Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1952
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr. V/48 (Lembaran N.I.T. No. 30 tahun 1948) tentang pembentukan Daerah Maluku Selatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Maret 1952 Nr Des. 1/2/49 tahun 1952 tentang pembekuan Daerah tersebut perlu dibatalkan; Mengingat :
Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952.
Memutuskan: I. Membatalkan :
II. Menetapkan : Peraturan tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan daerah-daerah otonom Maluku Tengah dan Maluku Tenggara sebagai berikut : BAB I. Daerah dan tempat kedudukan pemerintah Daerah. Pasal 1. Wilayah bekas Daerah Maluku Selatan termaksud dalam Staatsblad Hindia Belanda No. 143 tahun 1946 pasal 14 ayat 1 No. 12 terkecuali daerah Kota Ambon dibagi dalam dua Daerah, yang dibentuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah- tangganya sendiri; yaitu : I. Daerah Maluku Tengah: yang meliputi Daerah "Landschap tidak sejati yang rendahan di Maluku Selatan" termaksud dalam pasal 1 No. b s/d i dari Undang-undang Presiden N.I.T. No. 30 tahun 1948; II. Daerah Maluku Tenggara : yang meliputi Daerah "Landschap tidak sejati yang rendahan di Maluku Selatan" termaksud dalam pasal 1 No. j s/d n dari Undang-undang Presiden N.I.T. No. 30 tahun 1948. Pasal 2.
I. Daerah Maluku Tengah di: Amahai. II. Daerah Maluku Tenggara di : Tual.
BAB II. Pemerintahan Daerah. Pasal 3.
Pasal 4. Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan. BAB III. Tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintahan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Pasal 5.
I. Urusan Umum (tata-usaha) meliputi :
II. Urusan Pemerintahan Umum meliputi:
III. Urusan pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung meliputi:
Hal-hal tersebut dalam sub a dan b dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat. IV. Urusan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:
Hal-hal tersebut dalam sub 1 s/d 6 dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
mengadakan dan memajukan perikanan laut serta air tawar dan mengatur penjualan ikan air tawar dan laut menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
Hal-hal tersebut diatas dijalankan menurut Peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat. V. Urusah kehewanan meliputi :
Hal-hal tersebut diatas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat. VI. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan meliputi :
VII. Urusan Kesehatan meliputi : mengatur segala urusan yang bersangkut-paut dengan kesehatan rakyat, yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan, hal mana akan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah khusus, antara lain :
VIII.Urusan sosial meliputi :
Hal-hal tersebut dalam sub a s/d b dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
Pasal 6. Pemerintah Daerah berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 27 ayat 2 dari Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950. BAB IV. Tentang milik dan utang-piutang. Pasal 7.
BAB V. Tentang pegawai dan keuangan. Pasal 8.
Pasal 9. Kepada Gubernur Propinsi Maluku diberi hak untuk mengatur hal-hal kepegawaian termaksud dalam pasal 8 guna menyelenggarakan penempatan pegawai, setelah berunding dengan instansi yang bersangkutan. Pasal 10. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 34 ayat 11 dari Undang- undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950, maka hal-hal yang bersangkut-paut dengan keuangan daerah-daerah termaksud dalam pasal 1 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. BAB VI. Peraturan Peralihan. Pasal 11.
Pasal 12. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 pasal-pasal 21 ayat 2; 23 ayat 2 dan 3; 26; 30 ayat 2 dan 3; 31 ; 32 dan 33 untuk sementara diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku sampai ada ketentuan lain. Pasal 13. Kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengatur selanjutnya segala pelaksanaan dari pada peraturan ini. BAB VII. Penutup. Pasal 14. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1952. Presiden Republik Indonesia Ttd. SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, Ttd. MOH.ROEM. Diundangkan : pada tanggal 12 Agustus 1952. Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NR 35 TAHUN 1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA PENJELASAN Umum:
1/2/49 tahun 1952 mengandung persetujuan Pemerintah Pusat terhadap persiapan-persiapan dan/atau tindakan-tindakan, yang diadakan oleh Gubernur Propinsi Maluku sebagai termaksud dalam surat Gubernur tertanggal 1 Mei 1951 Nr 2056/l/G.M., yaitu antara lain penarikan hak kekuasaan alat-alat perlengkapan Daerah Maluku Selatan ditangan Gubernur Propinsi Maluku. Juga dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret Nr Des 1/2/49 tahun 1952 kepada Gubernur tersebut ditugaskan untuk mengadakan tindakan dan persiapan, yang diperlukan untuk pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara menurut ketentuan-ketentuan dalam putusan itu.
