DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1957

Nomor: 6
Tahun: 1957
Ditetapkan: 6 Februari 1957
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini. Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN- JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1…

Pasal 1

1.Presiden.dan Wakil Presiden yang meletakkan jabatannya dengan resmi, tiap-tiap bulan berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dan selanjutnya disebut "tunjangan-bekas-Presiden".
2.Tunjangan-bekas-Presiden dibebankan pada anggaran belanja Negara dan diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal di bawah ini.

Pasal 2

1.Tunjangan-bekas-Presiden adalah sebesar 6% dari gaji pokok terakhir dan diberikan dengan surat keputusan Presiden mulai bulan berikutnya tanggal yang berkepentingan meletakkan jabatannya dengan resmi.
2.Pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dihentikan, apabila penerima tunjangan yang bersangkutan diangkat lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
3.Pemberhentian pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dilakukan pada saat penerima tunjangan yang bersangkutan berhak untuk menerima gaji dalam jabatan yang baru, sebagaimana termaksud dalam Pasal ini ayat(2)
4.Apabila penerima-tunjangan-bekas-Presiden yang diangkat atau dipilih (lagi) dalam suatu jabatan termaksud dalam Pasal ini ayat (2) kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perletakkan jabatannya itu kepadanya dibayarkan tunjangan-bekas-Presiden. Pasal 3…

Pasal 3

1.Apabila penerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka tunjangan-bekas- Presiden diberikan kepada isterinya tiap-tiap bulan, mulai bulan berikutnya suaminya meninggal dunia.
2.Yang dimaksud dengan "isteri" dalam ayat 1 di atas, ialah isteri yang sah penerima pensiun yang bersangkutan dikawin sah.

Pasal 4

1.Tunjangan-bekas-Presiden diberikan pula menurut ketentuan dalam Pasal ini apabila penjabat yang bersangkutan yang akan dapat menerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia sebelum ia meletakkan jabatan.
2.Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perkawinannya itu, tunjangan- bekas-Presiden itu tidak dibayarkan lagi kepadanya.

Pasal 5

1.Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka mulai bulan berikutnya kejadian ini, pembayaran tunjangan itu dilakukan kepada anaknya (atau anak-anaknya) yang dilahirkan dari pernikahannya dengan (bekas) penjabat jabatan Presiden yang bersangkutan, sampai (anak-anak) itu menjadi dewasa. Pasal 6…

Pasal 6

1.Tunjangan-bekas-Presiden menurut peraturan ini dapat terus dibayarkan di samping menerima :

a.gaji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
b.pensiun, pensiun-janda atau tunjangan semacam pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri;
c.tunjangan yang bersifat pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan yang berlaku bagi bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat/Republik Indonesia, dan Menteri Republik Indonesia.
1. 2.Di atas tunjangan-bekas-Presiden, yang diberikan menurut peraturan ini diberikan pula tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga menurut peraturan mengenai hal itu, yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

Pasal 7

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan-tunjangan-bekas Presiden" dan diberlakukan pada hari diundangkan serta berlaku surut hingga tanggal 1 Desember 1956. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1957.- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDJOJO Diundangkan pada tanggal 8 Februari 1957 MENTERI KEHAKIMAN a.i. ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 1957

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

1.Presiden.dan Wakil Presiden yang meletakkan jabatannya dengan resmi, tiap-tiap bulan berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dan selanjutnya disebut "tunjangan-bekas-Presiden".
2.Tunjangan-bekas-Presiden dibebankan pada anggaran belanja Negara dan diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal di bawah ini.

Pasal 2

1.Tunjangan-bekas-Presiden adalah sebesar 6% dari gaji pokok terakhir dan diberikan dengan surat keputusan Presiden mulai bulan berikutnya tanggal yang berkepentingan meletakkan jabatannya dengan resmi.
2.Pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dihentikan, apabila penerima tunjangan yang bersangkutan diangkat lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
3.Pemberhentian pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dilakukan pada saat penerima tunjangan yang bersangkutan berhak untuk menerima gaji dalam jabatan yang baru, sebagaimana termaksud dalam Pasal ini ayat(2)
4.Apabila penerima-tunjangan-bekas-Presiden yang diangkat atau dipilih (lagi) dalam suatu jabatan termaksud dalam Pasal ini ayat (2) kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perletakkan jabatannya itu kepadanya dibayarkan tunjangan-bekas-Presiden. Pasal 3…

Pasal 3

1.Apabila penerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka tunjangan-bekas- Presiden diberikan kepada isterinya tiap-tiap bulan, mulai bulan berikutnya suaminya meninggal dunia.
2.Yang dimaksud dengan "isteri" dalam ayat 1 di atas, ialah isteri yang sah penerima pensiun yang bersangkutan dikawin sah.

Pasal 4

1.Tunjangan-bekas-Presiden diberikan pula menurut ketentuan dalam Pasal ini apabila penjabat yang bersangkutan yang akan dapat menerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia sebelum ia meletakkan jabatan.
2.Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perkawinannya itu, tunjangan- bekas-Presiden itu tidak dibayarkan lagi kepadanya.

Pasal 5

1.Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka mulai bulan berikutnya kejadian ini, pembayaran tunjangan itu dilakukan kepada anaknya (atau anak-anaknya) yang dilahirkan dari pernikahannya dengan (bekas) penjabat jabatan Presiden yang bersangkutan, sampai (anak-anak) itu menjadi dewasa. Pasal 6…

Pasal 6

1.Tunjangan-bekas-Presiden menurut peraturan ini dapat terus dibayarkan di samping menerima :

a.gaji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
b.pensiun, pensiun-janda atau tunjangan semacam pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri;
c.tunjangan yang bersifat pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan yang berlaku bagi bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat/Republik Indonesia, dan Menteri Republik Indonesia.
1. 2.Di atas tunjangan-bekas-Presiden, yang diberikan menurut peraturan ini diberikan pula tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga menurut peraturan mengenai hal itu, yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1957

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1971