Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952
- Nomor
- 51
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Memutuskan : Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : Peraturan tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra propinsi di Sumatera. BAB I. Peraturan umum. Pasal 1. Yang dimaksud dengan perkataan "daerah-daerah swatantra propinsi" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah propinsi-propinsi otonom Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, selanjutnya dengan nama singkat disebut "propinsi". BAB II. Tentang pemulihan kesehatan orang sakit. Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Kementerian Kesehatan. BAB III. Tentang pencegahan penyakit. A. Usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Pasal 5.
B. Dinas pencacaran. Pasal 6. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan urusan dinas pencacaran. C. Balai nasehat kesehatan untuk bayi, orang hamil dan anak-anak sekolah. Pasal 7. Propinsi diserahi urusan penyelenggaraan balai-balai nasehat untuk bayi dan orang hamil, serta kesehatan sekolah, dengan ketentuan bahwa propinsi pada waktunya menyerahkan urusan tersebut seluruhnya beserta segala sesuatunya yang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 14. D. Pendidikan mengenai kesehatan rakyat. Pasal 8. Propinsi menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan didalam lingkungan daerahnya, kecuali ditempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan. Pasal 9. Propinsi berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan- penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat. Pasal 10. Pada waktunya propinsi menyerahkan urusan-urusan yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 beserta segala sesuatunya yang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra yang dimaksud dalam Pasal 14. BAB IV. Tentang urusan-urusan lain mengenai pemeliharaan kesehatan. Pasal 11.
BAB V. Tentang pendidikan tenaga-tenaga tehnis. Pasal 12.
BAB VI. Tentang penyerahan hak, tugas, kekuasaan, dengan kewajiban lain kepada propinsi Pasal 13. Urusan-urusan lain mengenai kesehatan, dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII. Tentang penyerahan kepada daerah-daerah swatantra di bawah tingkatan propinsi Pasal 14.
Pasal 15. Bilamana hal-hal tersebut pada pasal 14 diserahkan kepada Pemerintah daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar dan kota kecil, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 3, pasal 4, pasal 11 ayat (2) pasal 13, pasal 16 s/d pasal 22 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah-daerah swatantra yang dimaksud tadi. BAB VIII. Tentang bentuk dan susunan dinas kesehatan propinsi. Pasal 16.
BAB IX. Tentang hubungan dan kerja sama antara pusat dan propinsi. Pasal 17.
Pasal 18.
Pasal 19. Apabila di dalam lingkungan daerah swatantra propinsi telah ada daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 14 yang diserahi tugas kewajiban mengenai urusan kesehatan, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuan kepada daerah swatantra bawahan tersebut dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban yang diserahkan kepadanya. Pasal 20.
BAB X. Tentang tanah, bangun-bangunan, barang-barang lain dan hutang piutang. Pasal 21.
BAB XI. Tentang pegawai-pegawai Pasal 22.
BAB XII. Pasal 23. Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan dalam propinsi untuk tahun dinas yang berlaku diserahkan kepada propinsi uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri Kesehatan, sekedar perbelanjaan urusan-urusan tersebut termasuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan. BAB XIII. Penutup. Pasal 24.
