DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2009

Nomor: 6
Tahun: 2009
Ditetapkan: 16 Januari 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yang. telah diatur dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kern bali jenis dan tarif atas jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasat 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pernerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nornor 43, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3687): PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SALINAN PasaI3 ... Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, Gold Franc, dan persentase.

Pasal 2

(l) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan meliputi penerimaan dari:

a.Jasa Transportasi Darat; .
h.Jasa Transportasi Laut;
c.Jasa Transportasi Udara; dan
d.Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

(2)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); Pasa18 ...

(1)Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
1. a.Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Certificate of Regis tration);
2. b.Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara (Certificate of Ainuorthiness) ;
3. c.Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate);
4. d.Penerbitan Sertifikat Validasi Tipe (Type Certificate Validation) produk luar negeri; dan
5. e.Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approval Maintenance OrganizationL untuk kegiatan sertifikasi produk luar negeri, yang pelayanannya dilaksanakan di luar negeri, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(2)Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa17
(1)Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, dan di Pelabuhan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerin tab ini,
(2)Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(3)Biaya akomodasi dan transportasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar yang meminta jasa pemanduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa16 REPUBLIK INDONESlf.; Agar~.. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah mulai ini berlaku, Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 10

Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan dalam negeri dan luar negeri yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sudah termasuk tarif pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasa19 Besaran tarif Pelayanan Jasa Penerbangan pada ruang udara wilayah Indonesia yang diperjanjikan adalah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antar negara.

Pasal 8

PRESIDEI'! ..--:;::ftf:~aBiro Peraturan Perundang-undangan g Perekonomian dan Industri, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 19 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ANDI MATTALATTA Diundangkan di Jakarta pada tangga116 Januari 2009 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Cukup jelas. Pasa13

Pasal 1

Cukup je1as.

Pasal 2

Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengganti Peraturan Pemerlntah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah ....in 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 ten tang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan. Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. . Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. I. UMUM TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEG-ARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENJELASAN PRESIOEN Pasa110 ...

Pasal 8

Cukup jelas. Pasa19 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang- undangan" adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologidan Geofisika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan rnengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1)

Pasal 7

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yang. telah diatur dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kern bali jenis dan tarif atas jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasat 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pernerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nornor 43, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3687): PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SALINAN PasaI3 ... Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, Gold Franc, dan persentase.

Pasal 2

(l) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan meliputi penerimaan dari:

a.Jasa Transportasi Darat; .
h.Jasa Transportasi Laut;
c.Jasa Transportasi Udara; dan
d.Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

(2)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); Pasa18 ...

(1)Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
1. a.Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Certificate of Regis tration);
2. b.Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara (Certificate of Ainuorthiness) ;
3. c.Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate);
4. d.Penerbitan Sertifikat Validasi Tipe (Type Certificate Validation) produk luar negeri; dan
5. e.Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approval Maintenance OrganizationL untuk kegiatan sertifikasi produk luar negeri, yang pelayanannya dilaksanakan di luar negeri, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(2)Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa17
(1)Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, dan di Pelabuhan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerin tab ini,
(2)Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(3)Biaya akomodasi dan transportasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar yang meminta jasa pemanduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa16 REPUBLIK INDONESlf.; Agar~.. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pasal 11

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020