Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1961
- Nomor
- 51
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat:
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI UTARA/ TENGAH". BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
BAB II. ANGGARAN DASAR. KETENTUAN UMUM. Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia, TEMPAT DAN KEDUDUKAN. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan di Menado dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/ Tengah. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA. Pasal 5.
MODAL. Pasal 6.
PIMPINAN. Pasal 7.
Pasal 8. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia. Pasal 9.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
Pasal 10.
Pengangkatan Presiden Direktur dilakukan atas usul Menteri dan Direktur atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/Tengah. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dari hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 12.
HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM. Pasal 13.
ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
Pasal 14. Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U., menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI. Pasal 15.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
KEPEGAWAIAN. Pasal 16. Direksi Mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. ANGGARAN PERUSAHAAN
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN. Pasal 19. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN. Pasal 20.
PENGGUNAAN LABA. Pasal 21.
Pasal 22. Separuh dari laba bersih yang menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) sub a disisihkan untuk dana pembangunan semesta, diserahkan kepada Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/Tengah. PEMBUBARAN. Pasal 23.
KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 24. Pemasaran hasil-hasil perikanan dari Perusahaan termaksud dalam Pasal 1 sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan. BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 25. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 26. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dari berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret l961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI UTARA/TENGAH. I. UMUM. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan- perusahaan/usaha-usaha perikanan Negara. Perusahaan/usaha perikanan termaksud dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum sendiri. Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan/usaha tersebut dapat diperlancar; demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih saksama. Untuk mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara, maka diadakan "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1961. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 26 Cukup jelas. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DI CETAK ULANG SUMBER : LN 1961/72; TLN NO. 2206
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)