DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1994

Nomor: 25
Tahun: 1994
Ditetapkan: 29 Agustus 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggan yang mempunyai arti sangat penging bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja, berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur kembali penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1959 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara;
2.Dewan…
2.Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan penganugerahan dan pencabutan hak memakai tanda kehormatan;
3.Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4.Menteri adalah menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Sekretaris Negara;
5.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 2

Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 macam yaitu:

a.Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
b.Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun berwarna perak;
c.Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 3

(1)Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
1. a.Pada...
2. a.Pada sisi bagian depan berupa setangkai kapas dan setangkai padi masing-masing terdiri dari 17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat gambar perisai Pancasila yang diatasnya terdapat bintang bersegi lima dan tulisan KARYA SATYA serta:
  1. 1.Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
  2. 2.Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun;
  3. 3.Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun;
3. b.Pada sisi bagian belakang tertera tulisan REPUBLIK INDONESIA.
(2)Satyalancana Karya Satya tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dengan 5 lajur berwarna abu-abu.
(3)Bentuk, gambar, ukuran Satylancana Karya Satya dan pitanya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

PERSAYARATAN, PENGANUGERAHAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

(1)Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah meunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
(2)Bagi...
(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan:
1. a.Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
2. b.Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun;
3. c.Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun;
(3)Dalam masa bekerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutn tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi, yang dikoordinasikan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2)Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan ssetiap tanggal 17 Agustus, hari besar nasional dan hari ulang tahun instansi. Pasal 7…

Pasal 7

Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 8

(1)Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan bagi penganugerahan Satyalancana Karaya Satya dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggan yang mempunyai arti sangat penging bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja, berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur kembali penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1959 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara;
2.Dewan…
2.Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan penganugerahan dan pencabutan hak memakai tanda kehormatan;
3.Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4.Menteri adalah menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Sekretaris Negara;
5.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 2

Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 macam yaitu:

a.Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
b.Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun berwarna perak;
c.Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 3

(1)Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
1. a.Pada...
2. a.Pada sisi bagian depan berupa setangkai kapas dan setangkai padi masing-masing terdiri dari 17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat gambar perisai Pancasila yang diatasnya terdapat bintang bersegi lima dan tulisan KARYA SATYA serta:
  1. 1.Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
  2. 2.Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun;
  3. 3.Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun;
3. b.Pada sisi bagian belakang tertera tulisan REPUBLIK INDONESIA.
(2)Satyalancana Karya Satya tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dengan 5 lajur berwarna abu-abu.
(3)Bentuk, gambar, ukuran Satylancana Karya Satya dan pitanya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

PERSAYARATAN, PENGANUGERAHAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

(1)Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah meunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
(2)Bagi...
(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan:
1. a.Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
2. b.Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun;
3. c.Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun;
(3)Dalam masa bekerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutn tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi, yang dikoordinasikan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2)Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan ssetiap tanggal 17 Agustus, hari besar nasional dan hari ulang tahun instansi. Pasal 7…

Pasal 7

Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 8

(1)Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan bagi penganugerahan Satyalancana Karaya Satya dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980