Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1975
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1975
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1752) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2591);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERKEBUNAN BESAR KEPADA DAERAH TINGKAT I.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Menteri Pertanian atas pembinaan di bidang Perkebunan Besar, kepada Daerah Tingakt I diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang Perkebunan Besar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB II … BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN
BAB II
Tugas dan wewenang yang diserahkan tersebut pada Pasal 2 meliputi urusan:
b.1.penyempurnaan pengelolaan Perkebunan Besar yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu usaha yang berstatus Badan Hukum; b.2.mendorong usaha peningkatan penanaman modal pada bidang perkebunan, baik dalam bidang pembangunan (perluasan usaha) maupun dalam bidang rehabilitasi Perkebunan-perkebunan Besar;
Pemerintah Daerah Tingkat I menyelenggarakan pengumpulan keterangan-keterangan serta data statistik Perkebunan Besar secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Pasal 5 …
Penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam urusan Perkebunan Besar tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I menurut peraturan dan petunjuk dari Menteri Pertanian sepanjang yang menyangkut bidang kultur teknik dan agroekonomi perkebunan. BAB III ORGANISASI
BAB III
Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Daerah menurut petunjuk Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV … BAB IV KEPEGAWAIAN; KEUANGAN; DAN KEKAYAAN
BAB IV
Sehubungan dengan penyerahan dimaksud dalam Pasal 8, maka seluruh Anggaran Belanja Rutin dari Inspektorat Perkebunan Besar dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen