Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 78
menetapkan Peraturan pemerintah permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam kampanye pemilihan umum tentang Tata Cara Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Mengingat Mengingat: Menetapkan: I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
Republik MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DAI.,AM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAIffAT, ANGGOTA DEWAN PERU/AKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKII,.S,N RAISAT DAERAH, PRESIDEN, DAN \VAKIL PRESIDEN, PERMII{TAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DAI.,AM KAMPAI{YE PEMILIHAN UMUM.
BAB II
(l) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan se dimaksud pada ayat (1) tidak dapat kembali. desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional anggota Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersurnber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DpD.
REPUBLIK INOONESIA Paragraf2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(2)Surat... PRES IDEN
(a) Dalam hal gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidak pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakilwalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang IqT'IFFI'I pengajuan dimaksud pada ayat (2), menteri
tidak diri yang dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Paragraf 3 Kepala Desa
PRESIOEN
Paragraf 4 Badan Permusyawaratan Desa
Paragraf 5. . . REPUBLIK INOONESIA Paragraf 5 Perangkat Desa
Paragraf 6 Aparatur Sipil Negara
dimaksud pada ayat (l) pengunduran diri kepada (3)Pengajuan... PR ES IO EN REPUBLIK INOONESIA
ParagrafS. . . PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA Paragraf 8 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Negara Republik uran diri Indonesia Pasal 3 ayat l2l Pemilihan Umum lKota DPR, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi calon anggota
disertai dengan saran dan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. ayat (3) dan ayat (5) di Negara Republik Indonesia sebagpi631l4 dimaksud pada ayat (1) tidak logi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Paragraf9... - ll - Paragraf 9 Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan lGr5rawan pada Badan Usaha Milik Negara
(l) Direksi, anggota dewan komisaris, atau angggota pengawas pada badan usaha milik negara surat pengunduran diri se dimaksud dalam
uran diri urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)