Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1954
- Nomor
- 45
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA.
BAB I
BAB II TENTANG BIRO PENGAWASAN ORANG ASING.
BAB II
BAB III TENTANG KEWAJIBAN ORANG ASING MELAPORKAN DIRI
BAB III
Orang asing yang telah melaporkan diri menurut pasal 3 ayat 1 yang telah merumur enam belas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tiga puluh hari dengan memberitahukan alamat-alamtnya dalam waktu itu. BAB IV TENTANG TEMPAT PENGINAPAN DAN MEMBERI KESEMPATAN MENGINAP.
BAB IV
Yang dimaksud dengan tempat penginapan dalam peraturan ini ialah tiap-tiap ruangan yang disediakan untuk menginap dengan dipungut bayaran.
Tiap-tiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dalam tempo dua puluh empat jam sejak kedatangan orang asing itu. BAB V TENTANG PENGENALAN DIRI, PENAHANAN DAN PENILIKAN.
BAB V
BAB VI TENTANG HUKUMAN PIDANA.
BAB VI
Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya melanggar Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4, pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, pasal 6 ayat 1 dan 2 pasal 8 dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah. BAB VII PENUTUP
BAB VII
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Agustus 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO PERDANA MENTERI, Ttd. ALI SASTROAMIDJOJO MENTERI KEHAKIMAN Ttd. DJODY GONDOKUSUMO MENTERI LUAR NEGERI, Ttd. SUNARIO MENTERI DALAM NEGERI, Ttd. HAZAIRIN Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1954, MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. DJODY GONDOKUSUMO MENTERI PERTAHANAN, Ttd. IWA KUSUMASUMANTRI PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA. PENJELASAN UMUM
Agar supaya Menteri Kehakiman dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna efektif, sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, jika perlu dengan menyimpang dari jalan menurut cara yang ditentukan dalam bab 1, misalnya dalam hal laporan-laporan yang diterima oleh Menteri Kehakiman bertentangan satu sama lain atau kepadanya diberikan anjuran-anjuran, saran-saran yang bertentangan satu dengan yang lain atau sesuatu laporan dianggap "tendentieus", sehingga satu dan lain harus di "check" kebenarannya, maka untuk itu Menteri Kehakiman harus mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas pegawai-pegawai yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan dan/atau penyelidikan dan dengan memenuhi sesuatu syarat, punya kekuasaan juga untuk menahan. Berhubung dengan itu maka pasal 2 diadakan.
(pasal 3 ayat 2).
(pasal 4).
(pasal 5 ayat 1).
(pasal 6 ayat 2).
(pasal 8). (lihat pasal 10). Selain dari itu ada ketentuan-ketentuan lain, yang walaupun tidak mengandung ancaman hukuman, tetapi memuat ancaman tahanan atau penempatan di bawah penilikan polisi. Ketentuan itu misalnya berlaku terhadap seorang asing yang tidak dapat memperlihatkan surat keterangan polisi atau paspornya atau surat pengenalannya atau tidak dapat memberi keterangan cukup. (pasal 9). PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)