DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1987

Nomor: 7
Tahun: 1987
Ditetapkan: 4 Februari 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah perlu diatur kembali;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 yang mengatur pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah, dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan Daerah dan tuntutan masyaraka;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat;
4.Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada seseorang yang lain, baik melalui kontak langsung maupun menular melalui kontak tidak langsung;
5.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan;
6.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
7.PUSKESMAS Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarkat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
8.Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik luas, membantu pendidikan tenaga dokter dan dokter spesialis serta membantu kegiatan penelitian;
9.Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayan kesehatan paling lambat dalam 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, serta kesehatan anak;
10.Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat umum;
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan/atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan.

BAB II

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Urusan dan/atau sarana kesehatan yang secara nyata telah dilaksanakan dan dimiliki oleh Daerah sebagai urusan rumah tangga sendiri, dinyatakan telah diserahkan menjadi urusan Daerah berdasarkan Peraturan Pemeritah ini.

Pasal 3

Kepada Daerah diserahkan urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 4

(1)Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi :
1. a.Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
2. b.Perbaikan gizi;
3. c.Hygiene dan sanitasi;
4. d.Penyehatan lingkungan pemukiman;
5. e.Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;
6. f.Penyuluhan kesehatan masyarakat;
7. g.Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
8. h.Kesehatan sekolah;
9. i.Perawatan kesehatan masyarakat;
10. j.Kesehatan gigi dan mulut;
11. k.Laboratorium sederhana;
12. l.Pengamatan penyakit;
13. m.Pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat;
14. n.Pelayanan medik;
15. o.Rehabilitasi medik;
16. p.Perawatan;
17. q.Kesehatan rujukan;
18. r.Pengadaan obat dan alat kesehatan.
(2)Pengadaan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf r, terutama berasal dari pembelian pada unit produksi dan unit distribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 5

(1)Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang termasuk penyakit karantina dan penyakit menular menjadi tanggung jawan Pemerintah Pusat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tugas pembantuan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah, atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Kesehatan mempekerjakan atau memperbantukan tenaga medik Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan.

Pasal 7

(1)Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang telah diserahkan, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga paramedik dan non medik menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)Atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Kesehatan memperbantukan atau mempekerjakan tenaga paramedik Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan.

Pasal 8

(1)Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
(2)Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dari Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat I yang lain, diatur dan dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah mendengar pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(3)Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dalam lingkungan Daerahnya, dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi atau Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan setingkat Sarjana Muda ke bawah untuk mendapat ijazah menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
(2)Untuk mengadakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah perlu diatur kembali;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 yang mengatur pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah, dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan Daerah dan tuntutan masyaraka;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat;
4.Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada seseorang yang lain, baik melalui kontak langsung maupun menular melalui kontak tidak langsung;
5.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan;
6.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
7.PUSKESMAS Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarkat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
8.Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik luas, membantu pendidikan tenaga dokter dan dokter spesialis serta membantu kegiatan penelitian;
9.Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayan kesehatan paling lambat dalam 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, serta kesehatan anak;
10.Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat umum;
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan/atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan.

BAB II

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pasal 3

Kepada Daerah diserahkan urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 4

(1)Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi :
1. a.Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
2. b.Perbaikan gizi;
3. c.Hygiene dan sanitasi;
4. d.Penyehatan lingkungan pemukiman;
5. e.Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;
6. f.Penyuluhan kesehatan masyarakat;
7. g.Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
8. h.Kesehatan sekolah;
9. i.Perawatan kesehatan masyarakat;
10. j.Kesehatan gigi dan mulut;
11. k.Laboratorium sederhana;
12. l.Pengamatan penyakit;
13. m.Pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat;
14. n.Pelayanan medik;
15. o.Rehabilitasi medik;
16. p.Perawatan;
17. q.Kesehatan rujukan;
18. r.Pengadaan obat dan alat kesehatan.
(2)Pengadaan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf r, terutama berasal dari pembelian pada unit produksi dan unit distribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 5

(1)Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang termasuk penyakit karantina dan penyakit menular menjadi tanggung jawan Pemerintah Pusat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tugas pembantuan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pasal 7

(1)Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang telah diserahkan, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga paramedik dan non medik menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)Atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Kesehatan memperbantukan atau mempekerjakan tenaga paramedik Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan.

Pasal 8

(1)Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
(2)Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dari Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat I yang lain, diatur dan dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah mendengar pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(3)Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dalam lingkungan Daerahnya, dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi atau Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan setingkat Sarjana Muda ke bawah untuk mendapat ijazah menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
(2)Untuk mengadakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016