DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penataan komponen; Penyiapan komponen; Pendataan; Pemilahan kegiatan mengklasifikasi; Verifikasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pelcksenaan pengelolaan sumber daya nasioz.al untuk pertahanan negara, diperlukan penataan komponen pendukung secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
b.bahwa penataan komponen pendukung merupakan dukungan terhadap kesiapan dan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pengaturan mengenai komponen pendukung diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan;
d.bahwa berdasarkcn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mer-apkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara;

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) .!Jndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemererian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara S'epublik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentacng Fengellaan Sumter Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara - 2 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
4.Peraturan Presiden Nomo; 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PENATAAN KOMPONEN PENDUKUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Komponen Pendukung adi.J.ah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekutan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

2.Penataan adalah kegiatan penyiapan dan penetapan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional untuk komponen pendukung pertahanan negara.
3.Penyiapan adalah proses menyiapkan sumber daya nasional dan sarana prasarana untuk didata, dipilah, dipilih dan diverifikasi menjadi calon Komponen Pendukung.
4.Penetapan adalah proses menetapkan sumber daya nasional dan sarana prasarana yang telah diverifikasi menjadi Komponen Pendukung.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Penataan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penyiapan; dan
2. b.penetapan.
(2)Penyiapan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

Pasal 3

Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

a.pendataan;
b.pemilahan;
c.pemilihan; dan
d.verifikasi. - 3

Pasal 4

(1)Pendataan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3 uruf a merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan data terhadap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan menjadi Komponen Pendukung.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah / swasta.
(3)Pendataan sebagaimana imaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Menteri melalui direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 5

(1)Pendataan dimaksud Komponen Pendukung sebagaimana dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan riak swasta.
(2)Koordinasi dilakukan melalui sistem informasi sumber daya pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.

Pasal 6

Pendataan warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari unsur warga lain untuk individu yang akan didata harus memenui persyaratan paling sedikit meliputi:

a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhar: Yang Maha Esa;
b.setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
c.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
d.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 7

Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:

a.berkoordinasi dengan Kemhan untuk mendapatkan tabel data Komponen Pendukung serta standar dan kriteria kebutuhan Komponen Pendukung;
b.menentukan sumber data vang diperlukan; dan
c.melaksanakan wawancara, observasi, studi dokumcn, dan/atau survei.

Pasal 8

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan mengklasifikasikan data warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah diperoleh dari basil pendataan. - 4
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ swasta.
(3)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 9

Kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:

a.penyiapan data hasil pendataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b.pengelompokan data berdasarkan klasifikasi dan kriteria kebutuhan Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Kemhan; dan
c.penentuan data hasil pemilahan Komponen Pendukung.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025