Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1952
- Nomor
- 45
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI. BAB I. Ketentuan umum Pasal I. Yang dimaksud dengan "Propinsi" dalam peraturan ini ialah : Propinsi Jawa-Timur, " Jawa-Tengah, Propinsi Jawa-barat, " Sumatera-Selatan, " Sumatera-Tengah, " Sumatera-Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB II. Tentang hal urusan sosial Pasal 2.
Pasal 3. Dewan Pemerintah Daerah propinsi, dengan mengingat peraturan- peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan bagi orang-orang termaksud dalam pasal 2. Pasal 4. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan- peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan :
Pasal 5. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan- peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi pemberian pertolongan kepada:
Pasal 6. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan- peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan: hal-hal yang masih tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti tersebut dibawah :
Pasal 7. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan segala bantuan yang diminta oleh Menteri Sosial guna kepentingan usaha-usaha dilapangan sosial. BAB III. Tentang hal urusan (Jawatan) sosial Propinsi. Pasal 8. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan sosial yang menjadi tugas kewajiban, maka Propinsi membentuk "Urusan (Jawatan) Sosial Propinsi" dan penyusunan Urusan (Jawatan) tsb. untuk pertama kalinya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Sosial. BAB IV. Tentang hal pegawai Pasal 9.
BAB V. Tentang hal keuangan. Pasal 10. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan sosial dalam Propinsi bagi tahun dinas waktu penyerahan, kepada Propinsi diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sekedar penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diberatkan pada anggaran belanja Kementerian Sosial. BAB VI. Tentang hal bangunan-bangunan, tanah-tanah, alat-alat dan perkakas-perkakas. Pasal 11.
BAB VII
dan 8. Cukup jelas. Pasal 9. Di antara pegawai-pegawai Negeri ada yang diperbantukan kepada Propinsi dan ada yang diserahkan kepada Propinsi untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi. Selain dari pada pegawai-pegawai yang disebut dalam kalimat di muka ini perlu ditegaskan, bahwa sebagai akibat dari pasal 12 maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis (periksalah "Penjelasan Umum") untuk sementara waktu kepada Propinsi diperbantukan pula pegawai-pegawai Negeri yang pada waktu penyerahan dipekerjakan pada kantor-kantor Sosial, Kabupaten (Kota Besar d.s.b.), akhirnya dijelaskan, bahwa segala perubahan dalam kedudukan-hukum dari pegawai- pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Propinsi sesuai dengan prinsip ayat (2) dan (3) diputuskan oleh Menteri Sosial. Dalam hal penyerahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sub a akan diperhatikan keinginan para pegawai yang bersangkutan, sepanjang dapat dijalankan dan tidak merugikan kepentingan dinas menurut pendapat Menteri Sosial.
dan 11. Cukup jelas. Pasal 12. Segala urusan sosial yang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonom di bawah tingkat Propinsi, dengan Peraturan Pemerintah ini untuk sementara waktu diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih lanjut menyerahkan urusan itu kepada daerah-daerah otonom yang berkepentingan. Untuk menjaga agar Pemerintah Daerah Propinsi, yang dikuasakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut betul-betul menjalankannya, maka dalam hal penyerahan lanjutan itu, Pemerintah Daerah Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Sosial setelah mendengar pertimbangan- pertimbangan Pemerintah Daerah bawahan yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penyerahan lebih lanjut itu dapat dijalankan jikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 13. Peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menyerahkan sebagian dari hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah-tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah otonom bawahan. Pasal 14. Sebagaimana halnya dengan urusan-urusan sosial yang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonom bawahan tugas kewajiban yang diserahkan dengan hak medebewind kepada Propinsi yang tersebut pada pasal 6 mengandung pula tugas kewajiban yang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonom bawahan.
s/d 19. Cukup jelas. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (MOH.ROEM) MENTERI SOSIAL, ttd. (ANWAR TJOKROAMINOTO) -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/73; TLN NO. 305
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)