DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1954

Nomor: 57
Tahun: 1954
Ditetapkan: 1 November 1954
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA.

Pasal 1

(1)Fakultas Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi, di Surabaya dipisahkan dari Universitet Indonesia.
(2)Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitit Negeri Gajah Mada.

Pasal 2

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

a.fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya.
b.fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, a dan b ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
c.Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
d.fakultas Ekonomi di Surabaya,
e.fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri).

Pasal 3

(1)Presiden Universitas menyelenggatakan organisasi Universitas Airlangga menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan covension yang berlaku bagi universitas Negeri.
(2)Presiden Universitas mengadakan dan menyelenggarakan perhubungan yang baik antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dengan Universitas Airlangga, menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan Menteri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO. MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN, ttd. MUHAMMAD YAMIN. Diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1954, MENTERI KEHAKIMAN. ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1954 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA. Guna memenuhi hasrat masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi dan guna memenuhi Negara akan kebutuhan tenaga-tenaga ahli bagi pembangunan pada segala lapangan, maka adalah tugas Pemerintah untuk memperbanyak perguruan tinggi, yang letaknya tersebar diseluruh Indonesia. Disebabkan kekurangn tenaga pengajar dan perumahan maka hasrat untuk mendirikan sesuatu perguruan tinggi atau universitas tidak selalu dapat dilaksanakan. Hanya ditempat-tempat yang terdapat cukup tenaga pengajar dan perumahan yang memenuhi syarat-syarat, dapat didirikan suatu perguruan tinggi atau universitas. Pada permulaan Universitas Airlangga di Surabaya hanya terdiri atas:

a.fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi,
b.fakultas Hukum, Sosial dan Politik,
c.Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
d.fakultas Ekonomi. Yang tersebut pada a adalah bekas fakultas dari Universitit Indonesia, dan yang tersebut pada b adalah bekas cabang Hukum dari fakultas Hukum, Sosial dan Politik dari Universitit Negeri Gajah Mada. Guna perkembangan dan tentang pelaksanaan organisasi Universitas Airlangga ini diberi kuasa kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, untuk melakukan seperlunya, begitu pula untuk melengkapinya dengan fakultas-fakultas lain. Termasuk Lembaran Negara No. 99 tahun 1954. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, ttd. DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 99 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 695

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA.

Pasal 1

(1)Fakultas Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi, di Surabaya dipisahkan dari Universitet Indonesia.
(2)Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitit Negeri Gajah Mada.

Pasal 2

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

a.fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya.
b.fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, a dan b ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
c.Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
d.fakultas Ekonomi di Surabaya,
e.fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri).

Pasal 3

(1)Presiden Universitas menyelenggatakan organisasi Universitas Airlangga menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan covension yang berlaku bagi universitas Negeri.
(2)Presiden Universitas mengadakan dan menyelenggarakan perhubungan yang baik antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dengan Universitas Airlangga, menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan Menteri.

Pasal 4

a.fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi,
b.fakultas Hukum, Sosial dan Politik,
c.Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
d.fakultas Ekonomi. Yang tersebut pada a adalah bekas fakultas dari Universitit Indonesia, dan yang tersebut pada b adalah bekas cabang Hukum dari fakultas Hukum, Sosial dan Politik dari Universitit Negeri Gajah Mada. Guna perkembangan dan tentang pelaksanaan organisasi Universitas Airlangga ini diberi kuasa kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, untuk melakukan seperlunya, begitu pula untuk melengkapinya dengan fakultas-fakultas lain. Termasuk Lembaran Negara No. 99 tahun 1954. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, ttd. DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 99 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 695

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1954

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1958