DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954

Nomor: 64
Tahun: 1954
Ditetapkan: 21 Desember 1954
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai masa kerja yang dapat dihitung untuk menentukan pensiun, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, ayat (2), Undang-undang No. 20 tahun 1952; Mengingat: Undang-undang No. 22 tahun 1952 tentang pensiun pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74); Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 84 pada tanggal 23 Nopember 1954; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PASAL 2, AYAT (2), UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952.

Pasal 1

(1)Masa kerja termaksud dalam pasal 2, ayat (2), Undang-undang No. 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai Negeri Sipil, dan perhitungannya untuk menentukan pensiun menurut Undang-undang tersebut, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara yang diperbantukan kepada sesuatu Daerah Otonoom atas tanggungan Pemerintah Pusat atau atas biaya Pemerintah Daerah Otonoom yang bersangkutan, dihitung penuh;
2. b.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara yang dilarang untuk melakukan pekerjaannya dengan menerima gaji penuh atau yang diberhentikan untuk sementara waktu dengan menerima sebagian dari gajinya, dihitung penuh;
3. c.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara selama menjabat Menteri, atau Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam keadaan aktip ataupun non aktip sebagai pegawai Negeri, dihitung penuh;
4. d.masa kerja sebagai anggota ketentaraan dan sebagai pegawai suatu negara bagian Republik Indonesia Serikat dahulu, yang belum dihargai dengan pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menurut peraturan yang berlaku bagi anggota-anggota ketentaraan atau pegawai-pegawai negara bagian tersebut masing-masing, dihitung penuh;
5. e.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara Selama diperbantukan kepada sesuatu Pemerintah Setem- pat lain daripada Daerah Otonoom, Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu jawatan Negeri, atau Badan Internasional, dihitung:
  1. 1.penuh, jika gaji dan lain-lain penghasilan pegawai bersangkutan selama itu menjadi tanggungan penuh dari Pemerintah Pusat;
  2. 2.separoh, jika gaji dan lain-lain penghasilan pegawai yang bersangkutan selama itu tidak menjadi tanggungan Pemerintah Pusat;
6. f.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara selama :
  1. 1.istirahat dalam Negeri dengan menerima penghasilan jabatan menurut peraturan yang berlaku dihitung penuh;
  2. 2.penunjukan, perintah atau pemberian tugas untuk belajar di dalam Negeri dengan menerima penghasilan jabatannya, di hitung penuh;
  3. 3.istirahat di luar Negeri dengan menerima penghasilan jabatan menurut peraturan yang berlaku, dihitung separoh;
  4. 4.penunjukan, perintah atau pemberian tugas untuk belajar di luar Negeri dengan menerima penghasilan menurut peraturan yang berlaku dihitung separoh;
7. g.masa kerja sebagai pegawai suatu Pemerintah Setempat lain daripada Daerah Otonoom, atau sebagai pegawai suatu Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu Jawatan Negeri, atau pada sesuatu perusahaan partikelir, dihitung:
  1. 1.penuh, jika masa itu menurut peraturan tentang pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku pada Pemerintah Setempat atau Badan yang bersangkutan, dapat dihitung untuk menentukan pensiun atau tunjangan menurut peraturan termaksud;
  2. 2.separoh, jika masa itu tidak dihitung untuk menentukan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku pada Pemerintah Setempat atau Badan yang bersangkutan, 1 dan 2, apabila masa kerja itu langsung bersambungan dengan pengangkatan menjadi pegawai Negeri disebabkan jawatan dari Pemerintah Setempat atau Badan serta perusahaan termaksud kemudian dijadikan Jawatan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
8. h.masa kerja selama bekerja pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Otonom dengan menerima upah bulanan, mingguan, harian atau jam-jaman yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun berturut-turut, dihitung penuh;
9. i.masa kerja dalam suatu jabatan Pemerintah umum yang tidak memberi penghargaan yang berupa gaji atau lain penghasilan yang memberatkan anggaran belanja Negara, dihitung separoh; J. masa kerja yang menurut sesuatu peraturan khusus tentang pemberian jaminan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah dihargai untuk pemberian jaminan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan khusus itu.
(2)Terhadap masa kerja yang dihitung untuk menentukan pensiun menurut ayat (1) pasal ini, berlaku penetapan-penetapan dalam ayat (4), pasal 17, Undang-undang No. 20 tahun 1952, dengan ketentuan bahwa:
1. a.untuk masa kerja yang telah dibayar iuran pensiun menurut sesuatu peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi;
2. b.sebagai dasar perhitungan untuk menentukan jumlah iuran-pensiun mengenai masa kerja yang tidak termasuk ketentuan huruf a di atas ini dari tidak dialami sebagai pegawai Negeri, ditentukan gaji pertama yang diterima pada pengangkatan terakhir menjadi pegawai Negeri;
3. c.iuran pensiun untuk masa kerja termaksud dalam ayat
(1), huruf a sampai dengan f, pasal ini, ditetapkan berdasarkan gaji yang diterima atau seharusnya diterima menurut peraturan gaji yang berlaku dalam kedudukannya sebagai pegawai Negeri.

