Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1958
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai berikut Pasal 1.
Pasal 2. Kedudukan keuangan pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.29 tahun 1957 adalah sama dengan kedudukan keuangan Presiden sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 dengan perubahan-perubahannya. Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut pada tanggal 6 Januari 1958. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia ttd. SARTONO Perdana Menteri ttd. DJUANDA Menteri Keuangan ttd. SOETIKNO SELAMET Diundangkan pada tanggal 28 Januari 1958 Menteri Kehakiman ttd. G.A.MAENGKOM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1958 tentang GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 No. 1O1). I. UMUM Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dari Undang-undang No. 29 tahun 1957 oleh karena materi ini tidak dimuat dalam Undang-undang itu. Lagi pula Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 15) dengan perubahan-perubahannya, tentang Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia" tidak memuat peraturan tentang Pejabat Presiden itu. Maka Peraturan ini adalah untuk melengkapi juga Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Sesuai dengan kelajiman maka untuk Pejabat diatur bahwa gaji dan lain-lain tunjangan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkut-paut dengan rumah- tangganya, tetap diterima, sedangkan tunjangan-jabatan, ongkos perjalanan dan ongkos penginapan yang berhubungan dengan tugas kedinasan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1954, ditiadakan. Di samping itu kepadanya diberikan tambahan gaji dan lain-lain tunjangan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat Presiden. Kata-kata "dihitung dalam bulanan penuh" ialah mengingat kedudukan (posisi) yang tinggi itu, sehingga tidak layak untuk dihitung menurut banyaknya hari Pejabat Presiden menjalankan pekerjaannya dalam suatu bulan itu. Pasal 2. Perbedaan peraturan dengan yang dimuat dalam pasal 1 ialah karena dalam hal ini Presiden tidak ada lagi, sehingga Pejabat Presiden menggantikan sama sekali kedudukan Presiden. Pasal 3. Peraturan ini berlaku surut sampai pada tanggal 6 Januari 1958 ialah hari permulaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden. Termasuk Lembaran-Negara No. 7 tahun 1958. Diketahui : Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 7 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1529
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang