Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat :
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960.
Memutuskan : I. Membatalkan: Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 152) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dibawah ini. II. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penetapan masa-kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat
Selain dari pada masa-kerja termaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1952, dapat pula dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiun, waktu-waktu bekerja sebagai berikut :
(3)Terhadap waktu-waktu kerja yang dihitung sebagai masa- kerja untuk menentukan pensiun menurut ayat (1) pasal ini, berlaku penetapan-penetapan dalam ayat (2) pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952, dengan ketentuan, bahwa:
Pasal 2. Penghargaan sebagai masa-kerja untuk menentukan pensiun menurut sesuatu peraturan umum atau khusus, berlaku baik untuk perhitungan jumlah pensiun maupun untuk penetapan hak pensiun. Pasal 3. Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini ditentukan seperlunya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai. PERATURAN PERALIHAN. Pasal 4. Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa-kerja untuk pensiun dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954, apabila hal ini menguntungkan bagi yang bersangkutan. Pasal 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 31 Desember 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1960 Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1960 tentang MASA-KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM Pasal 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 1952. PENJELASAN UMUM. Dalam rangka usaha pemberian jaminan hari tua kepada pegawai Negeri telah dicapai suatu tingkatan, dimana Pemerintah menganggap perlu untuk meninjau kembali penghargaan masa-kerja bagi penetapan pensiun sedemikian sehingga masa-kerja yang dialami dalam sautu usaha swasta dapat dihitung meskipun tidak seluruhnya untuk menentukan pensiun sebagai pegawai Negeri. Yang akan dapat dihitung, hanyalah waktu kerja yang dialami dalam suatu hubungan-kerja yang merupakan pekerjaan pokok dan sehari-harinya berlangsung penuh. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat 1 : huruf a. yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam peraturan ini adalah Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja dan juga Pemerintah negara-negara bagian R.I.S., yaitu "groeps-gemeenschap" atau "landschap" dan sebagainya dahulu. Pegawai militer, ialah anggota ketentaraan. Kecuali waktu bekerja sebagai pegawai seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d Undang-undang Pensiun, maka yang dimaksud dengan "waktu bekerja sebagai pegawai sipil" dalam peraturan ini, ialah umpamanya waktu kerja:
Pegawai Pemerintah Swatantra, - "groeps gemeenschap" dan sebagainya;
huruf b. badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bukan sebagai suatu jawatan, ialah berbagai-bagai yayasan dan institut-institut, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, Bank Negara, perusahaan-perusahaan Negara seperti "Badan-badan", Pelni, G.T.A. dan badan/ perusahaan lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan hukum sipil. Yang dimaksud dengan "dijadikan jawatan Pemerintah" dalam huruf b ini ialah peleburan menjadi jawatan Pemerintah. Huruf c. yang dimaksud dengan suatu "jabatan Pemerintah Pusat/ Swatantra/Swapraja dengan tidak menerima penghargaan yang berupa gaji atau penghasilan lain yang memberatkan anggaran belanja Pemerintah yang bersangkutan", ialah umpamanya : jabatan-jabatan "penghulu", "naib" sebelum jabatan-jabatan itu dijadikan jabatan Negeri dan jabatan "lurah", "kepala negeri", "anggota K.N.I.P." dan sebagainya, yang masih ada; hufuf d. "waktu bekerja pada suatu badan swasta", ialah waktu bekerja pada pelbagai usaha atau perusahaan partikelir, seperti umpamanya sebagai :
huruf e.dan f. waktu-waktu bekerja yang dimaksud tidak perlu langsung bersambungan dengan pengangkatan sebagai pegawai; huruf g. peraturan khusus tentang pemberian jaminan yang berupa pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang telah ditetapkan, ialah umpamanya : Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1954, berturut-turut mengenai pegawai-pegawai D.K.A.,, yang berasal dari perusahaan-perusahaan Kereta Api Swasta, dan mengenai para guru Sekolah Rakyat. Pasal 1. Ayat (2): Yang dimaksud dengan "belum dihargai dengan suatu pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun", adalah juga yang belum dihargai dengan pemberian (uitkeering) sekaligus baik yang berupa uang maupun yang berupa benda (in natura). Pasal 1. Ayat (3): Sudah jelas. Pasal 2. Ditetapkan bahwa setiap masa-kerja yang berlaku untuk menentukan pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun. Dengan demikian, maka masa-kerja menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949 serta menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 75 tahun 1957 yang mengadakan dua kali masa-kerja itu untuk menetapkan pensiun, kini dinyatakan berlaku baik untuk menetapkan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun. Pasal 3. Sudah jelas. Pasal 4. Sudah jelas. Pasal 5. Sudah jelas. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG SUMBER : LN 1960/49; TLN NO. 1975
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang