Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1983
- Nomor
- 37
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks7PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA.
Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya milik penduduk Indonesia, ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 MENTERI SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 54 www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA UMUM Pelaksanaan pembangunan nasional dibiayai dengan dana pembangunan baik yang bersumber dari sektor Pemerintah berupa tabungan Pemerintah maupun yang bersumber dari sektor swasta berupa tabungan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan nasional dan upaya untuk tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional yang direncanakan, jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan jelas akan semakin meningkat pula. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan tingkat pertumbuhan tersebut, jumlah kedua jenis tabungan ini dengan sendirinya juga harus terus diusahakan agar semakin meningkat. Dalam hal ini sumber tabungan masyarakat yang terpenting adalah Deposito Berjangka dan tabungan-tabungan, lainnya seperti Tabanas dan Taska. PASAL DEMI PASAL
Untuk lebih mendorong masyarakat agar terus ikut serta dalam program pemupukan dana masyarakat yang amat penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas bunga yang mereka nikmati dari deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya seperti Tabanas dan Taska, ditangguhkan. lni berarti bahwa selama masa penangguhan ini, para pemilik deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya seperti di atas, tidak dipungut pajak penghasilan atas bunga yang mereka peroleh. Kebijaksanaan untuk memberikan kelonggaran perpajakan sebagai di atas tidaklah akan diberlakukan untuk selamanya, karena pada prinsipnya menurut Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 bunga adalah obyek Pajak Penghasilan. Kelonggaran perpajakan ini diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang- undang Pajak Penghasilan 1984, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perkembangan keadaan moneter atau keuangan negara dikemudian hari dinilai telah cukup kuat, dan karenanya kelangsungan pelaksanaan pembangunan telah cukup terjamin, kelonggaran perpajakan ini akan dipertimbangkan kembali.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3266 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang