Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1963
- Nomor
- 44
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
Reasuransi suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut pada ayat (1).
BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.
a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia; b."Menteri" ialah Menteri yang diserahi tugas urusan perasuransian; c."Perusahaan" ialah P.N. Reasuransi Umum Indonesia; d."Direksi" ialah Direksi P.N. Reasuransi Umum Indonesia. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. Tempat Kedudukan. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau agen didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan Lapangan Usaha. Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Pasal 6.
Modal. Pasal 7. (1 )Modal Perusahaan untuk sementara ditetapkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah). Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah. Pimpinan. Pasal 8.
Pasal 9. Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
Pasal 11.
a.atas permintaan sendiri; b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan; c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d.karena meninggal dunia.
Pasal 12.
Pasal 13.
Pasal 14.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi seorang bendaharawan pegawai Negeri, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
Kepegawaian. Pasal 15. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 16. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan. Pasal 17.
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan. Pasal 18. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri. Laporan Perhitungan Tahunan. Pasal 19.
Cadangan. Pasal 20.
Cadangan-cadangan tersebut selanjutnya diadakan dan dipupuk oleh Direksi menurut kelaziman yang baik berlaku dalam dunia perasuransian. Cadangan-cadangan tersebut bukan cadangan yang dibentuk dari laba dan merupakan pos-pos yang dikurangkan sebelum penetapan laba perusahaan.
Penggunaan laba dan dana-dana. Pasal 21.
Pembubaran.
BAB III. Ketentuan Peralihan. Pasal 23. Sepanjang dalam masa antara 1 Januari 1962 dan 31 Desember 1962 telah terjadi tindakan-tindakan pimpinan P.T. Reasuransi Umum Indonesia yang membawa akibat-akibat yang berdasarkan makna Undang-undang No. 19 Prp tahun 1950 tentang Perusahaan Negara dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat diatur kembali atau dibatalkan dengan peraturan Menteri. Pembatalan atau pengaturan kembali demikian dilakukan selambat-lambatnya dua bulan setelah perhitungan tahunan Perusahaan mengenai tahun buku 1962 diterima oleh Menteri. BAB IV. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 24. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 25. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1963. Pj. Presiden Republik Indonesia, DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1963 Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT S.H. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1963/76
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)