminasi;
c.Diklat; dan
d.pemantauan dan evaluasi. sebagaimana

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025