Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1954
- Nomor
- 52
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
MEMUTUSKAN : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksudkan dengan:
Bila kejadian-kejadian termaksud dalam pasal 2 diderita berdampingan, maka tunjangan-tunjangan itu dihitung tersendiri untuk tiap kejadian, dengan ketentuan bahwa jumlah semua tunjangan itu tidak boleh melebihi 100% dari penghasilan sebulan.
Tunjangan termaksud dalam pasal 2 dan 3 ditetapkan dengan membulatkan pecahan rupiah menjadi satuan rupiah dan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 10,- dan setinggi-tingginya Rp. 200,- sebulan.
Apabila menurut pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri, hal-hal tersebut dalam pasal 2 bersifat sementara, maka tunjangan itu diberikan untuk sementara, setahun demi setahun. Jika tunjangan sementara itu telah diberikan selama 5 tahun berturut-turut dan ternyata bahwa cacat badan itu masih ada, maka tunjangan itu dapat diubah menjadi tunjangan tetap.
Buat orang "kidal" yang kehilangan salah satu lengan atau tangan, maka perkataan "kanan" atau "kiri" termaksud dalam pasal 2 dalam huruf a sampai f, dipertukarkan letaknya.
Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai yang diberhentikan dari jabatan Negeri sebelum tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO. WAKIL PERDANA MENTERI II, Ttd. ZAINUL ARIFIN. Diundangkan pada tanggal 5 Oktober 1954. MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. DJODY GONDOKUSUMO. MENTERI KEUANGAN a.i., Ttd. ISKAQ TJOKRORADISURJO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT. Seperti ternyata dari pertimbangannya, maka peraturan ini mempunyai maksud untuk mengganti beberapa surat edaran mengenai pemberian tunjangan cacat kepada pegawai Negeri Sipil, yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat badan disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan- ketentuan dalam surat Sekretaris Pemerintah dahulu tanggal 16-7- 1929 No. 1664/AI, surat edaran Direktur Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 No. P. 17A/2329, dan surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 18-3-1952 No. 882/M/52 yang mengenai hal ini, menjadi batal bagi pegawai yang terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah ini. Tunjangan cacat ini tidak diberikan tersendiri, melainkan di samping penghasilan yang dapat diterima oleh yang bersangkutan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Penghasilan itu terdiri atas pensiun yang tertinggi menurut Pasal 5 ayat 1 huruf b dari Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Undang-undang No. 20 tahun 1952), jika mengenai seorang Pegawai Negeri menurut Peraturan itu dan tunjangan (dihitung dari pensiun tertinggi) menurut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1952 jo. peraturan dalam Bijblad No. 8178 jika mengenai pegawai yang menerima gaji uang bulanan. Jumlah-jumlah tersebut dalam pasal 2 adalah sesuai dengan jumlah-jumlah tersebut dalam Undang-undang Kecelakaan termaksud dalam Lembaran Negara No. 3 tahun 1951. Pekerja harian tidak termasuk peraturan ini. Untuk mereka berlaku Undang-undang Kecelakaan tersebut tadi. Penjelasan pasal demi pasal dirasa tidak perlu. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. DJODY GONDOKUSUMO. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1954/93; TLN NO. 669
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)