Pembubaran Daerah tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan membatalkan peraturan pembentukan Daerah Maluku Selatan yang tercantum dalam "Peraturan Presiden N.I.T. tanggal 23-8-1948 Nr 3/Pr.V.48 (Lembaran Negara N.I.T. Nr 30 tahun 1948)". Dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka keputusan Menteri Dalam tanggal 26-3-1952 Nr Des. 1/2/49 pun perlu dibatalkan pula.
Dalam menentukan sistim menetapkan urusan rumah-tangga, diambil cara yang praktis yaitu untuk sedapat mungkin mengadakan perincian, agar supaya jelas bagi Daerah yang bersangkutan macam urusan-urusan apa yang termasuk rumah- tangganya masing-masing. Hal ini tidak mengurangi kebebasan dari pada Daerah tersebut mengurus hal-hal lain yang termasuk suatu urusan setempat menurut hak otonomi. Kemudian perlu dijelaskan, bahwa di samping adanya kemungkinan untuk menambah hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga daerah tersebut, beberapa ketentuan mengenai luasnya rumah-tangga itu kemudian mungkin mengalami perobahan berhubung dengan sifatnya urusan tersebut, yang seyogyanya dijadikan urusan Pemerintah Pusat atau urusan Propinsi otonom nanti. Pasal demi pasal. Pasal 1. Pembagian wilayah bekas Daerah Maluku Selatan terkecuali daerah kota Ambon, dalam Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara berdasar atas keinginan rakyat yang sesuai pula dengan kemungkinan dan keadaan di derah-daerah itu masing-masing serta atas usul dari Gubernur Propinsi Maluku. Daerah Maluku Tengah wilayahnya termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendahan" dibekas Daerah Maluku Selatan itu, yakni wilayah :
Daerah Maluku Tenggara termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendahan" dibekas derah Maluku Selatan, yakni wilayah :
Dengan mengingat keinginan rakyat dari pulau-pulau Kei, Aru, Tanimbar, Babar dan Kisar, maka digantilah nama "Selatan" seperti maksudnya Pemerintah Pusat dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nr Des. 1/2/49 tahun 1952 dengan nama "Tenggara", dan kini daerah tersebut dinamakan Daerah Maluku Tenggara, yang bunyinya tidak menimbulkan komplek menurut sejarah. Pasal 2. Di samping mengingat faktor-faktor politis dan ekonomis, maka atas permintaan dari pelbagai partai-partai politik di Daerah Maluku Tengah, tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut ditetapkan di Amahai di pulau Seram. Dengan selekas mungkin akan diadakan persiapan dan tindakan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan yang sekarang masih di kota Ambon ke Amahai. Pada ayat 2 ditetapkan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan kedua Daerah tersebut dalam keadaan luar biasa. Keputusan pemindahan ini diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku. Pasal 3. Penyusunan D.P.R.D. dimaksudkan untuk dijalankan dengan jalan pemilihan umum, hal mana akan diatur dengan peraturan/Undang- Undang pemilihan. Jumlah yang disebut dalam pasal 3 adalah ditetapkan mengingat batas minimum jumlah yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun D.P.R.D. Kabupaten di Jawa. Akan tetapi, agar supaya D.P.R.D. dan D.P.D. segera dapat dibentuk agar segera dapat dijalankan pemerintahan daerah dengan tidak menunggu terbentuknya Undang-Undang pemilihan umum, maka kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengadakan Peraturan untuk meyusun D.P.R.D. sementara termaksud, menurut perimbangan yang dijalankan dalam menyusun Dewan Maluku Utara yang sekarang berlaku, dengan mengingat keinginan dari partai-partai dan organisasi-organisasi rakyat di daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri akan mengadakan "understanding" lebih dulu dengan Kabinet dalam menetapkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Pasal 4. Sudah jelas. Pasal 5. Dengan pembentukan Daerah-daerah tersebut urusan dan kewajiban termaksud dalam Peraturan ini yang menjadi urusan Pemerintah Daerah-daerah tersebut, dengan segera dapat diselenggarakan. Dalam pada itu jelas pula urusan mana yang diserahkan kepada Daerah-daerah dalam hak otonomi ataupun dalam hak medebewind. