Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971
- Nomor
- 50
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2847);
Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2902);
Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2883);
1931 : 471 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 11; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 504).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada P.T. "Indonesian Satelite Corporation" (P.T. "INDOSAT"). Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3.
Keu/1967 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 September 1968 No. KEP-246/M/IV/9/1968 juga diberikan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas alat-alat pengganti, kendaraan-kendaraan (termasuk sedan) dan barang-barang lain untuk pemeliharaan, perbaikan-perbaikan dan operasi dari setasiun sejak didirikannya P.T. "INDOSAT" dan berakhir seperti ditetapkan dalam Pasal 1 ayat
Pasal 4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. Pasal 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 10 Nopember 1967 yaitu pendirian P.T. "INDOSAT" yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Nopember 1967. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 31 Agustus 1971 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Letnan Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA P.T."INDONESIAN SATTELLITE CORPORATION" (P.T. "INDOSAT"). PENJELASAN UMUM. Usaha pembangunan telekomunikasi dengan mempergunakan setasiun satelit mempunyai sifat yang khusus dan pengetahuan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu adalah wajar, jika kepada P.T. "INDOSAT" yang akan menyelenggarakan pembangunan setasiun satelit untuk keperluan komunikasi diberikan perangsang berupa kelonggaran dan keringanan pembayaran pajak, yang dimungkinkan dan merupakan pelaksanaan dari pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970. Menjadi pertimbangan pula, bahwa setasiun satelit ini setelah pembangunannya selesai dan dalam keadaan "operasionil", seluruhnya akan dijadikan milik Pemerintah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (1). Ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal-pasal 11, 12 dan 49 dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Telephone and Telegraph Corporation tanggal 9 Juni 1967, untuk selanjutnya disebut Perjanjian. Ayat (2). Ketentuan ini merupakan penegasan persoalan perpajakan yang belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian. Ayat (3). Cara pembayaran di muka untuk pajak daerah diadakan dikarenakan Daerah-daerah mempunyai keuangan tersendiri dan pembayaran pajak daerah dilakukan langsung kepada Daerah yang bersangkutan. P.T. "INDOSAT" pada dirinya adalah wajib pajak terhadap pajak-pajak Daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu maka P.T. "INDOSAT" harus menyelesaikan sendiri semua kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena beban keuangan yang timbul dari kewajiban- kewajiban perpajakan tersebut disetujui menjadi tanggungan Pemerintah dalam Perjanjian, maka Pajak-pajak Daerah yang dibayar lebih dahulu oleh P.T. "INDOSAT", dapat diperhitungkan kemudian dengan lease-payment kepada Pemerintah. Pasal 2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian. Pasal 3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 48 Perjanjian. Perlu dicatat, bahwa mengenai kendaraan bermotor (sedan) bilamana di kemudian hari dijual, maka masih terhutang pungutan- pungutan pabean dan pajak penjualan atas barang impor, yang akan diperhitungkan atas dasar nilai pada waktu penjualannya. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 64). Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1971/64; TLN NO. 2969
Membuka PDF…
Undang-Undang