Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Pasal 1. Satyalancana Karya Satya diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada pegawai Negeri sipil yang dalam waktu yang lama sekali setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain. Pasal 2.
(3)Satyalancana Karya Satya berukuran sebagai berikut: Jari-jari satyalancana berikut tangkai padi dan kapas 12,5 mm Lebar tangkai padi dan tangkai kapas masing-masing 2 mm Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar 10 mm Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam 9,5 mm Jari-jari bintang di atas tulisan Karya Satya 2 mm Jarak antara titik tengah bintang dan titik tengah satyalancana 7 mm Tulisan Karya Satya yang tepat di tengah-tengah antara dua titik tengah tersebut di atas berukuran tinggi huruf 2 mm Lebar perisai 7,5 mm Tinggi perisai 9,75 mm Jari-jari cincin-penggantung bagian luar 3,75 mm Jari-jari cincin-penggantung dalam 2,75 mm
(4)Karya Satya kelas satu berwarna emas. Karya Satya kelas dua berwarna emas dengan hiasan perak. Karya Satya kelas tiga berwama perak dengan hiasan emas. Karya Satya kelas empat berwarna perak. Karya Satya kelas lima berwarna perunggu.
(5)Karya Satya dipakai pada pita-gantung yang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm panjang dan berwarna dasar biru dengan lajur yang berwarna abu-abu.
(6)Karya Satya dan pita Satyalancana kelas satu, dua, tiga, empat dan lima ialah seperti terlukis pada lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 3.
(1)Karya Satya diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang bekerja dua puluh lima tahun atau lebih terus-menerus dan setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain serta memenuhi syarat-syarat umum termaktub dalam pasal 7 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan".
(2)Perhitungan masa-kerja dimaksud di atas dilakukan mulai dengan 17 Agusuts 1945 atau sesudahnya.
(3)Dengan masa-kerja Republik Indonesia tersebut dalam ayat (1) disamakan: 1) masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada Pemerintah- pemerintah yang ada di Indonesia, yang sejak tahun 1945 disambung dengan masa-kerja pada Republik Indonesia terus-menerus tidak terputus-putus; 2) masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada suatu badan partikelir yang dalam tahun 1945 diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia; 3) masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada suatu badan partikelir nasional, yang sejak tahun 1945 disambung dengan masa- kerja pada Republik Indonesia terus- menerus dan tidak terputus-putus. Pasal 4.
(1)Karya Satya kelas satu dapat diberikan kepada pegawai sipil golongan tertinggi.
(2)Karya Satya kelas dua dapat diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan F/VII, F/VI dan F/V.
(3)Karya Satya kelas tiga dapat diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan F/IV, F/III, F/II, E/III dan E/II.
(4)Karya Satya kelas empat dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan D dan C.
(5)Karya Satya kelas lima dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan B dan A. Pasal 5. Karya Satya diberikan dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Menteri setelah Dewan mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan dimaksud dalam pasal 1O "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan". Pasal 6. Hak memakai Karya Satya dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut pasal 7 atau syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 2 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya. Pasal 7. Peraturan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan Perdana Menteri. Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Satyalancana Karya Satya" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959, Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd. SARTONO. Perdana Menteri, ttd. DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1959, Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 31 TAHUN 1959 tentang TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA. PENJELASAN UMUM. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 sub a "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" dan bermaksud untuk memberi penghargaan dengan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan pekerjaan sehingga menjadi teladan dan yang telah mempunyai masa-kerja selama 25 tahun atau lebih. Berlainan dari satyalancana-satyalancana sipil yang lain yang tidak berkelas, berdasarkan pentingnya jabatan-jabatan yang mereka pangku itu yang antara lain menjadi dasar pula bagi menentukan golongan dan gaji. Dalam pada itu dianggap cukup menggolongkan para pegawai Negeri itu dalam 5 golongan. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Lihat penjelasan umum. Pasal 2.
(1)Lihat penjelasan umum. Seterusnya tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3.
(1)Yang dimaksud ialah memberikan tanda kehormatan ini kepada pegawai Negeri, yang telah menghadapi pensiun, sebagai penghargaaan istimewa atas jasa-jasanya terhadap Negara. Maka itu diambil sebagai pedoman telah melakukan tugasnya 25 tahun atau lebih.
(2)Karena tanda kehormatan ini ialah dari Republik Indonesia maka adalah selayaknya bahwa perhitungan masa-kerja untuk mendapatkan satyalancana ini dihitung mulai 17 Agustus 1945 atau sesudahnya.
(3)Akan tetapi apabila ketentuan dalam ayat 1 itu dipegang teguh, maka dalam tahun-tahun yang akan datang belum dapat diberikan satyalancana Karya Satya dan baru pada tahun 1970 akan dapat diberikan Karya Satya, padahal sekarang sudah terasa kebutuhannya untuk memberikan penghargaan satyalancana tersebut kepada pegawai Negeri yang patut menerimanya. Oleh karena itu maka dalam ayat ini diberikan kelonggaran untuk menyamakan masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 itu sebagai masa-kerja pada Republik Indonesia, apabila masa-kerja itu sejak tahun 1945 disambung dengan masa-kerja pada Republik Indonesia terus menerus tidak terputus-putus. Dalam ayat ini disebut tiga kategori pekerjaan, yang dianggap meliputi sifat pekerjaan yang dapat disamakan dengan masa- kerja pada Republik Indonesia. Anak kalimat "yang sejak tahun 1945 disambung dengan masa-kerja pada Republik Indonesia terus-menerus dan tidak terputus-putus" itu perlu untuk menegaskan bahwa : - Masa-kerja pada Republik Indonesia sejak tahun 1945 itu tidak merupakan jumlah melulu, melainkan harus merupakan masa yang satu, jadi tidak boleh diseling dengan kerja pada instansi lain dari pada Pemerintah - Tidak disebut 17 Agustus 1945, melainkan tahun 1945, karena perlu diberi kelonggaran waktu bagi mereka untuk menyatakan menjadi pegawai Republik Indonesia. Pun pengangkatan bersama pegawai -Negeri yang menyatakan hanya taat kepada Pemerintah Republik Indonesia baru dapat dilakukan pada tanggal 30 September 1945. Jadi bagi mereka yang baru menjadi pegawai Republik Indonesia sesudah tahun 1945, masa-kerja sebelumnya tidak dapat dihitung untuk keperluan pemberian Karya Satya.
(4)Pemberian Karya SAtya pada tiap tanggal 20 Mei, hari Kebangkitan Nasional, itu sudah pada tempatnya, kecuali dalam hal-hal yang luar biasa yang diharuskan oleh keadaan. Dapat pula ditetapkan untuk memberikan Karya Satya pada tiap tanggal 17 Agustus, namun untuk keperluan memudahkan penyelenggaraan sebaiknya 17 Agustus itu disediakan bagi pembeian bintang saja dan semua satyalancana pada tanggal 20 Mei.
(5)Sudah sewajarnya apabila pegawai Negeri warga-negara asing yang memenuhi syarat-syaratnya sebagai pegawai Negeri dapat pula menerima Karya Satya. Ayat ini sebagai keharusan dan penyelenggaraan dari ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat 3 "Undang-undang Ketentuan- ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan. Pasal 4. Lihat penjelasan umum. Karena penggolongan jabatan dalam praturan gaji dapat berubah-ubah maka perlu dinyatakan bahwa penggolongan ini menurut P.G.P.N. yang berlaku pada hari Peraturan Pemerintah ini diundangkan yaitu "P.G.P.N. 1955". Pasal 5 sampai dengan pasal 9. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM. -------------------------------- CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 51 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1796