MEMUTUSKAN : I. Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam :
a.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);
b.Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 68);
c.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);
d.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 7);
yang bertentangan dengan Undang-undang ini; II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1. Tentang jumlah gaji Presiden dan Wakil Presiden.
(1)Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp.
5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sebulan.
(2)Wakil …
(2)Wakil Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Wakil Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulan.
Pasal 2. Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Pasal 3. Tentang pembiayaan keperluan rumah tangga, rumah kediaman dan alat kendaraan.
(1)Selama masa memangku jabatannya, untuk Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang di dalam Anggaran Belanja Negara, guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk rumah tangga Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing- masing disediakan gedung-gedung kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan sebuah/lebih kendaraan mobil dengan pengemudinya atas tanggungan Negara.
Buat melayani dan memelihara gedung-gedung kediaman dan pekarangannya, dipekerjakan pegawai-pegawai secukupnya atas tanggungan Negara. Pasal 4. Biaya-biaya yang berhubungan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang di dalam Anggaran Belanja Negara, guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan. Dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya. Pasal 5. Tentang biaya kematian. Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, baik di dalam menunaikan tugas ataupun tidak di dalam menunaikan tugas dan dimanapun juga, maka segala biaya untuk pengafanan, pengangkutan dan pemakaman ditanggung oleh Negara. Pasal 6. Tentang gaji, pembiayaan keperluan rumah tangga, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.
(1)Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, untuk selanjutnya dapat disebut Pejabat Presiden yang dimaksud dalam Pasal 1. ayat 1 Undang-undang No. 29 tahun 1957, selama masa menjalankan pekerjaan itu tetap mendapat gaji, rumah kediaman dan mobil dengan perlengkapan dan perongkosan pelayanan dan pemeliharaannya seperti yang berlaku bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Pejabat ...
(2)Pejabat tersebut dalam ayat 1 menerima pula:
a.uang sejumlah selisih antara gaji pokok Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga dan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung dalam bulanan penuh;
b.sejumlah yang guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk pembiayaan keperluan rumah tangga dan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan; dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya.
(3)Kedudukan keuangan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.
29 tahun 1957 adalah sama dengan kedudukan keuangan Presiden menurut peraturan yang berlaku.