Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2018
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 103
menetapkan |ffiHi"" Pemerintah tentang perusahaan Umum (perum) Pasal 5 ayat (2) U_ndang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; Y"d.""q-_Yndang Nomor tg Tahun 2OOS tentang Badan Yyh" rylik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ZO, Tambalan f,.i*[.."" Negara Republik Indonesia Nomoi +Zgij; 3.Undang-Undang... b 2 PRES I DEN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO3 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a305); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a556); Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2Ol4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559a); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRT.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan angkutan penumpang umum, barang, dan jasa, serta penunjang lainnya.
3 4 5 6 1 PRES IDEN REPLJBLIK INDONE9IA
BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Dasar Hukum Pendirian
BAB II
Perusahaan yang didirikan dengan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 7982 tentang Pengalihan Bentuk perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi perusahaan Umum (PERUM) dan diatur kembali dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2OO2 tentang Perusahaan Umum (perum) DAMRI, dilanjutkan berdirinya dan diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, berdasarkan peraturan Pemerintah ini. Bagian . . . PRES I DEN RETIURLIK INDOT.IESIA Bagian Kedua Penugasan
Tarif angkutan dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB PRES I DEN REPUBLIK INDOIJESIA BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu
BAB III
Perusahaan ini didirikan terbatas. untuk jangka waktu yang tidak Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha
(21 Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama:
Bagian Ketiga Modal
(21 Perusahaan memiliki modal sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah sebesar Rp336.626.088.055,42 (tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri atas:
PRESII)EN REPIJBLIK INDOII[$IA
Bagian Keempat Pengurusan Perusahaan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)