MEMUTUSKAN : Menetapkan peraturan sebagai berikut : Peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota T.N.I. yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pasal 1. Anggota T.N.I. yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena:
a.Kelebihan dalam susunan (overtollig)
b.Permintaan sendiri dan diperkenankan
c.Tidak cakap untuk dinas ketentaraan, disebabkan oleh cacat badan atau ingantan (ongeschikt wegens lichaams of zielsgebrek) mendapat tunjangan. Pasal 2.
(1)Anggota T.N.I. yang dimaksud dalam pasal 1 sub a, b, dan c di atas mendapat tunjangan yang diatur sebagai berikut :
a.Tunjangan diberikan selama masa 2/5 dari pada lamanya tahun dinas dalam ketentaraan dan dinas sipil, dengan ketetapan diberikan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan sebanyaknya 5 tahun.
b.Tunjangan untuk tiap-tiap bulan ialah : selama 6 bulan yang pertama 80%; selama 12 bulan yang berikutnya 60%; dan selama bulan-bulan sesudah itu 40% dari gaji pokok yang terakhir.
(2)Terhadap mereka yang tersebut dalam pasal 1 sub a dan b, harus mempunyai dinas sekurang-kurangnya 1 tahun dalam ketentaraan. Pasal 3.
(1)Kepada angota T.N.I. yang menjadi tidak cakap untuk dinas ketentaraan karena cacat badan atau ingatan, yang didapat di dalam dan oleh karena dinas dan berada dalam keadaan mengkhawatirkan, selain dari pada tunjangan seperti tersebut dalam pasal 2 di atas, diberikan tambahan tunjangan sebagai berikut :
a.f. 25.- sebulan untuk kehilangan salah satu dari anggauta badannya atau sebelah matanya;
b.f. 50.- sebulan untuk kehilangan 2 atau lebih anggauta badannya atau kedua belah matanya;
c.f. 25.- atau f. 50.- yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan sebab badan atau ingatannya (in hulpbehoevende lichaams of geestestoestand) menurut keadaannya di mana dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut dalam a atau b di atas.
(2)Bila kehilangan sebelah atau kedua belah mata, kehilangan satu atau lebih dari anggota badan, ataupun dalam keadaan mengkhawatirkan (in hulpbehoevende lichaams of geestestoestand) berbarengan atau bersamaan adanya, maka tambahan tunjangan dihitung satu demi satu dari kehilangannya, dengan ketetapan bahwa jumlah dari semua tambahan tidak boleh melebihi seratus rupiah sebulan. Pasal 4. Yang diartikan dengan "anggota badan" seperti tersebut dalam pasal 3 ialah : kedua belah tangan dan kedua belah kaki, dengan tidak membedakan bagian bawah atau bagian atas dari kaki atau tangan itu. Pasal 5. Tidak cakap untuk dinas ketentaraan karena cacat badan atau ingatan, ditetapkan oleh majelis pemeriksaan badan ketentaraan (Militaire keuringsraad). Pasal 6.
(1)Yang dimaksudkan tahun dinas dalam pasal 2 ialah masa kerja dalam jaman Hindia-Belanda, Jepang dan Republik Indonesia dalam dinas ketentaraan dan/atau sipil.
(2)Masa kerja tersebut dalam ayat (1) harus berturut-turut dan bila terputus, waktu terputusnya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Pasal 7.
(1)Bila mereka sebelum habis haknya atas tunjangan sudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan, maka tunjangan dikurangi dengan jumlah yang dihitung menurut persentasi dari pendapatan dari pekerjaan, yang sama dengan persentasi dasar yang dipakai untuk menghitung pembayaran tunjangan.
(2)Tunjangan-tunjangan tersebut dalam pasal 3 a, b dan c tidak dikenakan pengurangan seperti tersebut dalam ayat (1) di atas. Pasal 8. Anggota T.N.I. yang mendapat tunjangan dapat diwajibkan menerima pekerjaan yang patut selama mereka belum mencapai usia 55 tahun. Barangsiapa menolak pekerjaan yang patut, maka pendapatannya dari Pemerintah akan dikurangi dengan persentasi yang sama dengan yang termaksud dalam pasal 7 dihitung dari pendapatan yang ditolak itu. Pasal 9. Terhadap pegawai sipil dalam Angkatan Perang yang harus diberhentikan karena kelebihan susunan (overtollig) atau karena hal lain, diberikan tunjangan menurut peraturan untuk pegawai Negeri. Pasal 10. Dalam hal-hal yang tidak termasuk dalam peraturan ini Menteri Pertahanan berhak untuk mengambil keputusan. Pasal 11. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, (SOEKARNO). MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1950. MENTERI KEHAKIMAN, (SOEPOMO). -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1950/18