Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1958
- Nomor
- 39
- Tahun
- 1958
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN. Pasal 1. Yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dalam peraturan ini ialah:
Pasal 2.
Pasal 3. Apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan termaksud dalam pasal 2 telah menerima uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain dari Pemerintah berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku, maka uang pensiun atau tunjangan- tunjangan lain tersebut dapat diperhitungkan dengan uang termaksud dalam pasal 2. Pasal 4.
Pasal 5. Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Badan Pertimbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial. Pasal 6. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Mei 1958. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 9 Juli 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. (SOEKARNO) MENTERI SOSIAL, ttd. (MOELJADI DJOJOMARTONO) MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (SANOESI HARDJADINATA) Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1958. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. (G.A. MAENGKOM) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN. I. UMUM. Pemerintah Republik Indonesia insaf, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Negara Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat, telah dipelopori oleh perintis-perintis pergerakan kebangsaan, baik yang menjadi pendiri atau yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran, maupun mereka yang giat dan aktif bekerja ke arah itu dan oleh karena mendapat hukuman (misalnya pembuangan ke Digul dan lain-lain) dari pemerintah kolonial. Sudah sewajarnyalah, bahwa kepada para perintis ini yang telah menyumbangkan segala-galanya untuk kepentingan tanah air diberikan penghargaan. Oleh karena diantara mereka ini banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan serba sukar, maka Pemerintah berpendirian, bahwa sebaiknya penghargaan itu berupa jaminan hidup yang layak, yang diberikan sebagai tunjangan tiap bulan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Pasal ini menegaskan, bahwa dengan perintis pergerakan dimaksudkan:
Yang dimaksud dengan hukuman termasuk pula pembuangan ke Digul dan lain-lain tempat. Tidak dapat disangkal, bahwa semua yang telah memperjuangkan kemerdekaan, baik dengan memakai senjata, maupun dengan jalan lain, telah berjasa kepada Negara dan Bangsa, akan tetapi di dalam keadaan sekarang Pemerintah ingin membatasi diri untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang tersebut di atas tadi saja. Pasal 2.
Untuk menjamin penyelesaian yang tepat maka Menteri Sosial sebelum memutuskan permintaan demikian itu akan memintakan bahan-bahan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, yang dengan alat-alatnya yang lebih lengkap, akan dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan itu.
Tunjangan yang akan diberikan tiap bulan itu besarnya tigaratus sampai tujuhratus lima puluh rupiah, segala sesuatu tergantung pada pertimbangan Menteri Sosial setelah mendapat nasihat dari Menteri Dalam Negeri. Pasal 3. Umumnya perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaaan tidak bekerja pada Pemerintah, terutama Pemerintah kolonial. Akan tetapi jika mereka pernah bekerja dan karenanya menerima pensiun atau tunjangan lain-lain, maka uang pensiun atau tunjangan lain-lain itu diperhitungkan dalam uang penghargaan yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 4. Jika seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan meninggal dunia, maka kepada jandanya diberikan tunjangan satu kali sebanyak tiga kali tunjangan tersebut dalam pasal 2 jo pasal 3. Jika janda tersebut hidup dalam keadaan sukar maka selama ia tidak bersuami lagi dapat diberikan tunjangan setengah tunjangan tersebut tiap bulannya. Bilamana pada waktu meninggal perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan tidak ada jandanya maka tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali tunjangan diberikan kepada ahliwarisnya. Dengan ahliwaris ini dimaksudkan: anak atau cucunya atau saudaranya, yang mengurus penguburan perintis yang dimaksud. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 20 Mei 1958 untuk memperingati genap setengah abad Hari Kebangkitan Nasional Indonesia pada tanggal tersebut. Termasuk Lembaran Negara No. 67 th 1958. Diketahui Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 67 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1631
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)