Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2019
- Nomor
- 56
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLO tentang Keprotokolan; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2OI8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2OLO tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243lr, diubah sebagai berikut:
Bagian Kedua A Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara dan Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di Provinsi, Kabupaten, dan Kota SK No O11474 A
(21 Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
REPUBLTK INDONESTA (41 Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
dan
dan
(21 Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, ditentukan dengan urutan:
dan
(41 Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota, diberikan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada Tamu Lembaga Negara Asing.
trRESIDEN
(21 Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekurang- kurangnya meliputi:
7 . Di antara
Tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati Hari U1ang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan sebagai berikut:
(41 Dalam hal Tamu Negara membawa cinderamata yang khusus dari negaranya, pertukaran cinderamata dilakukan melalui petugas protokol.
1 1. Pasal 72 substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 72 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 11 Peraturan Pemerintah ini.
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 149 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Hukum dan undangan, ttd ttd l.iJ J- * ,.rr i hll) Djaman f PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol8 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 'Nomor 9 Tahun 2OlO tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta jamuan perlu diubah. Perubahan dilakukan menyesuaikan dengan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan kebiasaan internasional. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, penyesuaian penempatan pengaturan Tata Tempat Tamu Lembaga Negara Asing dan pengaturan Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara serta pengaturan Tata Tempat pada saat penandatanganan perj anj ian internasional antara kedua negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas SK No 01146? A Angka 3 Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Dihapus. Angka 5
Dihapus. Angka 6
Cukup jelas. Angka 7
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)