Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan
Pasal 23 ayat (2);
XXIII/MPRS/1966;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.
Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:
"Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak dibidang bidang usaha termaksud dalam pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut: ke - 1 Bea Meteri Modal: Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing; ke - 2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin- mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu. ke - 3 Bea Balik Nama: Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya. Ke-4 ... ke-4. Pajak Perseroan, Kelonggaran-kelonggaran dibidang pajak perseroan:
ke-5 Pajak Dividen;
II. Pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: "(1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.
III. Pasal 17 diubah seluruhnya semogga berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 ayat
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING UMUM: Dalam rangka pemanfaatan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skill yang tersedia di luar negeri untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional, telah ditetapkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang tersebut selain berisi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan umum tentang Penanaman Modal Asing, memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain untuk lebih menarik para penanam modal asing. Berhubung dengan diadakannya perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 untuk lebih diserasikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. I. Pasal 15 yang baru mengatur tentang kelonggaran perpapajakan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di bidang-bidang usaha termaksud dalam pasal 5: ke-1. pembebasan bea materai modal atas penempatan modal, semula diatur dalam Pasal 15 huruf a angka 5 (lama). Cukup jelas. ke-2. pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor), semula diatur dalam pasal 15 huruf a angka 4 (lama). Cukup jelas. ke-3. pembebasan ini merupakan perluasan daripada pembebasan menurut pasal 8 Ordonansi Bea Balik Nama 1924, yakni atas kapal-kapal yang didaftarkan untuk pertama kali di Indonesia. Kapal-kapal, yang telah dipergunakan/didaftarkan di Indonesia tidak memperoleh pembebasan ini, sekalipun bagi investor yang bersangkutan hal itu merupakan pendaftaran untuk pertama kalinya. Pembebasan tersebut di atas hanya diberikan bilamana pendaftaran itu dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi. Menurut pengertian yang berlaku, "saat mulai berproduksi" adalah saat sesuatu usaha baru mulai berproduksi yang hasilnya disalurkan di pasaran. Dengan bagian kalimat terakhir "dengan memperhatikan usahanya" dimaksudkan bahwa pembebasan itu hanya diberikan terhadap kapal yang diperlukan dan dipergunakan dalam bidang usahanya. ke-4. kelonggaran-kelonggaran di bidang pajak perseroan:
ke-5. pembebasan pajak dividen semula diatur dalam pasal 15 huruf a angka 2 (lama). Cukup jelas. Ketentuan-ketentuan tentang kelonggaran-kelonggaran perpajakan dalam Pasal 15 ini semula diatur dalam pasal 16 ayat (1) lama. II. Pasal 16 yang baru mengatur tentang masa bebas pajak (tax holiday) yang semula diatur dalam pasal 15 huruf a angka 1 jo. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 06/EK/IN/1/1967 tanggal 27 Januari 1967. Pasal ini merupakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pada pasal 1a ayat (1) (baru) Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Ayat (1). Berhubung fasilitas masa bebas pajak (tax holiday) ini merupakan suatu fasilitas istimewa, maka fasilitas ini hanya diberikan kepada badan-badan yang baru (didirikan) yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapatkan prioritas dari Pemerintah hal mana dinyatakan dengan suatu surat keputusan Menteri Keuangan. Ayat (2). Dalam rangka lebih mengarahkan Penanaman Modal Asing kepada sasaran-sasaran yang dikehendaki oleh Pemerintah, maka masa bebas pajak 2 (dua) tahun termaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal-hal termaksud pada huruf a, b, c dan d. Perpanjangan waktu termaksud pada huruf d diperuntukkan bagi perusahaan modal asing yang menanam modalnya di suatu tempat atau dalam jenis usaha yang ditentukan oleh Pemerintah. Ayat (3). Semula diatur dalam pasal 16 ayat (2) (lama). Cukup jelas. III. Cukup jelas. Pasal 2.
Pasal 3. Cukup jelas. Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)