DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1994

Nomor: 31
Tahun: 1994
Ditetapkan: 14 Oktober 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh karena itu, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 8);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
2.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu Propinsi Daerah Tingkat I.
3.Pejabat Imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
4.Dokumen Keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

BAB II

PENGAWASAN ORANG ASING

Pasal 2

Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Imigrasi. Bagian…

Pasal 5

Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang :

a.masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
b.berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
c.melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian.

Pasal 7

Dalam rangka pemantauan keimigrasian Pejabat migrasi berwenang:

a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah;
b.mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau
c.memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian orang asing. Pasal 8…

Pasal 8

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data :
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.status sipil;
4. d.status kewarganegaraan;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.pekerjaan;
7. g.alamat di negaranya;
8. h.nomor dan tanggal berlakunya paspor;
9. i.jenis visa;
10. j.Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Indonesia;
11. k.tujuan; dan
12. l.tanda tangan.
(2)Penanggung...
(2)Penanggung jawab penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan.
(3)Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi, Polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas.
(4)Salinan daftar isian orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib disimpan oleh penanggung jawab penginapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing tersebut.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh karena itu, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 8);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
2.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu Propinsi Daerah Tingkat I.
3.Pejabat Imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
4.Dokumen Keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

BAB II

PENGAWASAN ORANG ASING

Pasal 2

Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Pasal 5

Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang :

a.masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
b.berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
c.melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian.

Pasal 7

Dalam rangka pemantauan keimigrasian Pejabat migrasi berwenang:

a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah;
b.mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau
c.memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian orang asing. Pasal 8…

Pasal 8

Pasal 9

(1)Penanggung jawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data :
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.status sipil;
4. d.status kewarganegaraan;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.pekerjaan;
7. g.alamat di negaranya;
8. h.nomor dan tanggal berlakunya paspor;
9. i.jenis visa;
10. j.Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Indonesia;
11. k.tujuan; dan
12. l.tanda tangan.
(2)Penanggung...
(2)Penanggung jawab penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan.
(3)Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi, Polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas.
(4)Salinan daftar isian orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib disimpan oleh penanggung jawab penginapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2014