Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018
- Nomor
- 39
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 125
(21 Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberlakukan bagi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, Perwakilan Negara Asing, dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu.
Pasal+... PRES I DEN
(21 KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai koordinator pelaksana tugas keprotokolan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia yang dihadiri oleh Tamu Negara.
BAB II TATA TEMPAT
BAB II
(21 Tata tempat untuk Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang- Undang Keprotokolan.
PRES I DEN
(21 Tata tempat Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional di Indonesia diatur dengan urutan sesuai senioritas berdasarkan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaanl Letters of Credene/ Credentials kepada presiden.
Bagian Ketiga Tata Tempat Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing Paragraf 1 famu Negara
12) Tata tempat Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta delegasi pada jamuan santap malam dalam kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi di Ibukota Negara ditentukan dengan urutan:
PRES I DEN
dan
Pasal 8. . PRES IDEN -t2-
a. b. c. d. Tamu Negara; Gubernur; Delegasi Tamu Negara; Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara; Wakil Gubernur;e
PRES I DEN
dan
(21 Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
(21 Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara dalam kunjungan kerja menghadiri konferensi internasional di Indonesia pengaturannya disesuaikan dengan kebiasaan internasional.
Paragraf2... PRES IDEN REPUELIK INDONESIA -t7- Paragraf 2 Tamu Pemerintah
(1), merupakan mantan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau mantan Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Menteri atau setingkat Menteri, Utusan Khusus, Kepala Perwakilan Negara Asing, dan tokoh masyarakat asing/internasional.
Paragraf 3 Tamu Lembaga Negara Asing
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)