Pasal 2

Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini, ditentukan seperlunya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan bahwa ketentuan dalam pasal 1 huruf g berlaku surut sampai tanggal 21 Oktober 1952. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1954, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO. WAKIL PERDANA MENTERI, Ttd. ZAINUL ARIFIN MENTERI KEUANGAN. Ttd. ONG ENG DIE Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1959 MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PASAL 2, AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 47 TAHUN 1952) PENJELASAN UMUM. Menurut ketentuan dalam pasal 2, ayat (2), Undang-undang No. 20 tahun 1952, maka selain dari pada masa kerja dalam kedudukan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal itu, ditentukan Pula bahwa masa kerja dalam kedudukan lain dapat dihitung untuk menentukan pensiun. Pada umumnya, maka waktu selama sesuatu hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Daerah Otonom berlangsung, dengan menerima gaji dan atau lain penghasilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi hubungan kerja itu, dapat dihitung punuh untuk menentukan pensiun seorang pegawai Negeri. Apabila dalam batas waktu hubungan kerja itu tidak diterima gaji dan atau penghasilan yang menjadi haknya, karena pegawai yang bersangkutan tidak lagi melakukan pekerjaannya, melainkan menjakankan pekerjaan diluar sesuatu jabatan Negeri dengan tidak hanya menerima gaji dan/atau penghasilan lain dari sesuatu jabatan Negeri. maka tidaklah ada alasan untuk menghitung masa kerja itu penuh untuk pensiun; mengingat bahwa pekerjaan pegawai Negeri yang dilakukan diluar jabatan Negeri dapat Pula memberi manfaat langsung kepada sesuatu Jabatan Negeri, maka ada alasan untuk menghitung masa kerja itu dalam beberapa hal tertentu untuk sebagian, yaitu separoh, untuk menentukan pensiunnya. Lain halnya dengan seorang pegawai Negeri yang berada dengan istirahat diluar tanggungan Negara; masa selama istirahat diluar tanggungan Negara itu tidaklah dapat dihitung untuk pensiun. Masa-kerja selama sesuatu hubungan-kerja dalam jabatan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah Otonoom, ataupun Pemerintah Setempat (Swapraja) yang demikian sifatnya sehingga dalam hubungan-kerja itu tidak terdapat suatu ketentuan atau pengharapan untuk menerima sesuatu jaminan yang berupa pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, pada dasarnya tidaklah dihitung untuk menentukan pensiun sebagai Pegawai Negeri; akan tetapi mengingat akan manfaat bagi sesuatu jabatan Negeri yang langsung timbul dari hubungan-kerja itu terdapatlah alasan untuk menghitung masa kerja selama hubungan- kerja itu untuk separuh apabila masa-kerja itu bersambungan dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri. Pada azasnya masa-kerja yang dialami dalam sesuatu usaha partikelir yang dinasionalisasikan, apabila dipandang perlu, dapatlah tiap-tiap kali ditetapkan tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah. Di samping Jawatan-jawatan yang diadakan oleh Pemerintah dapatlah pula, terjadi bahwa Pemerintah menyelenggarakan atau mendirikan Badan-badan (Perusahaan-perusahaan) yang bersifat lain dan atas dasar-dasar hukum sipil. Masa-kerja yang dialami dalam Badan semacam ini diatur pula perhitungannya untuk pensiun sesuai dengan pokok-pokok tersebut di atas. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1, ayat (1) huruf:

a.tidak memerlukan penjelasan;
b.yang dimaksudkan ialah masa selama suatu "dienstontneming" dan selama seorang pegawai menerima "Schorsingsonderstand" tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952;
c.ketentuan ini sepanjang yang mengenai Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah bersifat declaratoir, karena hal ini telah ditentukan dalam pasal 2, ayat (3), Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.sebagai masa-kerja anggota Ketentaraan dianggap juga masa- kerja sebagai tentara-pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 32 tahun 1949;
e.yang dimaksud dengan "Pemerintah Setempat" ialah umpamanya sesuatu "Swapraja", "Groepsgemeenschap" atau "Landschap" dan sebagainya dahulu (kecuali Daerah Otonoom). Badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu Jawatan Negeri, adalah Badan-badan seperti pelbagai "Yayasan-yayasan" yang kini ada, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, Bank- bank Negara dan sebagainya, perusahaan-perusahaan seperti PELNI, GIA dan lain-lain Badan-badan/Perusahaan-perusahaan yang oleh Pemerintah dibentuk berdasar hukum sipil; Ketentuan ini berarti, bahwa masa-kerja selama seorang pegawai diperbantukan pada suatu Yayasan, atau pada sesuatu Badan Internasional baik di dalam maupun di luar Negeri, hanya dihitung penuh apabila pegawai itu menerima penghasilan menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri pada umumnya. Apabila ia di samping penghasilan itu mendapat penghasilan tambahan, maka masa-kerja termaksud dihitung separuh untuk pensiun.
f.tidak memerlukan penjelasan;
g.dapat terjadi bahwa suatu usaha/jawatan dari sesuatu Pemerintah setempat atau sesuatu perusahaan partikelir pada suatu ketika perlu dijadikan usaha cq Jawatan Negeri, seperti umpamanya yang telah terjadi dengan pengoperan pengadilan- pengadilan Swapraja oleh Pengadilan-pengadilan Negeri, perusahaan listrik di Republik Indonesia dahulu dalam hal mana dapat terjadi bahwa pegawai-pegawai daripada usaha Pemerintah Setempat atau perusahaan itu dijadikan Pegawai Negeri. Demikian pula dapatlah terjadi bahwa suatu Badan seperti diuraikan dalam penjelasan umum dan huruf d di atas, pada suatu saat di kemudian hari dijadikan suatu Jawatan Pemerintah;
h.tidak memerlukan penjelasan;
i.yang dimaksudkan ialah umpamanya jabatan "penghulu", "naib" sebelum jabatan-jabatan itu dijadikan jabatan Negeri dan jabatan "lurah""Kepala Negara" dan sebagainya yang sekarang masih ada;
j.Peraturan Pemerintah tentang pemberian jaminan yang berupa pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang telah ditetapkan secara khusus ialah umpamanya, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1954 berturut-turut mengenai pegawai-pegawai Jawatan Kereta api partikelir yang berasal dari perusahaan Kereta Api partikelir, dan mengenai para guru Sekolah Rakyat; Ayat(2):cukup jelas. Pasal 2: Pasal 3:tidak memerlukan penjelasan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 152 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 741

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

(1)Masa kerja termaksud dalam pasal 2, ayat (2), Undang-undang No. 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai Negeri Sipil, dan perhitungannya untuk menentukan pensiun menurut Undang-undang tersebut, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara yang diperbantukan kepada sesuatu Daerah Otonoom atas tanggungan Pemerintah Pusat atau atas biaya Pemerintah Daerah Otonoom yang bersangkutan, dihitung penuh;
2. b.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara yang dilarang untuk melakukan pekerjaannya dengan menerima gaji penuh atau yang diberhentikan untuk sementara waktu dengan menerima sebagian dari gajinya, dihitung penuh;
3. c.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara selama menjabat Menteri, atau Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam keadaan aktip ataupun non aktip sebagai pegawai Negeri, dihitung penuh;
4. d.masa kerja sebagai anggota ketentaraan dan sebagai pegawai suatu negara bagian Republik Indonesia Serikat dahulu, yang belum dihargai dengan pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menurut peraturan yang berlaku bagi anggota-anggota ketentaraan atau pegawai-pegawai negara bagian tersebut masing-masing, dihitung penuh;
5. e.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara Selama diperbantukan kepada sesuatu Pemerintah Setem- pat lain daripada Daerah Otonoom, Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu jawatan Negeri, atau Badan Internasional, dihitung:
  1. 1.penuh, jika gaji dan lain-lain penghasilan pegawai bersangkutan selama itu menjadi tanggungan penuh dari Pemerintah Pusat;
  2. 2.separoh, jika gaji dan lain-lain penghasilan pegawai yang bersangkutan selama itu tidak menjadi tanggungan Pemerintah Pusat;
6. f.masa kerja sebagai pegawai Negeri tetap atau sementara selama :
  1. 1.istirahat dalam Negeri dengan menerima penghasilan jabatan menurut peraturan yang berlaku dihitung penuh;
  2. 2.penunjukan, perintah atau pemberian tugas untuk belajar di dalam Negeri dengan menerima penghasilan jabatannya, di hitung penuh;
  3. 3.istirahat di luar Negeri dengan menerima penghasilan jabatan menurut peraturan yang berlaku, dihitung separoh;
  4. 4.penunjukan, perintah atau pemberian tugas untuk belajar di luar Negeri dengan menerima penghasilan menurut peraturan yang berlaku dihitung separoh;
7. g.masa kerja sebagai pegawai suatu Pemerintah Setempat lain daripada Daerah Otonoom, atau sebagai pegawai suatu Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu Jawatan Negeri, atau pada sesuatu perusahaan partikelir, dihitung:
  1. 1.penuh, jika masa itu menurut peraturan tentang pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku pada Pemerintah Setempat atau Badan yang bersangkutan, dapat dihitung untuk menentukan pensiun atau tunjangan menurut peraturan termaksud;
  2. 2.separoh, jika masa itu tidak dihitung untuk menentukan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku pada Pemerintah Setempat atau Badan yang bersangkutan, 1 dan 2, apabila masa kerja itu langsung bersambungan dengan pengangkatan menjadi pegawai Negeri disebabkan jawatan dari Pemerintah Setempat atau Badan serta perusahaan termaksud kemudian dijadikan Jawatan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
8. h.masa kerja selama bekerja pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Otonom dengan menerima upah bulanan, mingguan, harian atau jam-jaman yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun berturut-turut, dihitung penuh;
9. i.masa kerja dalam suatu jabatan Pemerintah umum yang tidak memberi penghargaan yang berupa gaji atau lain penghasilan yang memberatkan anggaran belanja Negara, dihitung separoh; J. masa kerja yang menurut sesuatu peraturan khusus tentang pemberian jaminan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah dihargai untuk pemberian jaminan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan khusus itu.
(2)Terhadap masa kerja yang dihitung untuk menentukan pensiun menurut ayat (1) pasal ini, berlaku penetapan-penetapan dalam ayat (4), pasal 17, Undang-undang No. 20 tahun 1952, dengan ketentuan bahwa:
1. a.untuk masa kerja yang telah dibayar iuran pensiun menurut sesuatu peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi;
2. b.sebagai dasar perhitungan untuk menentukan jumlah iuran-pensiun mengenai masa kerja yang tidak termasuk ketentuan huruf a di atas ini dari tidak dialami sebagai pegawai Negeri, ditentukan gaji pertama yang diterima pada pengangkatan terakhir menjadi pegawai Negeri;
3. c.iuran pensiun untuk masa kerja termaksud dalam ayat
(1), huruf a sampai dengan f, pasal ini, ditetapkan berdasarkan gaji yang diterima atau seharusnya diterima menurut peraturan gaji yang berlaku dalam kedudukannya sebagai pegawai Negeri.