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam bagian Umum, maka maksud ayat 2 pasal ini ialah untuk memberi kemungkinan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur batas dan isi dari pada rumah-tangga daerah tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan menambah urusan yang telah diserahkan, akan tetapi sebaliknya dapat pula suatu urusan dikemudian hari dialihkan kembali ketangan instansi pusat atau propinsi mengingat akan sifat dari pada urusan itu. Pasal 6. Yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pajak yang tidak akan atau belum diatur oleh Pemerintah Pusat, dan yang lazim diadakan oleh dan masih berlaku dalam bekas Daerah Maluku Selatan dalam masa yang lampau. Pasal 7. Dengan bubarnya Daerah Maluku Selatan maka segala milik, perusahaan dan utang-piutang dibagi-bagikan antara Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Penyelesaian hal- hal itu diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku yang akan mengurus pembahagian milik dan perusahaan tersebut menurut kebutuhan tiap-tiap Daerah dan membagi utang-piutang tersebut dengan mengingat kekuatan keuangan tiap-tiap Daerah yang bersangkutan. Pasal 8. Pegawai bekas Daerah Maluku Selatan terdiri dari pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Daerah dan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sendiri (pegawai Daerah). Pegawai-pegawai tersebut dari bekas Daerah Maluku Selatan dahulu akan dibagi-bagikan kepada kedua Daerah yang termaksud dalam pasal 1 dengan mengingat kebutuhan Daerah itu masing-masing. Pegawai lain-lain yang dimaksudkan dalam ayat 2 ialah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan pekerjaan Pemerintah atasan di Daerah. Untuk menjamin kedudukan pegawai-pegawai tersebut perlu dijelaskan, bahwa kedudukan hukum pegawai-pegawai tidak berobah tetapi dilanjutkan hingga ada ketentuan lain yang sah. Dalam pasal 9 ditegaskan, bahwa kepada Gubernur Propinsi Maluku diberi hak untuk mengatur penempatan pegawai-pegawai pada Daerah-daerah tersebut pada pasal 1. Pasal 9. (Lihat penjelasan pada pasal 8). Pasal 10. Dengan pasal ini diberi hak dan kekuasaan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur hal-hal yang mengenai keuangan daerah-daerah tsb., apabila peraturan keuangan untuk daerah- daerah tsb. yang berlaku itu perlu dirobah atau ditambah. Pasal 11. Maksudnya pasal ini ialah supaya Pemerintahan kedua Daerah tersebut dapat segera berjalan dan jangan terjadi vacuum dalam perundang-undangan. Pasal 12. Undang-Undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 memuat beberapa ketetapan2 yang pelaksanaannya adalah tugas Pemerintah N.I.T. dalam hal ini sekarang Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan pelaksanaan sebagian dari tugas Pemerintah Republik Indonesia termaksud kepada Gubernur Propinsi Maluku untuk sementara waktu dianggap perlu, agar sesuai dengan susunan pemerintahan yang akan diadakan bilamana Propinsi otonom dibentuk. Pada saat itu hak-hak termaksud dengan sendirinya akan beralih pada D.P.D. Propinsi.
dan 14. Sudah jelas. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (MOH. ROEM). -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/49; TLN NO. 264
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)