DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 310

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak haIal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560a);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN . . PRES IDEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
7.Label. REPUBLTK_ !{_DoNEStA
7.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8.Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
9.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
10.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan danf atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11.Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
12.Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH.
13.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
14.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zt)afiaa, dan cendekiawan muslim. L6. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. 17.Menteri...
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. t9 20

Pasal 2

(1)Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (21 Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 3

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

(1)Pemerintah bertanggun ab dalam menyelenggarakan JPH. (21 Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Untuk...
(3)Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BP,.IPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c.menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d.melakukan registrasi Sertilikat Halal pada Produk luar negeri;
e.melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f.melakukan akreditasi terhadap LPH;
g.melakukan registrasi Auditor Halal;
h.melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j.melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB III

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Pasal 6

(1)Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal. (21 Lokasi .

Pasal 7

(21 Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a.dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b.bebas dari najis; dan
c.bebas dari Bahan tidak halal.

(3)Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. (41 Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
1. a.penyembelihan;
2. b.pengolahan;
3. c.penyimpanan;
4. d.pengemasan;
5. e.pendistribusian;
6. f.penjualan; dan
7. g.penyajian. Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
8. a.terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
9. b.dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
10. c.tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
11. d.memiliki memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 8

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud daram Pasal 6 ayat (a) huruf a wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

a.penampungan hewan;
b.penyembelihan hewan;
c.pengulitan;
d.pengeluaran jeroan;
e.rulang pelayuan;
f.penanganan karkas;
g.ruang pendinginan; dan
h.sarana penanganan limbah.

Pasal 9

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan: a' tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal; b' enggunakan sarana yang berbeda untuk yang haral dan tidak halal dalam pembersihan alat; c' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

d.memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. d e f.

Pasal 10

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

a.penampungan Bahan;
b.penimbangan Bahan;
c.pencampuran Bahan;
d.pencetakan produk;
e.pemasakan produk; dan/atau
f.proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan. Pasal 1 1 Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
a.tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;
b.menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c.menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d.memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 12

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

a.penerlmaan
a.penerimaan Bahan;
b.penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
c.sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Isi peraturan

Teks310PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

Pasal 5

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

Pasal 5

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2024