DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pelaksanaan, Fasilitasi Pembinaan JPH, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Fasilitasi Pengawasan JPH, Pelaku Usaha, Kerjasama Fasilitasi JPH, Peran Serta Masyarakat, Penyebarluasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan produk halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan atas produk produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan jaminan produk halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka dibutuhkan pengaturan teknis dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana mestinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
8.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
10.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 11.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekian muslim.
12.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan-badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan danf atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15.Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
16.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
17.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
18.Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
19.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
20.Fasilitasi JPH adalah serangkaian upaya atau tindakan Pemerintah Daerah untuk membantu atau mempermudah Pelaku Usaha dalam pelaksanaan JPH.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.perlindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi;
f.profesionalitas; dan
g.Koordinasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk;
b.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk daerah salah satunya dengan memfasilitasi sertifikasi halal;
c.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan guna meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kemandirian industri Produk Halal;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan jaminan Produk Halal;
c.dukungan bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan jaminan Produk Halal;
d.landasan dalam penyelenggaraan pembangunan industri Produk Halal sebagai pendorong/penggerak perekonomian daerah;
e.landasan pelaksanaan yang kredibel untuk menjembatani rantai produk-produk halal antar pelaku usaha;
f.landasan koordinasi antar pemangku kepentingan agroindustri di bidang produk-produk halal;
g.landasan kebijakan yang kuat dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah terhadap pengembangan industri Produk Halal;
h.kepastian kewenangan pemangku kepentingan berdasarkan kelompok;
i.institusi untuk melakukan tugasnya masing-masing dan koordinasi secara aktif satu sama lain; dan
j.landasan dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep produk-produk halal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.fasilitasi pembinaan JPH;
e.fasilitasi sertifikasi halal;
f.fasilitasi pengawasan JPH;
g.pelaku usaha;
h.kerja sama fasilitasi JPH;
i.peran serta masyarakat; dan
j.penyebarluasan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk- produk halal;
b.melakukan fasilitasi pendirian Lembaga Pemeriksa Halal;
c.melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
d.melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan produk- produk halal sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Fasilitasi JPH sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai berikut:
1. a.pelaku usaha;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.perguruan tinggi dan/atau lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
4. d.MUI.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi JPH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan Fasilitasi JPH untuk memastikan tersedianya Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sesuai dengan kewenangannya.
(2)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.
(3)Dalam melaksanakan fasilitasi JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang meyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro dan kecil;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian; dan
4. d.instansi terkait lainnya.
(5)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitasi JPH meliputi:

a.fasilitasi pembinaan JPH;
b.fasilitasi sertifikasi Halal; dan
c.fasilitasi pengawasan.

BAB VII

FASILITASI PEMBINAAN JPH

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya produk makanan halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat islam.
(2)Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberian informasi;
2. b.fasilitasi;
3. c.konsultasi;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.penelitian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021