Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . PRESTDEN REPUBLIK INDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam l.embaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jal<arta pada tanggal 13 September 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR I79 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan Hukum ttd Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA PERUSAHAAN EFEK I. UMUM Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ttrgas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20ll tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengaturan di bidang Pasar Modal tersebut, telah diundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal, sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya dualisme pengaturan dan demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan di bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO4 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Namun . . . Namun demikian, pengatur€rn mengenai kepemilikan modal asing pada Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan selaras dengan pengaturan mengenai kepemilikan asing pada sektor jasa keuangan merupakan kewenangan Pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepemilikan modal asing pada Perusahaan Efek perlu diatur melalui Peraturan Pemerintah. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:
a.bentuk Penrsahaan Efek, yakni Perusahaan Efek nasional yang selumh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau Perusahaan Efek patungan yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan; dan
b.besaran saham Perusahaan Efek patungan yang dapat dimiliki badan hukum asing, yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas atau di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya.
il. PASAL DEMI PASAL