Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1959
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat:
Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-177 pada tanggal 8 Mei 1959;
Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Satyalencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Pasal 1. Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan, selanjutnya disebut Satyalencana Perintis, diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan, atau yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya telah mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial, atau yang terus-menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial satu sama lain dengan syarat bahwa mereka kemudian tidak menentang Pasal 2.
Pada lancana terdapat gambar sebilah Keris yang memancarkan sinar sebagai lambang Kesaktian, Kejayaan Pribadi dan Kebesaran tekad para pelopor kita dalam merintis jalan kearah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bintang bersudut lima disebelah atas melukiskan perwujudan dari dasar-dasar Pancasila Negara. Di tengah-tengah lancana dengan melintasi gambar keris tersebut di atas ditulis perkataan "PERINTIS".
Jari-jari lancana berikut tangkai padi dan kapas 12,5 mm Lebar tangkai padai dan kapas masing-masing 2,5 mm Jari-jari lancana tidak berikut tangkai padi dan kapas 10 mm Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar 10 mm Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam 9,5 mm Jari-jari bintang di atas tulisan Perintis 2 mm Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah lancana 7 mm Tinggi huruf dari tulisan Perintis 2 mm Jari-jari cincin penggantung bagian luar 3,75 mm Jari-jari cincin penggantung bagian dalam 2,75 mm Tebal cincin (diameter) 1 mm
Pasal 3.
Pasal 4. Satyalencana Perintis diberikan dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Menteri setelah Dewan mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan dimaksud dalam pasal 10 "Undang- undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan". Pasal 5. Hak memakai Satyalancana Perintis dicabut apabila syarat- syarat umum tersebut dalam pasal 7 atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda- tanda Kehormatan" tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya. Pasal 6. Peraturan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan Perdana Menteri. Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini disebut "Peratutan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd. SARTONO Perdana Menteri, ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959. Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PERINTIS PERGERAKAN KEMERDEKAAN. PENJELASAN UMUM. Sebagai penyelenggaraan pasal 2 ayat 1 sub a "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan maka diadakan Peraturan Pemerintah ini untuk mengatur suatu satyalancana i.c. Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk dapat menghargai para perintis dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. Apabila Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 tersebut diatas ditujukan untuk memberi tunjangan tiap bulan kepada mereka yang "telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan serba sukar", maka Peraturan Pemerintah ini bermaksud. memberi penghargaan satu satyalancana kepada semuanya mereka yang telah berjasa besar kepada nusa dan bangsa sebagai perintis pergerakan kemerdekaan. Dalam menguraikan istilah "perintis" maka pada umumnya digunakan keterangan yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Disini diadakan 3 klasifikasi perintis seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958. Hanya disini ditambahkan anak kalimat, "satu sama lain dengan syarat bahwa mereka kemudian tidak menentang Republik Indonesia". Syarat ini dianggap perlu. Pasal 2. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3.
Pasal 4 sampai dengan pasal 7. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM. Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 48 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1793
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)