Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1957
- Nomor
- 64
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DI LAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I sebagai berikut:
BAB I
Untuk memperkembangkan masyarakat nelayan ke arah otoaktivitet dan untuk melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan laut, maka Pemerintah Daerah menganjurkan berdirinya organisasi-organisasi nelayan dan mengawasi dan membimbing organisasi-organisasi itu.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam "Organisasi pengambilan Lokan Mutiara, Teripang dan Bunga Karang" (Stbl. 1916 No. 157) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan peraturan mengenai perikanan laut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.
Pemberian izin perikanan laut yang berdasarkan "Ordonansi Perikanan Pantai" (Stbl. 1927 No. 144) diperlukan oleh perusahaan perikanan yang seluruh atau sebagian dari modalnya merupakan penaman modal asing ataupun yang mempergunakan tenaga asing dalam perusahaannya tetap menjadi kekuasaan Menteri Pertanian.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai perikanan laut dalam wilayahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
BAB II URUSAN KEHUTANAN PEMANGKUAN HUTAN.
BAB II
Eksploitasi Hutan.
Di Jawa dan Madura eksploitasi hutan diselenggarakan oleh Daerah sendiri.
a) untuk jangka panjang, yakni selama-lamanya dua puluh tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya sepuluh ribu hektar (konsesi hutan); b) untuk jangka pendek, yakni untuk selama-lamanya lima tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya lima ribu hektar (persil penebangan); c) untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah tertentu dan jangka waktu selama-lamanya dua tahun (izin penebangan).
1) cukai tanah hutan untuk tiap hektar hutan yang eksploitasinya diberikan kepada pemegang surat izin yang dibayar pada permulaan tiap-tiap tahun; 2) cukai hasil hutan yang ditetapkan menurut banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin.
Pemerintah Daerah mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh penduduk termaksud.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)