Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1963
- Nomor
- 50
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
Mengingat :
Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah : Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Mulai berlakunya dan Pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum.
BAB II
Cukup jelas.
Pasal ini adalah penyesuaian sebagai termaksud dalam penjelasan umum ad. 5 dan 6. Dengan demikian maka tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) dijalankan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan yang tidak bersifat mengatur, seperti dimaksud diatas, dijalankan oleh Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah.
Ayat (1): pasal ini mengatur pengalihan tugas-tugas Nasional yang dikecualikan, dari Residen kepada Kepala Daerah tingkat I dan dari Patih dan Wedana kepada Kepala Daerah tingkat II. Adapun tugas-tugas Nasional yang melekat pada penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota adalah tugas Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II berdasarkan pasal 14 ayat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan). Selanjutnya mengenai ayat (2) pasal ini, lihat uraian dalam penjelasan umum ad. 8.
Sebagaimana diketahui Undang-undang No. 6 tahun 1959 adalah didasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 1957, sedangkan berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang pelaksanaan dari penyerahan Pemerintahan Umum ini harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan). Oleh karen itu perkecualian dalam hal penyerahan pegawai yang bekerja pada kantor- kantor Pamong Praja didaerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-undang No. 6 tahun 1959 ditiadakan. Dalam hubungan ini hanyalah para Asisten Wedana/Camat atau para penjabat yang setingkat dengan sebutan-sebutan lain dari padanya dan para pegawai pada kantor-kantor tersebut tetap berbeda atau berkedudukan ditempatnya masing-masng. Pasal 5 sampai dengan 7 Cukup jelas.
Dengan pelaksanaan penyerahan dalam pasal ini dimaksudkan penyerahan riil. Agar penyerahan riil ini dapat dilakukan dengan seksama, maka diperlukan lebih dahulu penyelesaian hal-hal teknis administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain penetapan surat-keputusan perbantuan pegawai mengenai penyerahan keuangan, harta benda dan penyelenggaraan pembentukan Kecamatan-kecamatan di Daerah-daerah yang sebelumnya tidak mengenal adanya Kecamatan. Berhubung dengan itu dalam pasal ini ditentukan bahwa penyerahan riil termaksud diatur dengan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dikeluarkan secara berangsur-angsur, Daerah demi Daerah atau untuk beberapa Daerah dengan mengingat keinginan, kesanggupan serta kemampuan masing-masing Daerah dan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965 harus telah terlaksana penyerahan riil itu untuk seluruh Negara.
dan 10 Cukup jelas.
Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 yang menetapkan bahwa Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya ditempatkan langsung dibawah Presiden melalui Menteri Pertama, maka perkataan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dibaca Menteri Pertama.
Cukup jelas. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96. Mengetahui : Pejabat Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1963/96; TLN NO. 2591
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)