Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1958
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1958
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah Tingkat Ke-I sebagai berikut. Pasal I. Kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan tugas untuk diatur dan diurus dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan pasal 31 ayat (3) dari Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, sebagai berikut :
Pasal 2. Kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan tugas pembantuan dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan pasal 32 dari Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, sebagai berikut :
Pasal 3.
Pasal 4. Untuk menyelenggarakan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial dalam Daerah tingkat ke-I bagi tahun dinas waktu penyerahan kepada Daerah bersangkutan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sepanjang penyelenggaraan tugas tersebut diberatkan pada Anggaran Belanja Kementerian Sosial. Pasal 5.
Pasal 6. Untuk kelancaran penyerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah tingkat ke-I, Menteri Sosial menetapkan cara pelaksanaannya. Pasal 7.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 28 Januari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia ttd. SARTONO Menteri Sosial, ttd. MOELJADI DJOJOMARTONO Menteri Dalam Negeri, ttd. SANOESI HARDJADINATA. Diundangkan pada tanggal 3 Pebruari 1958 Menteri Kehakiman ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1958 tentang PENYERAHAN TUGAS DILAPANGAN BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SOSIAL KEPADA DAERAH TINGKAT KE-I. PENJELASAN UMUM. A. Kementerian Sosial dibebani suatu bagian dari kewajiban sosial yang menjadi tanggungan Negara sebagaimana dasar-dasarnya dinyatakan dalam Undang- undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian V dan Bagian VI. Tugas yang menjadi Bagian Kementerian Sosial termaksud itu dalam garis besarnya meliputi beberapa lapangan yaitu:
Pelaksanaan masing-masing urusan itu dilakukan oleh alat-alat pelaksana bertingkat Jawatan, Balai, Lembaga atau Kantor. Kini yang merupakan pokok (persoalannya) ialah penyerahan sebagian dari tugas-tugas meliputi urusan bimbingan dan perbaikan sosial yang kini dilaksanakan oleh Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial. Adapun tugas-tugas yang hingga kini dilaksanakan oleh Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial tersebut (dengan kantor-kantor vertikaalnya) ditentukan dengan surat keputusan Menteri Sosial tanggal 16 Maret 1955 No. B.U. 1-11-47/832 dalam rumusan. sebagai berikut :
Intisari dari pada pekerjaan sosial sebagaimana tertera di atas adalah mengandung dua unsur pokok, ialah bersifat preventif dan represif, yang merupakan faktor-faktor penting bagi usaha pembangunan. Kenyataan bahwa sanya pekerjaan sosial di Indonesia masih ada dalam taraf pertumbuhan, ditambah pula appratur Pemerintah untuk itu belum berkembang selengkapnya, memberikan alasan yang kuat untuk melaksanakan penyerahan tugas- tugas sosial kepada daerah otonom secara bertingkat. Soal penyerahan kepada daerah-daerah otonom : I. Urusan-urusan sosial yang menjadi tugas-tugas daerah telah ditentukan di dalam Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah itu masing-masing. II. Maka dengan Peraturan Pemerintah ini sebagian dari tugas-tugas sosial yang dipegang dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat itu diserahkan kepada daerah-daerah otonom yaitu dalam fase pertama kepada daerah otonom tingkat ke- I dengan pengertian bahwa daerah otonom tingkat ke-I kemudian dengan peraturan daerah dapat menyerahkan beberapa dari tugas-tugas itu kepada daerah tingkat bawahannya. III. Penyerahan itu dapat dilakukan sepenuhnya (otonom) atau bantuan (medebewind). Adapun urusan-urusan yang diserahkan itu (otonom maupun medebewind) ialah seperti tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2. Penyerahan ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 31 ayat (3) dan pasal 32 dari Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
dan pasal 2. Perincian tugas-tugas sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal ini, menggambarkan adanya differentiasi dari pada obyek-obyek pekerjaan dan sistim-sistim pelaksanaannya, yang masing-masing harus diikuti dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk seperlunya. Pasal 3.
dan selanjutnya cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara No. 9 tahun 1958. Diketahui : Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA DAN TAHUN 1958 NOMOR 9 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1532
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)