Pasal 2

Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini, ditentukan seperlunya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

a.tidak memerlukan penjelasan;
b.yang dimaksudkan ialah masa selama suatu "dienstontneming" dan selama seorang pegawai menerima "Schorsingsonderstand" tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952;
c.ketentuan ini sepanjang yang mengenai Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah bersifat declaratoir, karena hal ini telah ditentukan dalam pasal 2, ayat (3), Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.sebagai masa-kerja anggota Ketentaraan dianggap juga masa- kerja sebagai tentara-pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 32 tahun 1949;
e.yang dimaksud dengan "Pemerintah Setempat" ialah umpamanya sesuatu "Swapraja", "Groepsgemeenschap" atau "Landschap" dan sebagainya dahulu (kecuali Daerah Otonoom). Badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai suatu Jawatan Negeri, adalah Badan-badan seperti pelbagai "Yayasan-yayasan" yang kini ada, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, Bank- bank Negara dan sebagainya, perusahaan-perusahaan seperti PELNI, GIA dan lain-lain Badan-badan/Perusahaan-perusahaan yang oleh Pemerintah dibentuk berdasar hukum sipil; Ketentuan ini berarti, bahwa masa-kerja selama seorang pegawai diperbantukan pada suatu Yayasan, atau pada sesuatu Badan Internasional baik di dalam maupun di luar Negeri, hanya dihitung penuh apabila pegawai itu menerima penghasilan menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri pada umumnya. Apabila ia di samping penghasilan itu mendapat penghasilan tambahan, maka masa-kerja termaksud dihitung separuh untuk pensiun.
f.tidak memerlukan penjelasan;
g.dapat terjadi bahwa suatu usaha/jawatan dari sesuatu Pemerintah setempat atau sesuatu perusahaan partikelir pada suatu ketika perlu dijadikan usaha cq Jawatan Negeri, seperti umpamanya yang telah terjadi dengan pengoperan pengadilan- pengadilan Swapraja oleh Pengadilan-pengadilan Negeri, perusahaan listrik di Republik Indonesia dahulu dalam hal mana dapat terjadi bahwa pegawai-pegawai daripada usaha Pemerintah Setempat atau perusahaan itu dijadikan Pegawai Negeri. Demikian pula dapatlah terjadi bahwa suatu Badan seperti diuraikan dalam penjelasan umum dan huruf d di atas, pada suatu saat di kemudian hari dijadikan suatu Jawatan Pemerintah;
h.tidak memerlukan penjelasan;
i.yang dimaksudkan ialah umpamanya jabatan "penghulu", "naib" sebelum jabatan-jabatan itu dijadikan jabatan Negeri dan jabatan "lurah""Kepala Negara" dan sebagainya yang sekarang masih ada;
j.Peraturan Pemerintah tentang pemberian jaminan yang berupa pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang telah ditetapkan secara khusus ialah umpamanya, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1954 berturut-turut mengenai pegawai-pegawai Jawatan Kereta api partikelir yang berasal dari perusahaan Kereta Api partikelir, dan mengenai para guru Sekolah Rakyat; Ayat(2):cukup jelas. Pasal 2: Pasal 3:tidak memerlukan penjelasan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 152 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 741

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960