Pasal 25. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia Ttd. MOHAMMAD HATTA. Menteri Dalam Negeri, Ttd. MOHAMAD ROEM. Menteri Kesehatan, Ttd. LEIMENA. Diundangkan pada tanggal 10 Desember 1952. Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1952 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA PROPINSI DI SUMATERA PENJELASAN UMUM. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada propinsi-propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, penyerahan mana dalam azas-azasnya dan dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950, yang masing-masing melahirkan daerah-daerah swatantra propinsi-propinsi tersebut. Lagi pula pelaksanaan penyerahan tersebut telah memperhatikan azas-azas desentralisasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Sementara. Undang-undang Dasar Sementara mengatakan dalam pasal 131 ayat (2), bahwa kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam peraturan ini urusan kesehatan yang menjadi tugas kewajibannya. Pemerintahan Daerah propinsi-propinsi tersebut di atas mendapat cukup jaminan untuk perkembangan yang seluas- luasnya. Pada babakan kedua disidang Dewan Perwakilan Rakyat dalam bulan Mei 1950, Pemerintah mengatakan dalam jawabannya, bahwa harus dengan jelas ditetapkan pembagian-pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah. "Apabila pembagian kekuasaan dari Pusat terhadap daerah- daerah itu baikpun dengan jalan medebewind maupun berdasarkan desentralisasi dan dekonsentrasi, tiada seimbang dengan kepentingan daerah-daerah itu, maka hal demikian akan menimbulkan ketegangan-ketegangan antara daerah dan Pusat, yang tentunya tiada menguntungkan jalannya pemerintahan dikemudian hari". Segala hal ini diperhatikan di dalam menetapkan penyerahan tugas ini, di dalam hal mana ditentukan juga batas-batas lapangan pekerjaan dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah propinsi. Adapun penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah swatantra propinsi ini sekali-kali tiada mengurangi pertanggungan-jawab Menteri Kesehatan atas kebijaksanaan pemerintahannya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 83 Undang-undang Dasar Sementara. Maka dari itu dalam peraturan ini terjamin pula, umpamanya dalam pasal 11, Pasal 18 dan pasal 20, bahwa Menteri Kesehatan dapat mengerjakan segala usaha untuk menunaikan tugas kewajibannya yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada propinsi dalam urusan kesehatan dan dengan memberikan kepastian, bahwa pertanggungan jawab atas keadaan kesehatan di seluruh Negara, yang meliputi pemerintahan-pemerintahan daerah itu, tetap ada pada Menteri Kesehatan, kiranya dapat diusahakan, dengan sungguh- sungguh kemajuan kebersihan umum dan kesehatan rakyat (pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara). Dalam lampiran A sub XIII dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pembentukan propinsi-propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara dimuat juga hal transmigrasi di dalam urusan-urusan yang mengenai kesehatan. Transmigrasi bukan semata-mata urusan kesehatan. Lagipula transmigrasi mengenai dan bersangkutan pula dengan beberapa masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membantu pekerjaan transmigrasi didaerahnya; bantuan ini bersifat "medebewind", yang oleh karenanya tidak dimasukkan ke dalam peraturan penyerahan yang mengenai kesehatan ini. Oleh karena dalam lingkungan daerah-daerah swatantra propinsi di Sumatera masih belum dibentuk daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar atau kota kecil berdasarkan Undang-Undang Nr 22 tahun 1948, maka dalam pokoknya Pemerintahan Daerah propinsi di Sumatera di samping menyelenggarakan tugas kewajiban yang termasuk rumah tangganya sendiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi tugas kewajiban pula menyelenggarakan untuk sementara waktu segala urusan-urusan mengenai kesehatan yang semestinya akan merupakan urusan rumah tangga dan kewajiban kabupaten, kota besar dan kota kecil (Lihat pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7, Pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (1) sub b dan c jo. pasal 14). Apabila kabupaten, kota besar dan kota kecil sudah dibentuk dengan Undang-Undang, maka propinsi menyerahkan urusan-urusan mengenai kesehatan yang termasuk rumah tangga dan kewajiban kabupaten, kota besar dan kota kecil kepada daerah-daerah swatantra tersebut. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran dari persediaan Kementerian Kesehatan berharga lebih murah daripada di luar; Pemerintahan propinsi diharuskan membeli obat-obat dsb. terutama dari persediaan Negara, akan tetapi diperkenankan juga membeli obat-obat dsb. dari luar untuk dengan segera dapat melakukan pengobatan di dalam keadaan yang luar biasa. Pasal 5. Yang dimaksudkan dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal ini ialah urusan untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan rakyat, mencegah dan memberantas berjangkitnya penyakit menular dan penyakit rakyat, yang khusus merupakan suatu urusan yang bersifat lokal (plaatselijk). Pemerintahan daerah berdasar atas ketentuan tsb. dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengikat orang-orang yang membikin dan menjual makanan dan minuman untuk umum (kue-kue, es lilin dsb.nya) dengan mengreglementeer cara pembikinan atau penjualannya atau tempat penjualan-penjualan dengan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga baik-baik kesehatan umum, lagipula mengadakan peraturan-peraturan daerah yang menentukan syarat- syarat untuk mendirikan rumah-rumah tinggal dengan maksud menjaga kesehatan mereka yang akan mendiami rumah-rumah tsb. Dalam urusan-urusan tsb. termasuk juga usaha-usaha untuk mengadakan persediaan air minum, assainering malaria, perbaikan kampung-kampung, pengaliran air (afwatering), saluran-saluran air (riolering), pembersihan air kotor (afvalwater-zuivering) dsbnya. Dimaksudkan agar propinsi pada waktunya menyerahkan sebagian besar dari urusan-urusan tersebut kepada daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar dan kota kecil. Apabila nanti urusan-urusan tersebut sudah diserahkan kepada daerah-daerah swatantra tersebut yang dibentuk di dalam lingkungan propinsi, maka propinsi hanya di dalam hal-hal istimewa saja dapat menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tehnik sebagai dimaksud di atas, umpamanya jikalau kepentingan pekerjaan tsb. lebih luas daripada kepentingan sesuatu kabupaten, kota besar atau kota kecil. Berhubung dengan kurangnya ahli-ahli pada dewasa ini, maka untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tehnik itu propinsi dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk memberi nasehat-nasehat dan rencana-rencana dsb.nya yang diperlukan oleh pemerintah propinsi yang bersangkutan.
s/d 10. Cukup jelas. Pasal 11. Pembongkaran dan perbaikan rumah-rumah yang bersangkutan dengan pemberantasan penyakit pes adalah tugas kewajiban Kementerian Kesehatan. Karantina mempunyai hubungan dengan dunia internasional, maka dari itu urusan tsb. adalah tugas Pemerintah Pusat. Pasal 12. Oleh karena soal pendidikan tenaga-tenaga medis-tehnis baik tenaga tengahan maupun yang rendahan adalah penting artinya, maka untuk menjaga jangan sampai derajat pendidikan itu menimbulkan perbedaan keadaan, Pemerintah Pusat menganggap perlu mengadakan pembatasan-pembatasan dengan menentukan dalam ayat (3), bahwa propinsi diwajibkan minta izin dahulu dari Menteri Kesehatan, yang dalam pemberian izin itu dapat mengadakan syarat-syaratnya. Pasal 13. Cukup jelas.
dan pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi berada medis-tehnis di bawah Menteri Kesehatan berarti, bahwa Pemerintahan propinsi mengusahakan agar kepada Dinas Kesehatan Propinsi menjalankan petunjuk-petunjuk tehnis yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesehatan.
s/d pasal 20. Cukup jelas. Lihat penjelasan umum. Pasal 21. Cukup jelas. Pasal 22. Jumlah pegawai "medis-tehnis" dilapangan kesehatan diwaktu sekarang jauh daripada mencukupi keperluannya; kekurangan ini tidak akan dapat diatasi di dalam jangka waktu yang pendek. Agar teramin pembagian tenaga ahli ini serasionil- rasionilnya, baik di dalam arti kata "kwalitatif" maupun "kwantitatif", maka Pemerintah Pusat harus dapat menguasai pegawai-pegawai ini, maka oleh sebab itu status yang sebaik- baiknya daripada pegawai-pegawai medis-tehnis ini, ialah pegawai Kementerian Kesehatan. Jadi pegawai-pegawai medis- tehnis dari Dinas Kesehatan Propinsi semuanya terdiri dari pegawai-pegawai ahli yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan dan diperbantukan kepada Propinsi. "Berijazah medis-tehnis" disebut dalam ayat (2) ialah pegawai kesehatan yang mempunyai ijazah dalam salah satu keahlian dilapangan kesehatan yang diakui dan disyahkan Pemerintah.
s/d pasal 25. Cukup jelas. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (MOHAMAD ROEM) MENTERI KESEHATAN, ttd. (LEIMENA) -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/82; TLN NO. 338
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)